Kind: captions
Language: id
Guys, seru banget nih, Guys. Bank
Indonesia akhirnya ya kewenangannya
bakal diobok-obok, bakal dipretelin.
Wah, ini seru banget nih, Teman-teman.
Tahu ggak, Bank Indonesia ini dalam
posisi dukdukser? Mereka lagi jantungan
nih. Mereka agak cemas nih detik-detik
belakangan ini. Kenapa? Karena
independensi Bank Indonesia, otoritas
Bank Indonesia akan mulai dipertaruhkan.
Dan gua suka karena mainnya cantik.
Kalau orang yang enggak sadar pasti
enggak tahu permainan cantik yang
dilakukan oleh Yah, seru deh. Nanti kita
bahas lebih detail aja. Makanya itu
jangan skip video ini. Let's check.
So, teman-teman lihat ya di Kompas itu
lagi hot nih. Ada kepentingan politik
beresiko obok-obok Bank Indonesia dan
otoritas keuangan lainnya. Lalu ada lagi
soal cawe-cawe politik independensi Bank
Indonesia kembali dipertaruhkan. Soalnya
DPR mau membahas ya rancangan
undang-undang terkait perubahan
Undang-Undang P2SK. Ini undang-undang di
sini tentang Bank Indonesia nih. Nah,
beberapa pasal di dalamnya itu katanya
nih syarat muatan politik yang
mengganggu independensi bank sentral.
Ah, masa sih? Lalu ada lagi berita
perbankan katanya independensi Bank
Indonesia terancam dalam revisi RUU
P2SK. Well, anyway, apa sih
Undang-Undang P2SK ini? Dan kenapa
katanya Bank Indonesia lagi harap-harap
cemas nih, Guys? Karena lu tahu ya
sekarang Bank Indonesia di seluruh dunia
itu lagi goyang dangdut nih. Ini dimulai
dari Amerika Serikat yang kemarin apa?
Ada Donald Trump nih. Donald Trump itu
pengin banget suku bunga di Amerika
Serikat turun turun turun turun. Terus
namanya juga pengusaha penginnya bunga
itu murah. Tapi Jerome Powell orangnya
kepala batu enggak bisa dibilangin. Tapi
dia juga enggak bisa pecat Jarum Pawel
karena independen. So apa yang dia
lakukan? Dia lakukan kriminalisasi. Jadi
lu tahu salah satu anggota dewan
gubernur yang namanya Lisa Cook ya pakai
gaya kobonya Donald Trump itu diancam
bakal dipenjarakan e karena dia kabarnya
menyalahgunakan kekuasaannya buat
mendapatkan kredit KPR dengan bunga
rendah. Tapi udah kita bahas nih di
video yang kemarin ya. Anyway guys, kita
kembali ke soal Undang-Undang P2SK. Apa
sih ini barang? Jadi buat teman-teman ya
Undang-Undang P2SK ini adalah
Undang-Undang tentang pengembangan dan
penguatan sektor keuangan. Nah, di sini
isinya banyaklah yang berhubungan dengan
sektor keuangan. Bukan cuma soal
perbankan sih. Di sini ada soal OJK
juga, ada soal lembaga penjamin
simpanan. Nih kantornya si Purbaya dulu
nih. Jadi ada Bank Indonesia juga.
Anyway, ini salah satu permainan cantik
yang menurut gua luar biasa. Gua suka
permainannya luar biasa menarik. pintu
masuknya ketika ada judicial review
alias uji materi ya yang dilakukan oleh
beberapa dosen hukum dan mahasiswa yang
di Jawa Barat. Intinya mereka menguji
materi soal Undang-Undang P2SK atau
Undang-Undang yang berhubungan dengan
sektor keuangan lah. Intinya apa sih
yang diuji? Kok LPS itu katanya lembaga
independen? Katanya harusnya lembaga
yang setingkat dengan kementerian. Tapi
kok anggarannya masih minta-minta
ngemis-ngemis sama Menteri Keuangan ya?
Nah, mereka itu bilang harusnya terjadi
independensi anggaran nih kalau lembaga
LPS ini independen juga. Jadi harusnya
anggaran LPS jangan lagi lewat Menteri
Keuangan, tetapi bisa langsung ke DPR
dong seperti yang lain. Contoh, BPK bisa
minta anggaran ke DPR, Bank Indonesia
bisa minta anggaran ke DPR, OJK minta
anggaran ke DPR. Jadi, ya kedudukannya
LPS harusnya yang sesama independen ya,
harusnya setara dong dengan Bank
Indonesia dan OJK. So, kemudian
akademisi-akademisi ini berkumpul untuk
menggugat nih undang-undang yang
mengatur si LPS ini lah, undang-undang
sektor keuangan ini supaya ya LPS itu
kembali menjadi independen. Seperti BI
dan OJK nih gengsi juga nih si LPS nih.
Intinya dia enggak maulah kalau soal
anggaran dia harus ngemis-ngemis ke
Menteri Keuangan. Emangnya dia siapa?
Karyawannya Sri Mulat kan? Enggak. Dia
kan lembaga yang independen. Harusnya
dia ngobrol dong dengan anggota DPR. So
anyway, akhirnya mereka gugat dan
ternyata dikabulkan sama Mahkamah
Konstitusi tanggal 23 Desember 2024
melalui putusan nomor 85 PU XX11
2024. Intinya adalah ya okelah kita
revisi ya Undang-Undang P2SK ini,
undang-undang sektor keuangan ini. Nah,
karena harus direvisi akhirnya
undang-undang itu wajib dibahas sama
anggota DPR dan ini sudah dikaji sama
Kovisi 11 DPR. Mereka bakal merevisi
Undang-Undang P2SK ini dengan visi misi
mengembalikan independensi LPES yang
setara dengan BI dan OJK. Dan DPR sudah
resmi nih menetapkan target bahwa revisi
harus selesai di tahun 2025. Ah, seru
nih, Guys. Jadi khusus buat ini mah
cepat aja nih dikabulkan ya. Tapi kalau
Undang-Undang Perampasan Aset apa kabar
tuh? Enggak ada kabarnya nih. Tapi kalau
ini harus dikejar cepat nih. Padahal
enggak penting-penting banget ya LPS mau
gajinya dari hantu belau juga ya.
Penting terima gaji kan lu ya. Tapi
intinya bukan itu, Guys. Ini bukan soal
gaji LPS. Ini lebih besar dari itu.
Kenapa lebih besar dari itu? Karena
undang-undang sektor keuangan ini atau
P2SK ini isinya ternyata bukan cuma soal
LPS, tapi di situ juga ada tentang OJK
dan Bank Indonesia, bank sentral. Dan
ini momen untuk merevisi undang-undang
sektor keuangan itu dijadikan momen juga
nih. Buat apa? Mengobok-ngobok
kewenangan lembaga lain, BI dan OJK di
sini. Dan gua suka nih alasannya juga
cukup menarik ya alasannya DPR ya kenapa
dia kemudian cawe-cawe ya ke toko
sebelah bukan cuma LPS yang dirubah nih
padahal yang disuruh sama MK itu cuman
soal LPS tapi sampai meraja lela nih ke
sektor lain ada alasan pertama soal
konsistensi hukum jadi ya kalau kalangan
akademisi kan fokusnya soal independensi
LPS tapi DPR menilai ya kalau LPS yang
kita revisi, sebetulnya BI dan OJK juga
perlu direvisi lagi supaya ada selarasan
nih antara lembaga keuangan. Nah, terus
di samping itu juga ada kritik sih dari
publik. Contohnya, gua juga udah
berulang kali mengkritik ya, gua sih
enggak percaya ya sama banyak
lembaga-lembaga Kuani ini. Banyak yang
ngacau aja. Contoh OJK nih eh banyak
banget kan kasus pinjaman online lah,
kasus ada bank yang bocor lah datanya
lah, ada lagi sekuritas-sekuritas
bermasalah di Indonesia, belum lagi
fintech-fintech bermasalah, duit orang
kabur. Aduh, bukan cuma soal jiwa
seraya, Guys. Berapa banyak dari kalian
lu jadi pinjaman online korban
fintech-finek enggak jelas. Padahal ada
logo OJK. Enggak benar nih menurut gua
harusnya dibinasakan itu direformasi
total tuh OJK tuh Bank Indonesia sama
juga ngacaunya sih soal kebijakan
moneter BI pengawasan industri OJK yang
enggak jelas juga pengawasan industri
keuangan ini betul-betul harus dikontrol
menurut gua sih harus ada akuntabilitas
yang jelas dari mereka. Nah, menurut gua
memang ini jangan-jangan jadi momen yang
pas nih buat DPR memanfaatkan ya
momentum revisi ini karena ya kita harus
tata ulang memang regulasi BI sama OJK.
Kenapa ini harus kita kritisi? Karena
gini ya, Bank Indonesia ini menurut gua
isinya para pemalas nih yang kerjanya
juga menurut gua itu enggak jelas.
Contohnya gampang aja. Begitu Purbaya
naik jadi mentir, lu jadi lihat, heh,
ada duit kita R00 triliun di Bank
Indonesia. Nganggur aja enggak jelas.
Mendingan duitnya turun dong ke sistem,
taruh itu di bank Himbara. Jadi hidup
perekonomi yang di bawah. Benar enggak?
Benar. Setuju juga enggak? Aneh. Selama
ini kok malah diam-diam aja nih.
Nyantai-nyantai aja. Bank Indonesia
terima gaji gede, cetak duit sendiri,
sayaak jidad. Tapi fungsinya apa?
Ternyata kalau gua heran ya kalau banyak
orang enggak setuju dengan ini. Kalau
menurut gua ini justru hal yang bagus.
Kenapa harus dirubah nih pasal 7
Undang-Undang ini? Karena Bank Indonesia
jadi dapat tugas baru dibandingkan hari
ini cuma onkang-ongkang kaki, enggak
jelas dapat duit ratusan juta miliar,
kartu kredit pun unlimited. Hello.
Rakyat lagi sengsara nih. Kebijakan
pemerintah dengan kebijakan Bank
Indonesia sering enggak selaras. Contoh,
pemerintah mau ekspansi ekonominya tapi
suku bunga enggak turun-turun. Percuma
siapapun presidennya kalau suku bunga
Bank Indonesia 20% kapan ceritanya
ekonomi kita bisa tumbuh? Kan enggak
logis. Harusnya kalau ekonomi tumbuh,
bunga ya harus diturunin supaya orang
lebih semangat. Kredit ke bank, buka
usaha baru, ekspansi bisnis. Kan
logikanya begitu. Tapi ternyata faktanya
enggak selalu pemimpin kita di Bank
Indonesia itu punya otak. Enggak selalu.
Dan mereka juga enggak peduli karena
mereka enggak ada tugas menciptakan
lapangan kerja. Karena kalau bunga
diturunkan pasti tadi ya ekspansi bisnis
terjadi, penciptaan lapangan kerja
terjadi. Tapi kan itu enggak dilakukan.
Kok bisa ya mereka enggak punya hati
seperti itu. Ternyata sangat jelas.
Karena kalau lu lihat ya, Bank Indonesia
dengan Bank Sentral Amerika Serikat,
ternyata KPI-nya jauh lebih susah
KPI-nya Bank Sentral Amerika Serikat.
Jadi, Teman-teman lihat ya, kalau di
Bank Indonesia ya, itu tugasnya cuman
jaga inflasi lah, jaga nilai tukar lah.
Udah sisanya apa? Stabilitas sistem
keuangan, sistem pembayaran. Jadi
fokusnya cuma di inflasi dan nilai
tukar, stabilitas perbankan, sistem
pembayaran. Udah terus mendukung
pembiayaan ekonomi berkelanjutan. Yang
enggak jelas juga maksudnya apa. Tapi
kalau the Fed itu sangat konkret. Mandat
mereka ada dua. Pertama, stabilitas
harga. Jadi inflasi harus rendah dan
stabil supaya harga stable. Yang kedua,
apa? Maximum employment, guys. Lapangan
kerja maksimal. Jadi harus tercipta
lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi
rakyat Amerika Serikat. Lu bayangin itu
jadi beban bank sentral untuk
menciptakan maksimum employment. Jadi
kalau mereka ada pemikiran seperti itu,
bank sentral itu harus mau kerja ekstra
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Nah, di Indonesia anehnya di bank
sentral kita itu banyak yang enggak
jelas. Makanya mereka itu tinggal di
Menara Gading enggak pernah nginjak
bumi, enggak peduli di bawa ada orang
mati ngap-ngapan, enggak bisa makan,
enggak bisa minum, enggak peduli, enggak
ada pekerjaan, enggak peduli. Bukan
kayak pii mereka mati, mati aja lu.
Dewa-dewa itu mana peduli. Tapi sekarang
nih bakal dirubah. Mereka udah harus
peduli tentang penciptaan lapangan
kerja. Kalau gua sih setuju, Guys. Masuk
akal. Lu setuju enggak kalau Bank
Indonesia itu sudah mulai harus mikir,
bukan cuma soal kayak Dewa. Oh, enggak
apa-apa. Yang penting inflasi rendah.
Oh, enggak apa-apa. Yang penting nilai
tukar aman, cadangan devisa aman. Inilah
pemikiran kaum-kaum teknokrat yang
tinggal di Menara Gading, Guys. Mereka
enggak peduli di bawah megap-megap
karena suku bunga tinggi. Mereka enggak
peduli banyak orang nganggur karena suku
bunga tinggi. Tapi giliran nanti orang
enggak punya pekerjaan, giliran banyak
orang yang miskin yang dibakar siapa?
Eksekutif. Lu enggak pernah lihat?
Peristiwa Bank Indonesia dibakar enggak
ada ya? Padahal asal lu tahu ya. Good
news guys. Kabar spesial buat kalian
karena sekolah Sambenix season 8 akan
segera dibuka dan temanya luar biasa
menarik nih. Khusus buat teman-teman
investor pemula di IASG yang bingung
cara beli saham, investasi dan bisnis
apa yang menarik. Kita akan membahas
tentang mineral berharga dengan lebih
detail lagi. So, buat kamu yang masih
bingung gimana sih cara beli saham di
ISG, gimana sih caranya profit di ISG,
kamu bisa pakai kalkulator investasi
yang ada di www.skolasahambenix.com.
pakai di situ, tentukan target investasi
kamu dan kamu bisa lihat bagaimana
caranya kamu bisa mendulang cuan di ISG.
So, buat kamu yang belum bergabung di
season sebelumnya, ini kesempatan langka
buat segera bergabung. Dari yang
harganya R jutaan, sekarang tinggal R
jutaan saja. Ingat ya, khusus 25 orang
pertama yang mendaftar. Segera daftarkan
dirimu sekarang juga di
www.skolashambenix.com
atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di
bawah ini. Bank Indonesia dibakar enggak
ada ya. Padahal selalu lu tahu ya,
negara ini kalau susah, kalau ekonomi
nyungsep, salah satu faktor yang
menghancurkan perekonomian Indonesia
ketika bank sentral enggak ada otak dan
enggak punya otak terjadi ya krisis 98.
Jadi menurut gua memang harus ada tugas
baru nih buat Bank Indonesia karena yang
undang-undang lama ya tidak ada tugas
yang eksplisit bagi Bank Indonesia untuk
mendukung sektor real atau menciptakan
lapangan kerja. Akibatnya, Bank
Indonesia jadi tidak punya pemikiran,
visi misi untuk menciptakan lingkungan
ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan
sektoril. Dan mereka juga tidak punya
visi misi untuk menciptakan lapangan
kerja. Ini kan ngeri artinya Bank
Indonesia seringki tidak sinkron dengan
eksekutif alias pemerintah. Jadi, gua
sih sangat setuju kalau seandainya Bank
Indonesia dapat tugas tambahan nih,
Guys. Harus melakukan sinergitas ya,
kebijakan moneter, fiskal, dan sektoril
pemerintah. Jangan lu ongkang-ongkang
kaki enggak ada kerja. Termasuk di sini
ya, Bank Indonesia wajib nih untuk
mendukung upaya-upaya membangkitkan
iklim investasi yang baik, meningkatkan
daya saing ekspor, produktivitas
sektoril, pemberdayaan masyarakat,
bahkan sampai ekonomi inklusif dan
ekonomi hijau. Mereka enggak bisa lagi
duduk di menara gading, enggak peduli
dengan kejadian yang ada di dunia nyata.
Nah, di sini sih gua setuju, Guys.
Karena memang ini wajib ya kita punya
bank sentral yang peduli dengan
kehidupan rakyat di bawah. Kalau menurut
lu gimana? Terus kenapa kemudian Bank
Indonesia enggak mau nambah kerjaan?
Karena mereka pemalas. Bisa jadi.
Buktinya ya pekerjaan mereka jauh lebih
mudah dibandingkan bank sentral yang ada
di Amerika Serikat. Anyway, salah satu
yang suka jadi considerance para
politisi di Senayan itu adalah pasal 48
guys. Jadi pasal 48 itu intinya ya dewan
gubernur kalau di Amerika Serikat itu
cuman boleh dipecat ya kalau dia
bertindak kriminal lah atau dia matilah
jadi bisa digantilah. Nah, kalau di
Indonesia itu bisa karena mengundurkan
diri karena fungsi baru mengawasi dewan
gubernur Bank Indonesia. Kalau
kinerjanya enggak bagus tadi ya,
inflasi, stabilitas mata uang atau nilai
tukar kita rupiah, terus termasuk
penciptaan lapangan kerja, Gubernur Bank
Indonesia bisa dipecat sama DPR. Ya
konsepnya di sini evaluasi lah. Terus
nanti dia propose ke presiden, jadi
presiden yang pecat. Nah, ini yang
banyak orang khawatir bahwa jadinya
enggak independen. Jadi gini ya. Pertama
kita satu-satu dulu bahas. Kalau gua
setuju KPI Bank Indonesia itu
ditambahin. Setuju banget gua. Wajib
mereka berpikir lapangan kerja itu
seperti apa. Supaya jangan seenak jidat
taruh bunga tinggi. Orang enggak bisa
kredit, orang enggak bisa usaha, orang
enggak bisa bisnis, ujung-ujungnya orang
enggak bisa menciptakan lapan kerja.
Setuju? Cuman dalam menjalankan
fungsinya menurut lu, apakah anggota DPR
adalah organ yang tepat untuk mengawasi?
Nah, ini kenapa harus diungkit ya?
Karena selama ini ya Bank Indonesia itu
seperti negara dalam negara, Bro. Dia
itu self governing bodies. Bayangin ya,
dia punya anggaran, mereka yang nentuin
sendiri. Mereka enggak ngemis-ngemis ke
Menteri Keuangan. Kayak si Amran nih,
kurang budget, dia harus ngemis-ngemis
ke Menteri Keuangan. Atau menteri e HAM
enggak ada budget, dia harus
ngemis-ngemis ke Menteri Keuangan. Nah,
kalau Bank Indonesia mau bikin proyek
apa atau mau kerjaan apa ngemis-ngemis
ke menteri keuangan? Enggak. Tinggal
pencet tombol cetak duit selesai. Mereka
bisa print sendiri uangnya. Hebat enggak
Bank Indonesia? Canggih kayak negara di
dalam negara. Nah, selama ini ada yang
ngawasin enggak? Ternyata mereka
berlindung di balik independensi.
Independensi independensi. Tapi apakah
betul-betul mereka independence? Enggak
tahu juga. Apakah betul-betul mereka
menjalankan tugasnya dengan baik? Enggak
tahu juga. Buktinya Indonesia berulang
kali tuh jatuh ke dalam krisis ekonomi.
Buktinya berapa kali rupiah kita juga
gagal. Jadi kalau dibilang benar-benar
mereka paham dengan yang mereka lakukan,
enggak juga. Yang jadi masalah adalah
terus siapa yang bisa ngasih skor sama
Bank Indonesia?
Kalau menteri kinerja yang enggak bagus,
pecat sama presiden. Selesai. Lu ada
nilai A B C D. Kalau nilai lu jelek, lu
dipecat. Nah, Bank Indonesia ternyata
enggak bisa secepat itu dan enggak bisa
dipecat seperti itu karena mereka
independen, Guys. Mereka selalu
berlindung di balik itu. Tapi kan jadi
aneh, ya. Lu kerja di kantor, lu enggak
achieve target, ya lu dipecat. Selesai.
Lu di Bank Indonesia, lu dapat target,
lu harus ciptakan 2 juta lapangan kerja.
Eh, kecuk, kecuk, kecuk. Sudah berapa
lapangan kerja tercipta? 73 orang, Pak.
Hah? Target lu 2 juta, lu 73 orang.
Terus gimana? Apa yang lu lakukan? Ya
udah, Pak. Enggak apa-apa. Kenapa enggak
apa-apa? Ya kan Bapak juga enggak bisa
mencatat saya. Kan bodoh. Negara apa
yang kita lakukan ini enak bener mereka
tetap dapat gaji, tetap dapat bonus
padahal enggak bisa kerja. Coba lu pikir
logikanya mereka harus diawasin, tapi
siapa? Siapa yang ngawasin? E sekarang
mau ditambahin DPR, lu setuju enggak?
Gua sih ada propose gimana kalau yang
ngawasin itu konsorsium aja lah.
Konsorsium gimana, Pak? Jadi yang
ngawasin kan lu juga enggak percaya sama
anggota DPR ya. Jadi kita bikin
konsorsium yang ngawasin Bank Indonesia
supaya tidak jadi negara dalam negara.
Mereka belaganya itu setinggi langit.
Gimana kalau mereka diawasi sama DPR
berkombinasi dengan BPK dan pemeriksa
keuangan. Lalu yang ketiga dengan DPD.
Nah, ini unsur senat dari Indonesia yang
tidak terafiliasi dengan partai. Nah,
kalau tiga konsorsium ini sepakat kita
pecat si Dewan Gubernur Bank Indonesia,
pecat selesai. Jadi ada mekanisme yang
gua tawarkan di sini supaya Bank
Indonesia ini bisa jadi punya tanggung
jawab yang lebih lah dan enggak ada
reporting lainnya itu enggak jelas
karena merasa paling independen sih
paling independen. Ini udah kayak media
tempe bacem nih. Cuman ya di level
negara nih negara dalam negara yang bisa
print money sendiri. Nah gua menurut gua
sih memang mereka itu harus mulai
discrutinize wajib. Tapi pertanyaannya
lu setuju enggak kalau DPR doang yang
mengawasi? Karena bisa jadi berganding
politik walaupun itu murah sih menurut
gua. Tapi jadi ada resiko atau pakai
strategi BIK, ada majelis di sini isinya
adalah DPR, BPK dan DPD. Ee konsorsium
inilah yang menentukan karena toh mereka
memang lembaga negara yang kita sudah
angkat sebagai lembaga negara yang
independen, enggak ada hubungan dengan
eksekutif. Dan mereka di sana ada
kamar-kamar sendiri. Kamar yang
berhubungan dengan ekonomi makro, kamar
yang berhubungan dengan pertumbuhan
ekonomi kita, kamar yang berhubungan
dengan industri, penciptaan lapangan
kerja. Biar mereka yang menilai ini.
Tapi ada negatifnya enggak ada. Kita
jadi semakin birokratis. Dan
ujung-ujungnya ini cuman bicara soal
lobi. Makin banyak meeting, makin banyak
kebocoran anggaran, makin banyak
deal-deal politik di belakang layar
karena makin banyak yang harus dikasih
makan nih kalau pakai format Benix atau
ya udahlah sistem yang paling murah. Toh
kita sudah mewakili memberikan
kepercayaan terhadap representasi kita
di parlemen. Biarlah parlemen yang
mengawasi. Menurut lu gimana? Nah, soal
kekhawatiran Benixnya kalau diawasin
dengan anggota DPR bakal ada deal-deal
di belakang layar, di belakang meja itu
juga udah terbukti sih dari beberapa
kasus yang sudah naik ke permukaan
teman-teman. Tahu enggak ada tersangka
baru dari kasus dugaan korupsi yang
dilakukan oleh Yayasan Bank Indonesia.
Jadi KPK itu baru rilis berita tentang
dua tersangka korupsi pengelolaan dana
bantuan sosial Bank Indonesia. Ni dana
bans korupsi nih. Nah, bukan cuma BI. BI
berkolaborasi dengan OJK, Otoritas Jasa
Keuangan. Nah, inilah yang namanya
lobi-lobi politik. Bahkan menurut The
News ya, ada anggota DPR yang diduga
pakai dana CSR BIO OJK buat beli rumah
dan mobil. Nilainya gila miliaran, Guys,
sampai 15 miliar. Dan ini ya orang-orang
dari partai, Guys. Ee dari semua
partailah ada partai magic hubibini
semua juga ada. Nah, inilah yang gua
bilang. Jadi resiko enggak ya kalau
seandainya BI itu bisa diawasi sama DPR
parlemen? Jangan-jangan kekhawatiran gua
ini bakal menjadi semakin kenyataan.
Atau memang yang ideal pakai konsorsium
aja. Di situ ada BPK, di situ ada DPD
wakil rakyat. Kan ada si Komeng nih di
sini. Seru nih kalau ada komeng nih.
Anyway, jadi makin banyaklah mata yang
mempelototin. Kalau enggak
ujung-ujungnya cuman terjadi deal-deal
politik di belakang layar atau kalau
pakai solusi Bix justru jadi biaya
tinggi. Karena Indonesia hobi banget
rapat-rapat enggak jelas, Guys. Pusing
ya kita ini ya. Atau suruh menteri
keuangan aja deh ikut di sini ngawasin
join. Cuma nanti dibilang enggak
independen. Kok bisa ada orang dari
eksekutif pemerintahan yang ikut di
pengawasan. Bingung ya di republik ini
karena enggak ada yang bisa dipercaya
guys buat pengawasan. Kalau menurut lu
gimana deh? Tapi gua sepakat yang
namanya Bank Indonesia harus diawasin.
Kalau enggak kinerjanya bagus atau
tidak, siapa yang tahu? UN. Dan kok
mereka bisa lebih sakti dibandingkan
presiden? Sekalipun Presiden aja masih
bisa digulingkan loh sama DPR, MPR, sama
rakyat masih bisa loh. Tapi Bank
Indonesia enggak pernah tuh ceritanya
didemo suruh turun atau dibakar gitu.
Enggak ada. Tapi kalau eksekutif, selalu
eksekutif yang disalahkan. Ya, menarik,
Guys. Nah, menurut lu gimana? Kenapa sih
Bank Indonesia ini menurut Benix harus
ikut mendukung ya iklim pertumbuhan kita
ya? Ya simpel aja. Karena gini ya,
inflasi itu sekarang kita masih rendah
nih menurut datanya Badan Pusat Secan
Ario ya, inflasi kita ini masih 2,3%
padahal spare-nya kita, kita itu sanggup
sampai 3,5%. Jadi inflasi itu masih
terjaga. Nah, kenapa pemerintah ngotot
nih BI itu harus kolaborasi dengan
pemerintah? Ya, kenapa? Karena gua
melihat ada indikasi kita mau
mengorbankan inflasi yang artinya
inflasi mau dilepas biar naik dikit. Ini
konsep threade off moneter, Guys. Jadi,
lu lihat di layar kaca ya, ada segitiga
namanya segitiga pertumbuhan ekonomi. Di
bab atas itu pertumbuhan ekonomi.
Sebelah kiri bawah suku bunga, sebelah
kanan inflasi. Nah, biar gampangnya
gini, Guys. Gua mau kasih tahu. Kalau lu
pengin pertumbuhan ekonomi tinggi,
artinya suku bunga harus rendah supaya
orang semangat. Ambil kredit di bank,
usaha ekspansi. Jadi, pertumbuhan
ekonomi tinggi. Tapi konsekuensinya apa?
Ketika suku bunga rendah, inflasi naik
tinggi. Ah, ini threade off segitiga.
Atau lu pilih yang mana? Oke, kalau gitu
gimana kalau yang rendah inflasi? Oke,
kalau lu mau inflasi rendah artinya suku
bunga harus tinggi biar orang semangat
nabung. Ternyata nabung di atas inflasi
return-nya jadi naik. Suku bunga taruh
di tinggi. Peredaran uang makin terbatas
di masyarakat. Akibatnya pertumbuhan
ekonomi turun. Jadi kalau lu mau inflasi
rendah bisa enggak bisa pertumbuhan
ekonomi lu korbankan suku bunga naik
tinggi. Aduh, berat dong. Mati kita
semua. So, yang ideal apa? Karena kita
masih ada spare untuk naikin inflasi.
kemungkinan jalan yang akan diambil
pemerintah dan ini wajib punya gubernur
BI yang punya pemikiran yang sejalan
dengan strategi visi misi Prabowo. Wajib
suku bunga itu turun. Suku bunga
diturunkan supaya pertumbuhan ekonomi
naik, inflasi ya naik juga. Toh kita
masih punya spare. Kenapa menurut Benix?
Ya, ini memang perlu kita lakukan dan
ini enggak akan bisa terjadi kalau Bank
Indonesia enggak punya visi misi yang
sama dengan pemerintah, yaitu apa?
Pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan
kerja. itu enggak akan bisa terjadi
kalau tidak satu visi misi dan segitiga
threade of monetary ini ya suka enggak
suka apa sih kejadian lu mau pilih yang
mana inflasi tinggi atau pertumbuhan
ekonomi yang tinggi atau suku bunga yang
tinggi lu pilih yang mana lu enggak bisa
punya semuanya suku bunga rendah inflasi
rendah pertumbuhan ekonomi tinggi enggak
mungkin guys. Nah, di sini jadi menarik
nih, Guys. Karena ya lu tahu ya,
pengganti istri Mulat ini kan ketua LPS
ya. Dan ternyata ini inline story-nya
nih. Karena Probowo punya goal buat
bikin pertumbuhan ekonomi 8% dan
pertumbuhan ekonomi 8% ini enggak bakal
bisa jalan kalau ya Bank Indonesia, OJK
itu enggak sinkron sama Presiden. Cuman
yang gua masih pertanyakan adalah apakah
bijaksana kalau kita pengawasan Bank
Indonesia itu dikasih ke DPR dan menurut
lu purubaya apa sih komentarnya? Yuk
kita lihat. Ternyata lu bisa lihat ya,
kalau Menteri Keuang Purba ini pintar
juga nih. Kalau ditanya soal revisi
Undang-Undang P2SK, dia bilang itu
terlalu dini lah. Ngapain orang
undang-undangnya masih baru? Enggak usah
cepat-cepatlah merubah aturan di
tirto.id. Lalu ada lagi di pikiran
rakyat terlalu cepat kalau Undang-Undang
P2SK direvisi lagi padahal baru 2 tahun
berlaku. Soalnya kan Undang-Undang P2SK,
Undang-Undang sektor keuangan ini
disakan di tahun 2023. Tahun 2024
judicial review ke MK dan tahun 2025 ke
amandemen. Ya, menurut Purbaya ini
terlalu cepat. Hebat. Kembali lagi ketua
kamu, Guys. Menurut kalian gimana? Lu
setuju enggak kalau seandainya
Undang-Undang Bank Indonesia direvisi?
Kalau soal LPS mah soal gajiannya dari
menteri kek, mau dari hantu belau, kek,
mau dari Bank Indonesia, gua enggak
peduli. Karena LPS ya jujur aja, enggak
penting-penting amat juga kita toh pakai
LPS ini ketika ada bank yang bangkrut
aja, lu dapat ganti rugi 2 miliar per
rekening lu kan begitu. That's it lah.
Pak,
ada LPS.
Tapi kita ngomong yang lebih penting.
Ternyata ini jadikan pintu masuk dan
menurut gua mungkin momennya juga pas.
Buat apa? merubah supaya Bank Indonesia
jadi lebih bertanggung jawab dong
terhadap perekonomian Indonesia.
Ditambah dong KPI dia menciptakan
lapangan kerja. Bank sentral di Amerika
Serikat aja ada KPI itu. Kenapa di sini
enggak? Dan yang terakhir gimana soal
pertanggungjawabannya? Siapa yang
monitoring? Siapa yang mengawasi Bank
Indonesia? Apakah bijak kalau kita kasih
itu ke DPR? Atau mendingan enggak usah
diawasin sama sekali? Biarin aja mereka
independen. Ujung-ujungnya apa? Tadi
juga ada korupsi juga. Dugaan korupsi
yang banyak orang masuk penjara nilainya
juga enggak kecil. Miliaran guys. Baru
satu orang partai. Ngeri ya. Nah,
menurut lu gimana? Bank Indonesia kita
biarkan tetap independen atau biarkan
aja Bank Indonesia diawasi oleh anggota
DPR atau pakai solusi BENX Bank
Indonesia diawasi oleh Trimirat. Ada BPK
seperti Amerika diawasi oleh BPK. Lalu
ada DPR, lalu ada Senat yang independen,
non partai, yaitu anggota DPD. Atau
justru ini malah menciptakan banyak
lubang-lubang korupsi baru. Karena makin
banyak orang yang harus dilobi, makin
banyak orang yang harus disuap, makin
menciptakan inefisiensi karena semakin
birokratis. Pusing ya. Menurut lu gimana
sih sebaiknya? Kasih saran kalian di
kolom di bawah ini. Menurut kalian Bank
Indonesia sebaiknya kita awasi seperti
apa, Guys? Dan lu setuju enggak kalau
ditambah KPI-nya? Mereka harus
bertanggung jawab terhadap penciptaan
lapangan kerja di Indonesia. Ditunggu
pandangan kalian seperti apa, Guys.
Segera subscribe di channel Benix dan
share video ini. Dan semoga lu makin
paham ya, bahwa ternyata ketika ekonomi
kita hancur, itu ada faktor Bank
Indonesia juga loh. Tapi kok enggak
pernah didemo, ya? Oke, semoga video ini
bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye
bye.
[Musik]