Kind: captions
Language: id
Saya Benix dengan ini menyatakan
dukacita yang sebesar-besarnya yang
sedalam-dalamnya atas gugurnya saudara
sebangsa setanah air kita, Afan
Kurniawan, 21 tahun dari Jakarta.
Sarinawati 25 tahun dari Makassar.
Syaiful Akbar 43 tahun dari Makassar.
Muhammad Akbar Basri 28 tahun dari
Makassar. Rusdam Diansyah 21 tahun dari
Makassar. Sumari 60 tahun dari Solo.
Reza Sandi Pratama dari Yogyakarta.
Total sudah ada tujuh jiwa yang
melayang, mati tragis dalam proses
demonstrasi ini. Dan mereka
menyuarakannya suara hati rakyat.
Jeritannya melihat para pejabat kita
yang semena-mena yang menindas dan suka
melecehkan rakyatnya sendiri. Semoga ini
adalah peristiwa tragis yang terakhir,
tidak terulang lagi. Dan mari kita
sama-sama berdoa ya supaya Indonesia
sistem demokrasinya bisa menjadi lebih
baik lagi.
Ya, banyak di sini hal-hal yang gua
setujui, tapi banyak juga yang gua
kritis sih karena di sini sama sekali
tidak menyentuh hal yang paling penting.
Good news Indonesia. Ternyata banyak
anak muda Indonesia yang berpikir kritis
dan menyikapi aksi demonstrasi kemarin.
Jadi udah mulai banyak nih selebritis,
artis-artis, stand up komedian, sampai
influencer itu berlomba-lomba memberikan
nasihat dan saran buat pemerintah
bagaimana sih tindakan yang harusnya
dilakukan, reformasi apa yang mereka
inginkan dan ini semua ternyata udah
dikompilasi lah oleh salah satu
influencer dan selebgram Indonesia. So,
hari ini kita bakal video khusus untuk
merespon tentang tuntutan dari Instagram
selebgram selebritis tanah air terkait
demonstrasi di Indonesia. So, kalau lu
penasaran apa sih tuntutan
selebgram-selebgram dan selebritis itu?
Dan yang paling penting ya, Benix setuju
atau enggak setuju sih dengan tuntutan
para selebritis muda tanah air ini. So,
tunggu apaagi? Jangan dikip video ini.
Let's check this.
So, Teman-teman di sini ada dua versi
tuntutan ya dari para selebritis tanah
air. Yang pertama adalah 17 tuntutan
jangka pendek dan 8 tuntutan jangka
panjang. Ya, kita bahas dulu yang jangka
pendek ya, ada 17. Yang pertama mereka
memberikan tugas nih buat Presiden
Prabowo, tarik TNI dari pengamanan sipil
dan pastikan tidak ada kriminalisasi
demonstran. Di sini gua ada setuju dan
enggak setujunya. Pertama, pastikan
tidak ada kriminalisasi demonstran. Ya,
ini gua setuju juga. Jadi, demonstran
sudah sepatutnya tidak dikriminalisasi
dengan catatan bukan demonstran yang
melakukan tindakan kriminal. Contoh,
membakar properti orang lain, merusak,
menjarah. Menurut gua itu bukan tindakan
yang patut ditiru lah. Jadi di sisi itu
gua menurut gua ya kita enggak boleh
menganggap itu hal yang normal. So, lu
enggak bisa normalisasi pencurian,
pembunuhan, pemerkaan, pembakaran,
penjaraan. Gua rasa itu enggak boleh
dinormalisasi kalau kita mau menjadi
bangsa yang modern. tentunya itu bukan
hal-hal yang normal yang dilakukan di
era modern ini, kecuali lu hidup di era
Flintstone. Gua rasa bisalah lu perang
antar suku, bawa pentungan dan lain
sebagainya. So, gua setuju ya tidak
boleh dikriminalisasi para demonstran,
tapi yang benar-benar ya menyuarakan
opininya dengan jalur yang sepatutnya.
Lalu soal tarik TNI dari pengamanan
sipil. Nah, ini gua agak fifty-fifty.
Kenapa? Karena kalau lu tarik TNI
berarti yang mengamankan siapa?
Karena setahu gua yang kemarin Afan
Kurniawan meninggal dilindas oleh
kendaraan lapis baja. Itu bukan TNI tuh
yang melindas tuh. Itu dari institusi
lain. Yang harusnya juga jadi pertanyaan
adalah kenapa institusi itu yang
seharusnya sipil punya kendaraan lapis
baja? Ya jangan-jangan besok punya jet
tempur juga kayak agak aneh harusnya kan
yang punya ya tentara. So, ketika orang
sudah enggak bisa lagi mungkin percaya,
lagi ada krisis kepercayaan terhadap
institusi yang satu lagi. Terus kemudian
TNI mengambil peran untuk mengamankan
sipil. Karena gua melihat ada beberapa
titik ya yang memang ada faktor TNI
turun di situ dan ikut menjaga juga dan
jadi lebih kondusif. So, why not? Tentu
kan kita enggak mau malah jadi
kebakarannya meluas di mana-mana,
penjarahannya di mana-mana karena ya
aparat penegak hukum enggak bisa ambil
peran yang benar. Ya buktinya aja ada
demonstran yang mati itu. Jadi di sini
kalau dibilang tarik TNI dari pengamanan
sipil ya gua 50-fy lah. Karena tetap
perlu dibutuhkan. Kalau supaya
demonstratin enggak makin ricu, makin
kacau ya bahaya juga. Karena yang satu
lagi udah kehilangan kepercayaan tuh
dari masyarakat. Yang kedua, bentuk tim
investigasi independen kasus Afan
Kurniawan, Umar Amaruddin, maupun semua
korban kekerasan aparat selama
demonstrasi 2830 Agustus dengan mandat
jelas dan transparan. Ya, ini gua setuju
juga. Tapi gua agak aneh sih kalau ini
perlu diminta juga karena itu kan
tindakan kriminal, tindakan pembunuhan
ya. Ada enggak ada begini ya memang
semestinya dia diperiksa diproses hukum.
Ini hal yang normal yang pastinya ya.
Jangankan orang mati di Lindes, lu jatuh
dari pohon, lu jatuh dari jembatan, lu
kecelakaan di jalan tol, itu aja lu
pasti diperiksa sama penegak hukum. Iya
dong, namanya ada korban jiwa. Jadi, gua
rasa ini tuntutan yang agak aneh ini
buang-buang space sih. Soalnya gua yakin
si Afan Kurniawan pun ya dia lebih pilih
lu minta dong tuntutan yang lebih
berdampak bagi rakyat banyak karena ada
enggak ada ini memang harus diperiksa
para pembunuh. Logislah ya itu harus
dijalanin. Terus tugas DPR nomor 3 nih.
Tuntutan nomor 3. Bekukan kenaikan gaji
atau tunjangan anggota DPR dan batalkan
fasilitas baru termasuk pensiun. Nah,
ini yang gua mau bilang berulang-ulang.
Mau 98 mau demonstrasi kemarin semua
orang cuma nyentuh kulitnya. Gua
termasuk orang yang setuju kalau harus
dibekukan tunjangan. Tapi kalau luus
pikir ini kan duit kecil R juta per
bulan duit perumahan. Hello guys. Tapi
di sini gua bilang ya Rp juta duit
kecil. Tunjangan fasilitas segala macam
dibekukan ya soat lah okelah bagus. Tapi
gua mau kritisi nih buat orang-orang
yang minta tuntutan ini. Ini kan kulit
duit R juta. Apalah artinya? Lu tahu
enggak korupsi di Indonesia itu bisa
ribuan triliun? Dalam 10 tahun terakhir
aja diprediksi ya korupsi di Indonesia
lebih dari R00 triliun. So kalau lu
bandingkan Rp50 juta dengan 700 triliun
kok kayaknya agak receh banget gitu. Dan
ini gua di sini gua agak kecewa malah
yang penting itu gua yakin Afan
Kurniawan juga minta pemberantasan
korupsi. Gua yakin di sini jangan-jangan
enggak ada nih diminta nih koruptor
dihukum mati. Tapi nanti kita ceklah di
sini gua kecewa. Ini tuntutan receh nih.
Yang keempat, publikasikan transparansi
anggaran gaji tunjangan rumah fasilitas
DPR. Apalagi nih? Gaji tunjangan rumah
fasilitas publikasi transparansi.
Udahlah itu duit receh juga kok.
Tuntutannya tuntutan receh. Ini enggak
berdampak bagi rakyat. Kalau
dipublikasikan anggarannya mereka,
ah iya ini cuman duit berapa sih? Enggak
berpengaruh dengan kehidupan Mister Joko
di Makassar, enggak berpengaruh dengan
kehidupannya Sulaiman di Kalimantan,
enggak. Dipublikasikan ya bagus,
transparansi bagus dan bukan cuman di
DPR. By the way, transparansi ini harus
dilakukan, tapi di semua pemda, PMPR,
kabupaten, provinsi, kota, kementerian,
BUMN, transparansi ini wajib. Tapi yang
dipikir otak mereka ya namanya juga
bocil suruh bikin tuntutan surveice
level kulit yang dihitung gaji itunya
seberapa ini gua enggak aduh receh receh
receh. dorong badan kehormatan DPR,
periksa anggota yang bermasalah,
termasuk selidiki melalui ah udah udah
ini rece lah. Lu tahu enggak anggota DPR
itu cuma karyawan, cuma alat?
Ini Korea-Korea ini semua nurut bosnya
masing-masing.
Di sini boleh ngomong galah, Pak.
Ditelepon
Ibu berhenti. Siap
[Tertawa]
ini. Laksanakan. laksanakan, Pak.
Anggota DPR semua itu cuman alat. Kalau
mereka mau ambil keputusan, mau bikin
undang-undang, apa yang mereka lakukan?
Mereka minta persetujuan sama bosnya,
sama juragannya, sama sponsornya. Mereka
ini cuma karyawan, makanya gajinya
receh. Ini sampah. Terus kalau santennya
dipecat, anggota DPR apa? diganti sama
karyawan baru yang memiliki loyalitas
terhadap big boss sama aja baong
terulang lagi 98 itu lu ganti cuma
kulitnya lu enggak bahas sampai ke
akar-akarnya ini permintaan yang receh
sih hah dorong badan kehormatan DPR
periksa anggota yang bermasalah dia. Dia
juga yang periksa juga. Ya udahlah
okelah sampah ini. Sampah tugas ketua
umum partai politik yang keenam. pecat
atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader
DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan
publik. Ya udah pecat ya pecat. Cuma
kambing ini kambing hitam doang cuma
ganti casing yang lu minta terus apa?
Terulang lagi sistemnya. Terulang lagi
sistemnya. Terulang lagi sistemnya. Lu
kira anggota DPR kalau ada yang terbukti
ketangkap tangan KPK atau jaksa enggak
dipecat. Dipecat. Diganti enggak?
Diganti enggak? Diganti. Sama lagi
enggak? Kalau sama lagi sama jebolong.
Aduh ini permintaan apa ya? macam ini
lucu juga nih. Yang tujuh, umumkan
komitmen partai untuk berpihak pada
rakyat di tengah krisis. Semua juga
pengin bikin komitmen. Tinggal bikin
ketik-ketik Instagram saya akan
memberantas korupsi. Saya akan cinta
tanah air. Saya tidak akan mencuri.
Semua orang juga bisa ini. Aduh, ini
namanya selebritis disuruh bikin
tuntutan isinya ya casing-casing
sampah. Program-program yang cuman
banyolan lah. Ini banyolan. Umumkan
komitmen partti. Cuma ngumumin komitmen.
Gila, tukang becak juga bisa suruh
komitmen tidak akan masuk ke jalur three
inone one. Bisa tukang becak cuma
ngomongin umum kan komitmen apa. Yang
delan libatkan kader dalam ruang dialog
publik bersama mahasiswa serta
masyarakat sipil. Libatkan kader dalam
ruang dialog publik bersama mahasiswa
serta masyarakat. Mungkin selama ini
mereka enggak dilibatkan ya dalam dialog
publik bersama mahasiswa serta
masyarakat. Ya, gua juga enggak tahu ya
esensinya apa juga ya. supaya kadernya
lebih sering diskusi gitu sama mahasiswa
serta masyarakat sipil. Agak absurd sih
nih ya. Gua agak bertanya-tanya juga sih
apa mahasiswa ngerti soal makroekonomi
Indonesia? Gimana situasi tentang
kondisi penerimaan negara bukan pajak
kita yang terus-menerus berkurang karena
sawit kita diserang karena batu bara
harga dolarnya terus melemah. Ee gua
enggak tahu juga mereka paham tentang
itu apa enggak. Tapi intinya sih
selebriti-selebriti ini minta ini
ditulis ya. Ya. Ya. Okelah. Tapi dari
yang gua lihat di sini cuma surface
level lah. Enggak ada hal yang
betul-betul high impact berdampak bagi
bangsa Indonesia. Enggak ada. Enggak
ada. Ini cuma kulit lah, masalah
gajilah, masalah tunya. Ya ampun,
remeh-temeh banget. Itu jugaas
kepolisian Republik Indonesia. Sekarang
kita nomor 9. Bebaskan seluruh
demonstran yang ditahan.
Ee oke ya. Yang ke-10, hentikan tindakan
kekerasan polisi dan taati SOP
pengendalian massa yang sudah tersedia.
Nah, oke. Oke, ya. Yang ke-11, tangkap
dan proses hukum secara transparan
anggota dan komandan yang melakukan dan
memerintahkan tindakan kekerasan dan
melanggar HAM. Oke. Tangkap dan proses
hukum anggotanya yang melanggar HAM ya.
Ini kayaknya oke di sini oke oke. Tapi
ini kepentingan demonstran ya yang
dipentingkan ya. Kepentingan bangsanya
di sebelah mana ya? Seperti misalkan
reformasi total institusi kepolisian.
Gua rasa justru lebih menarik karena
kalau begini-begini doang ini mah cuman
gonta-ganti aktor doang, gonta-ganti
kulit. Belakangnya mah sama aja sama
aja. Hentikan tandakan kekerasan polisi,
iya. Bebaskan iya. Tangkap proses hukum
iya. Tapi kayaknya ini cuma gonta-ganti
aparat doang. Kita enggak menyentuh
unsur yang paling atas. Kepemimpinan di
sana, leadership seperti apa, birokrasi
di mana, gimana sih jenjang karir di
kepolisian, apakah fair? Apakah
memberikan ruang dan tempat bagi
pejabat-pejabat aparat yang berani, yang
jujur? Itu gua rasa yang lebih penting
sih. Gimana kita berpikir tentang
mereformasi total institusi kepolisian.
Tapi di sini enggak diminta. Ini
surveice level juga ini. Terus kita
ngomong tugas TNI, Tentara Nasional
Indonesia nomor 12. Segera kembali ke
barak. Hentikan keterlibatan dalam
pengamanan sipil. Ee maksudnya kembali
ke barak gimana ya? Maksudnya tentara
harus kembali ke barak. Emang harusnya
tentara di mana gitu? mejeng di Grand
Indonesia gitu atau nongkrong ada di
Plaza Senayan atau Kokas gua rasa
enggak. Yang namanya tentara ya memang
dia kembali ke barak gitu. Enggak usah
lu perintah juga ya. Dia enggak mungkin
mangkal di Grand Indonesia atau
ngopi-ngopi di Sentral Senayan. Gua rasa
enggak. Gua rasa mereka kembali ke barak
juga. Jadi teman-teman di sini segera
kembali ke barak ini konteksnya apa?
Karena gua yakin ya memang TNI enggak
mungkin nginp di kota Kasablanka atau di
Central Park Mall. Gua rasa pasti
kembali ke barak ya. Dia akan pulang ke
barak. memang tinggalnya di situ atau
mungkin maksudnya ini segera kembali ke
barak ini ee tentara tidak mengambil
fungsi atau peran-peranan di bidang
sipil mungkin itu maksudnya ya. Jadi
tentara enggak jadi pejabat publik atau
apa ya kita harus review juga lah kalau
seandainya memang tentaranya relevan,
capable, memiliki kemampuan profesional
ya kenapa enggak juga dilibatkan dalam
hal yang berfungsi sipil. Contohnya
gini, lu kan suka banget bandingkan
Indonesia dengan negara yang paling maju
dan katanya paling bersih di Indonesia
namanya Singapura. Ini gua mau kasih
contoh tentang keterlibatan tentara ya,
militer yang benar. Lu tahu di Singapura
ada namanya Engya Chung. Itu adalah
mantan jenderal TNI-nya Singapura ya.
Dia Letnan jenderal eh berprestasi suka
datang ke Indonesia juga bahkan membantu
Indonesia ketika terjadi krisis tsunami
di Aceh, gempa di Jogja. Iiatun ini
datang ke Indonesia. Ini Letnan jenderal
Singapura, jenderal tertinggi di
Singapura. Lu tahu kalau sekarang lu
pernah dengar Danantara, siapa yang jadi
CEO Danantaranya Singapura yang namanya
Temasek, perusahaan investasi salah satu
yang paling bonafit di dunia. Ternyata
yaun, ternyata mantan jenderal bisa dan
bagus menjadi CEO tam. Ini fakta.
Artinya bukan artinya kita juga harus
anti dengan kepemimpinan tentara.
Enggak. Bahkan di negara maju seperti
Jerman, Jepang, Amerika gitu. Beberapa
jenderal yang memang capable profesional
ya. Kenapa enggak kalau dia kita suruh
ambil fungsi publik, fungsi bisnis. Lu
bayangin Temasek itu perusahaan
investasi loh, salah satu yang terbesar
di dunia. Bisa-bisanya ya CEO-nya itu
mantan tentara. Fakta. Jadi lu juga
jangan anti dengan militer sepanjang dia
capable. Karena Letnan Jenderal Engatun
ini asal lu tahu dia ambil MBA dari
Stanford. Bukan main-main, bukan
kaleng-kaleng nih general. Bukan cuman
itu, dia juga belajar bisnis di Harvard
Business School. So, kalau memang
orangnya kapable, gua enggak anti dengan
itu. Makanya ini jadi pertanyaan juga
kalau memang Indonesia ada stok jenderal
yang qualified atau militer yang
qualified, ya enggak ada masalah.
Singapura udah buktikan itu, Jepang
buktikan itu, Jerman juga buktikan itu.
So, ya itu pandangan gua terkait ini
bahwa tentara kembali ke barak menurut
gua ya emang lu maunya dia mangkal di
Kokas ya, enggak juga kerjanya ngapain
enggak lah. Terus yang ke-13, tegakkan
disiplin internal agar anggota TNI tidak
mengambil ahli fungsi Polri. Eh, gua
enggak tahu nih maksudnya tidak
mengambil alih fungsi Polri. Mungkin
dalam arti pengamanan sipil ya. Tapi
tadi yang gua bilang loh, kalau
seandainya memang toko sebelah enggak
bisa menjalankan fungsinya dengan baik,
kenapa enggak TNI ambil alih? Iya dong,
simpel aja dong. Ini kan sama-sama alat
negara nih. Kalau seandainya yang hijau
lagi enggak bisa, yang cokelat ambil
alih. Yang coklat lagi enggak bisa, yang
hijau ambil alih. Ya, saling mengisilah,
kolaborasi. Yang kita enggak mau kan
jadi kerusuhan, kekacauan di mana-mana.
Justru kita mau dia turun menciptakan
kestabilan. Iyalah. Lu mau kita udah
bayar tentara atau kita udah bayar
polisi mahal-mahal kasih duit budget
anggaran triliunan, tapi enggak bisa
jaga keamanan di sini. Enggak bisa jaga
kestabilan di Indonesia. Rugi dong kita.
Hello. Kita udah bayar loh pajaknya loh.
Kita udah bayar loh lihat APBN loh. Kita
udah beli loh peralatan-peralatan itu.
Kita udah latih loh prajurit-prajurit
kita. Terus enggak dipakai gitu buat
melindungi kita kan aneh juga ya. Yang
14. komitmen publik TNI untuk tidak
memasuki ruang sipil selama krisis
demokrasi.
Iya. Ya, tadi lagi ya kita mungkin
dianggap sedang krisis demokrasi, tidak
memasuki ruang sipil, komitmen publik
TNI. Gua rasa TNI juga cukup waras sih
untuk tidak mengambil peranan yang
merusak ya sistem demokrasi Indonesia.
Gua yakin mereka cukup netral di sini.
Yang ke-15, bagian ekonomi. Pastikan
upah layak untuk seluruh angkatan kerja.
termasuk namun tidak terbatas pada guru,
buru, nakes, dan mitra ojol di seluruh
Indonesia. Ini agak aneh nih kayak
titipan nih. Kok bisa-bisanya ada mitra
ojol di sini, ada nakes, ada guru. Ya,
semua juga pengin upah layak. Tapi di
sini agak anehnya ya, ketahuan yang
nulis juga enggak paham tentang sistem
ekonomi di Indonesia. Lu bayangkan ya
kalau semua itu orang seolah-olah pengin
gaji dinaikkan, apa yang terjadi?
Inflasi di mana-mana, Guys. Duit makin
tidak berarti. Jadi seharusnya di sini
yang diminta itu bukan kenaikan gaji
nih, tetapi yang diminta adalah good
news, guys, kabar spesial buat kalian
karena sekolah Sambenix season 8 akan
segera dibuka dan temanya luar biasa
menarik nih. Khusus buat teman-teman
investor pemula di IASG yang bingung
cara beli saham, investasi dan bisnis
apa yang menarik. Kita akan membahas
tentang mineral berharga dengan lebih
detail lagi. So, buat kamu yang masih
bingung gimana sih cara beli saham di
ASG, gimana sih caranya profit di ISG,
kamu bisa pakai kalkulator investasi
yang ada di www.skolasahambenix.com.
pakai di situ, tentukan target investasi
kamu dan kamu bisa lihat bagaimana
caranya kamu bisa mendulang cuan di ISG.
So, buat kamu yang belum bergabung di
season sebelumnya, ini kesempatan langka
buat segala bergabung. Dari yang
harganya R jutaan, sekarang tinggal R
jutaan saja. Ingat ya, khusus 25 orang
pertama yang mendaftar. Segera daftarkan
dirimu sekarang juga di
www.sskolashambenix.com
sekolahsambenix.com atau hubungi nomor
WhatsApp yang ada di bawah ini. Tetapi
yang diminta adalah bahwa mereka mampu
hidup layak, mampu membeli kebutuhan
pokok dengan harga yang terjangkau. So,
bukan gajinya yang dinaikin, tetapi
harusnya permintaannya adalah pemerintah
menekan inflasi supaya harga barang
enggak naik terus. Ini banyak orang demo
ini salah kapra. Minta gaji ditambah,
gaji ditambah, gaji ditambah, PNS minta
gaji ditambah, pejabat, gaji ditambah,
buru sama juga gaji ditambah, apa yang
terjadi? Inflasi, harga barang juga ikut
naik. Lu tahu apa yang terjadi ketika
ribuan PNS tiba-tiba gajinya dinaikkan
serentak seluruh Indonesia? Apa yang
terjadi? Inflasi, harga barang langsung
naik di toko. Itu yang terjadi ketika
duit beredar banyak. E yang sama juga
akan terjadi kalau ini diwujudkan.
Tetapi yang paling penting esensinya
bukan soal duit lu bertambah banyak. No.
Esensinya adalah yang lu miliki hari
ini, gaji lu cukup untuk membeli
kebutuhan pokok yang sekarang melambung
tinggi. So, jauh lebih penting
tuntutannya kalau lu mengerti
makroekonomi adalah tekan inflasi.
Pemerintah harus bisa menekan inflasi
dan pemerintah harus bisa menjaga
kebutuhan pokok harganya terjangkau bagi
semua orang. Itu jauh lebih penting. Itu
masukan gua. Bukan upahnya minta
dinaikkan. Enggak. Salah. kebutuhannya.
Harga-harga bahan itu yang harusnya
diturunkan, harga barang itu yang
harusnya disesuaikan dengan pengeluaran
masyarakat. Jangan kayak sekarang lu
lihat katanya suas semangan, tapi harga
beras mahal di mana-mana. Terus lu
solusinya apa? Naikkan gaji. Hah? Lu
enggak ngerti? Bukan itu solusinya.
Aneh. Nomor 16. Ambil langkah darurat
untuk mencegah PHK massal dan lindungi
buruh kontrak. Apa langkah darurat untuk
mencegah PHK? Gebukin pengusaha. Oh,
kalau lu pecat orang gua gebukin lu ya.
Kalau lu pecat orang, gua bakar ya
pabrik lu. Maksudnya gimana nih langkah
darurat untuk mencegah PHK massal dan
lindungi buruh kontrak? Enggak. Harusnya
ya lu lihat dulu misalkan kayak kemarin
berarti kita butuh penciptaan tenaga
kerja yang lebih masif. Ada siklusnya
memang bisnis kadang-kadang bisnis
tekstil lagi nyungsep karena kita enggak
bisa kompetitif nih dengan Vietnam atau
yang sebangsanya. Banyak pabrik tekstil
di Indonesia yang bangkrut. Siklus
bisnis pindah ke mana sekarang? Pindah
ke bisnis sawit hilirisasi atau tambang
hilirisasi. Itu adalah siklus bisnis
yang kita gak bisa hindarin. Enggak
selamanya Mexico bercita-cita menjadi
eksportir pisang terbesar di dunia atau
Dominican Republic dan sebagainya.
Enggak. Memang ada shifting. Nah,
fungsinya pemerintah apa? Menciptakan
iklim, investasi yang kondusif. Jangan
sampai kemarin BYD di Subang investasi
triliunan didatangin ormas di Palok
ormas. Ada lagi investasi Candra Asri
Petrokimia di Banten dimintain duit sama
ormas triliunan. So, akan jauh lebih
konkret di sini permintaannya kalau
permintaannya adalah bubarkan ormas,
bubarkan preman spesifik. Udah yakin gua
investasi di Indonesia bakal naik,
selesai. Itu masalahnya bukan ini. Ambil
langkah darurat. Maksudnya langkah
darurat ini apa? Gebukin pengusaha kah
kalau mau pecat orang? Atau dilarang PHK
mass kah atau dilarang jual pabrik kah?
Dilarang pindah kah ke Thail? Maksudnya
apa? Enggak ee enggak konkret gitu loh
bentuknya. Tapi gua yakin kalau lu butuh
lapangan kerja, lu harus bubarkan tuh
ormas-ormas itu. Karena banyak ormas itu
menyengsarakan aja di Indonesia, apapun
bentuknya. Yang ke-17, buka dialog
dengan serikat buru untuk solusi upah
minimum dan outsourcing. Ini kembali
lagi yang tadi gua bilang ya, buka
dialog dengan serikat buru, upah
minimum, outsourcing. Kayaknya yang
diminta ujung-ujungnya ya tadi gaji
dinaikin, gaji dinaikin. Yang tadi gua
udah bilang kalau lu paham makroekonomi
ini akibatnya fatal. Bukannya gua anti
dengan kenaikan gaji no. Tapi masalahnya
bukan di soal kenaikan gaji. Masalahnya
adalah harga barang-barang yang semakin
tidak terjangkau. Yang lu harus minta
adalah tuntutan supaya inflasi ditekan.
Pendidikan terjangkau, lu mau sekolah,
lu mau makan terjangkau, lu mau
transportasi terjangkau, mudah, murah.
Itu yang harusnya diminta. Bukan upah
naik, upah naik, upah naik, upah naik.
Itu, itu agak aneh. Apalagi soal
outsourcing ya, Teman-teman. Tahu
enggak? Even di Amerika sendiri, pegawai
negeri di Amerika Serikat itu
outsourcing dibikin
supaya apa? Kompetitif, supaya orang itu
fight outsourcing. Itu fungsinya. Dan
kalau Indonesia mau kompetitif, lu suka
enggak suka loh. Begituun di
negara-negara lain ya. Ya, mereka pasti
pakai solusi outsourcing ya. Kenapa ya?
Supaya ada kompetitifeness antara satu
sama lain, antara satu pabrik-pabrik
yang lain, antara sesama karyawan supaya
mereka fight untuk menjadi lebih
produktif. Selesai. Jadi kalau di sini
dibilang, "Gua setuju enggak gaji buru
naik, gaji nakes, guru segala macam." Ya
setuju, tapi yang lebih penting
dibanding lu naikin gaji, naikin gaji,
naikin gaji ujung-ujungnya tetap aja
enggak bisa ngejar harga barang. Berarti
salah, bukan itu yang diminta. Kontrol
inflasi, bikin harga barang-barang yang
penting, kebutuhan pokok lu tadi itu
semakin terjangkau. Itu lebih masuk
akal, lebih logis dibanding terus kecap
nih, gaji minimum, gaji minimum.
beribu-ribu tahun selalu demonstrasi
soal gaji minimum UMR naikin UMR enggak
selesai-selesai. Bukan itu esensinya,
tapi harga barangnya yang harus semakin
terjangkau. Next. Apa nih? Delan
tuntutan rakyat dalam 1 tahun jangka
panjang. Deadline pakai deadline nih.
Kayak karyawan kantor juga nih. 3182026.
Yang pertama, bersihkan dan reformasi
DPR besar-besaran. Lakukan audit
independen yang diumang ke publik.
Tinggikan standar prasyarat anggota DPR.
Oh. Tetapkan KP KPI untuk evaluasi
kinerja. hapuskan perlakuan istimewa,
pensiun, seumur hidup, transportasi, dan
pengawalan khusus dan pajak ditanggung.
Oh, kalau ini gua setuju semua nih.
Reformasi DPR besar-besaran. Tapi lu
juga harus tahu ya esensinya ya. Kenapa
banyak anggota DPR kita yang ngacu,
tolol, bin ajaib, dan koruptor juga.
Karena tadi ya biaya untuk menjadi
anggota DPR itu sangat mahal. Banyak
orang dan yang gua kenal udah habis duit
15 M, 20 M enggak kepilih juga. Tapi
kalau sudah kepilih apa yang mereka
lakukan? Mereka pilih balik modal.
Jadi ujung-ujungnya kalau lu lakukan ini
ya bagus sih lu delete pensiun apalagi
semuanya gitu ee dihilangin ya gaji
mungkin lu mau hilangin juga gajinya
biar orang kayak badan amal yang
ngelamar jadi anggota DPR juga bisa
pensiun seumur hidup dihilangin ya
ujung-ujungnya tetap sama ujung-ujungnya
orang yang masuk itu habis duit banyak
buat masuk itu harus habis duit banyak
sampai ke dalam mereka pun enggak peduli
dengan gaji yang cuman berapa tadi Rp50
juta lah 200 juta kecil sampai di dalam
mereka akan cari cara supaya dapat
proyek aeo korupsi juga ujung-ujungnya
Ya, sama lagi sama lagi lu cuman sentuh
survice level. Bukan itu yang penting di
sini. Jadi nanti gua bakal kasih masukan
gua guys. Lu jangan skip video ini. Gua
akan ngasih masukan delan tuntutan versi
Benix. Makanya lu jangan skip. Ini gua
menurut gua ini surveace level kacangan
lah. Ini yang kedua, reformasi partai
politik dan kuatkan pengawasan
eksekutif. Partai politik harus
mempolibasikan laporan keuangan pertama
mereka dalam tahun ini. DPR harus
memastikan oposisi berfungsi sebagaimana
mestinya. Hah, kenapa dia jadi
ngatur-ngatur ya? orang harus ada
oposisi atau apa. Enggak ada di
Undang-Undang Dasar kita wajib ada
oposisi ya. Enggak ada. Partai politik
harus mempublikasikan laporan keuangan.
Ini sudah kayak perusahaan Tbk ya. Sasa
saja boleh-boleh aja. Oke. Oke.
Reformasi partai politik. Oh. Ah. Ini
udah kelihatan kayak titipan lah kalau
nih. Tapi ya udahlah ini oke-ok lah.
Ngumpulin apa ngeluarin laporan keuangan
ini kayaknya terlalu teknis ya.
Dampaknya buat rakyat impactnya seperti
apa. Namanya juga cuma publikasi ya.
Publikasi sama publikasi aja ya. Hm.
Yang ketiga, susun rencana reformasi
perpajakan yang lebih adil.
Pertimbangkan kembali keseimbangan
transfer APBN dari pusat ke daerah.
Batalkan rencana kenaikan pajak yang
memberatkan rakyat. Dan susun rencana
reformasi perpajakan yang lebih adil.
Maksudnya yang lebih adil gimana? Perlu
keseimbangan transfer APBN dari pusat ke
daerah. Teman-teman tahu enggak sih APBD
di daerah di Indonesia itu banyak yang
minus minus minus minus karena banyak
pejabat daerah kita yang goblok wakil
parlemen DPRD di daerah banyak yang
begok korup. Ujung-ujungnya apa? Banyak
APBD di Indonesia itu minus terus sama
kayak Pati. Lu tahu Pati minusnya hampir
R miliar tiap tahun. Akibatnya apa?
Pemerintahan daerah Pati bingung gimana
buat tutup ini. Mereka berharap dari
transfer pusat ke daerah. Ternyata
pemerintah enggak punya duit karena
penghasilan mereka juga berkurang. So,
akhirnya dia enggak bisa mengandalkan
TKD, transfer dari pusat ke daerah.
Jadi, PAD-nya harus dinaikin jalur apa?
Pajak, bumi, dan bangunan. Naik. Orang
demo, habislah dia. Tapi lu mau minta
tuntutan yang seperti apa? Kalau gua
saran gua lebih konkret, daerah-daerah
yang minus minus minus enggak ada otak,
merger aja udah jadi satu kayak
perusahaan. Buat apa? Ada dua dinas
pertamanan, kerjanya sama, sama-sama
enggak becus juga. Udah merger aja jadi
satu. Dinas apa? Komunikasi di publik
apa? Dinas informatika di daerah. Buat
apa? Ada dua. Dua-duanya minus nih. Dua
daerah sebelahan lagi. Udah merger aja
jadi satu. Lu hebat. Dinas kebersihan lu
merger jadi satu. Dinas pertamanan jadi
satu. Dinas kehutanan jadi satu. Udah
penghematan lu anggota DPRD jadi satu
juga gitu loh. Cut langsung 50% selesai.
Pasti daerahnya jadi positif. Yakin gua
enggak pakai begini ribet-ribet
reformasi segala macam perpajakan yang
lebih adil. Yang lebih adil yang gimana
ya? Tapi gua setuju bahwa kita perlu
karena sudah jadi endemik penyakit
korupsi di daerah. Daerah-daerah itu
defisit perekonomiannya memberatkan
pemerintahan pusat.
Dan memang perlu ada sistem perpajakan
yang lebih adil. Di sini gua setuju
bahwa ya sistem kita, pajak kita
sekarang itu terlalu mengandalkan PPH 21
dari lu dan gua. Orang-orang kelas
menengah, mereka banyak mengandalkan
sistem pajak dari karyawan dan buru.
Sementara orang yang super kaya bayar
pajak jauh lebih sedikit dibandingkan
kalian kalangan menengah. Dan yang lebih
sedih lagi, banyak pelaku usaha UMKM
yang sebetulnya omzet-nya ratusan juta
bahkan miliaran per bulan enggak bayar
pajak sama sekali. Dengan dalil apa? Kan
gua pengusaha UMKM, penghasilan lu jauh
di atas orang-orang yang kerah biru,
buruh karyawan swasta jauh di atas itu.
Tapi ngebayar pajak dengan dalil UMKM.
Fair enggak? Coba lu pikir, bisa-bisanya
UMKM bayar pajak 0,5% tapi kalau lu jadi
karyawan kantor, gua yakin teman-teman
di sini banyak yang bayar pajak di atas
10%. Kan enggak fair. UMKM Omz miliaran
setiap bulan bayar pajak 0,5%. Coba deh
lu pikir bukannya gua anti ya dengan
pajak 0,5% itu, tapi memang harus
dibikin konstruksi yang lebih fair lah
antara ya tadi ya pengusaha yang kelas
tinggi banget, pengusaha UMKM dan jangan
yang diperes lagi-lagi buruh dan
karyawan swasta. Sahkan dan tegakkan
Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor
nomor 4. DPR harus segera mengesahkan
rancangan Undang-Undang Perampasan Aset
dalam masa sidang tahun ini untuk
menunjukkan komitmen serta pemberantasan
korupsi diiringi dengan penguatan
independensi KPK dan Undang-Undang Tipik
Cor. Ini lagi-lagi gua bilang gua
setuju. Tapi terus apa? So what?
Undang-undang is another thing. Bikin
Undang-Undang Perampasan Aset bagus
enggak? Bagus. Tapi ini barang sampah.
Kenapa barang sampah? Begitu jadi
undang-undangnya yang menegakkan
undang-undang itu siapa? Iya si muka
lama. Lu lagi, lu lagi, dia lagi, dia
lagi. Lu udah tahu ya itu-itu doang akan
dipakai gitu. Undang-undang ini belum
tentu. Bisa jadi orangnya cuma diperiksa
doang, disidang enggak, diproses enggak,
masuk penjara enggak, koruptornya
enggak. Soalnya yang menegakkan pun
orang yang sama. So, yang lu harus
pikirkan adalah organisasinya ini. Kalau
organisasi penegakan hukumnya sendiri
sudah korup organisasinya, apapun bentuk
undang-undang lu dibuat oleh semalaikat
apapun ya, malaikat yang ada di atas
langit bumi ini kalau yang menegakkan
peraturan dia lagi, dia lagi, dia lagi,
dia lagi, organisasinya masih sama,
enggak bakal jadi apa-apa. Lu mau bikin
1000 undang-undang anti korupsi pun
enggak ada gunanya, Guys. Enggak ada.
Ini yang enggak disentuh di sini bahwa
perlu ada reformasi birokrasi di
Indonesia ini. Nomor lima apa? Reformasi
kepemimpinan dan sistem di kepolisian
agar profesional dan humanis. Apagi nih
DPR harus merevisi undang-undang
kepolisian desentral fungsi keterliban
umum, keamanan, dan lalu lintas. Hah?
sampai lalu lintas juga dipikirin nih.
Aduh menurut gua, Bro, yang harusnya
disentuh tadi ya, koruptor dihukum mati,
birokrasi dibersihkan,
bukan ngurusin lalu lintas lah,
ketertiban umum lah. Aduh, menurut gua
benar-benar ini surveice level lah. ini
kulit semua cornya tuh enggak dibahas
bagaimana kita mau aparat penegak hukum
kita lebih profesional, lebih adil,
lebih jujur bagaimana sistem
rekrutmennya diperbaikin. Tapi kan
enggak dibahas di sini sistem
kepangkatannya seperti apa, apakah
memberikan ruang bagi orang-orang yang
anti korupsi, orang-orang yang inovatif
kan enggak dibahas. Malah di sini yang
diminta desentralisasi fungsi polisi
lalu lintas, fungsi keterjeman umum,
fungsi mana yang berhubungan dengan
pelayanan publik. mana yang berhubungan
dengan pemberantasan korupsi. Ya menurut
gua itu urgencinya sih itu yang buat
makin banyak orang itu menderita di
Indonesia. Karena korupsi di Indonesia
ini ekstrem, nepotism itu ekstrem. Nanti
gua kasih tahu solusinya buat dulu. Yang
keenam, TNI kembali ke barak tanpa
perkecualian. Pemerintah harus mencabut
manda TNI dari proyek sipil seperti
pertanian skala besar, Fet ST tahun ini.
Dan DPR harus mulai revisi Undang-Undang
TNI. Oke, oke, oke. Ini tadi yang gua
bilang ya, TNI kembali ke barat.
Seolah-olah mereka nginp di Grand
Indonesia atau Mall Central Palk ya. Gua
rasa enggak juga. Tapi di sini kayaknya
ternyata maksudnya adalah kembali
fungsinya bukan lagi macul-macul
bercocok tanam. Oke, ini gua bisa pahami
nih permintaan ini. Tapi satu hal juga
yang harus dilihat ya ketika orang mau
buka lahan di Indonesia karena kita
melakukan penanaman hutan ya di
Kalimantan. Di Indonesia ini konflik
tanah itu banyak banget guys. Ada yang
bilang aku ini punya perusahaan tambang.
Eh, di saat yang sama, di lahan yang
sama ada juga orang yang mengaku ini
adalah lahan kebunnya dia. Di saat yang
sama ada warga yang ngaku punya SHM di
situ. Di saat yang sama pemda mengakui
bahwa ini lahan pemda. Pusat,
Kementerian Kehutanan, Kementerian
Lingkungan Hidup ngaku juga hal yang
sama. Tumpang tindi di Indonesia. So,
kalau kita punya program misalkan mau
buka 2 juta hektar lahan buat kasih
makan lu semua gimana bisa gerak ini?
Ini tanah punya siapa? Nanti jadi
masalah di mana-mana. Belum lagi ormas,
baru masuk truk satu minta uang ini
dong, uang bensin dong, uang bongkar
muat dong gitu. Orang yang bikin
permintaan ini gua rasa enggak ngerti
dinamika di lapangan terkait dengan
bisnis di Indonesia itu begitu banyak
palak sana, palak sini termasuk palak
dari yang berseragam maupun tidak
berseragam. Makanya memang udah benar
kalau Indonesia punya program besar,
cita-cita besar, mau katakan ini bukan
bidangnya juga memang betul walaupun
mereka ada divisi yang berkaitan dengan
ini. Enggak bakal jalan itu. Lu suruh
swasta nanam 2 juta lahan. Gua rasa
enggak ada yang maulah di dunia ini.
Udah pasti kena palak habis-habisan. Itu
baru pun kapalnya mendarat bawat udah
habis kena palak. Yakin gua. Terus mau
dapat lagi jalan. Jalannya dari mana
supaya kendaraannya jalan, traktornya,
ekskavatornya bisa gerak. Butuh solar.
Solarnya dapat dari mana? Enggak ada
biaya preman di situ. Karyawannya enggak
dipalak, pencurian di mana-mana. Nanti
dibakar kebun lu, nanti dibakar gudang
lu, dimaling peralatan lu. Wis kompleks.
Kalau lu pernah masuk ke hutan-hutan, ke
daerah terpencil, lu akan tahu
kompleksitas yang luar biasa di situ.
Dan gua udah lihat memang enggak bakal
jalan kalau Suipil yang gerakin. Makanya
gua sangat happy ketika mantan tentara
Panglima TNI diangkat menjadi Menteri
ATR BPN. Karena ketika dia terjadi, gua
yakin terlalu banyak mafia tanah di
Indonesia. ketika dia menjadi Menteri
ATR BPN, Menteri tanah di Indonesia,
menteri agraria, apa yang terjadi? Gua
ngurus sertifikat cuman bayar Rp50.000
selesai, enggak pakai calo. Terima
kasih, Jenderal Hadi. Ini semua enggak
akan tercapai tuh kalau bukan dia yang
jadi menteri. Karena gua yakin siapapun
yang jadi Menteri Pertanahan tidak akan
didengar programnya, tidak akan bisa
menjalankan programnya. Karena banyak
kepala BPN di daerah-daerah itu mafia
semua. Tapi begitu jalan masuk Jenderal
Hadi jadi menteri apa? Reformasi banyak
dan masif karena orang takut. Oh ini
jenderal. Tapi realitanya begitu ya. Gua
sih salah satu hal yang gua syukuri dari
Presiden Jokowi adalah dia milih
Jenderal Hadi tuh jadi menteri agraria
kita dan gua merasakan dan ikut
menikmati reformasi di BPN menjadi lebih
baik. Gua faktanya ngurus sertifikat
tanah enggak nyampai 2 minggu tanpa
calo. Gua cuman keluar duit Rp50.000.
Fakta. Dan itu terjadi bukan ketika yang
menjadi menteri agraria adalah sipil.
Enggak. Bertahun-tahun sipil sampah.
Tapi begitu masuk jenderal TNI selesai
urusan fakta. Jadi ya TNI kembali ke
barak ya bagus. Gua yakin juga TNI
kembali ke barak. Cuman tadi yang gua
bilang ya, pada faktanya sih ada
beberapa hal yang memang kita harus
lihat beberapa posisi sipil ya jauh
lebih baik kalau yang isi itu tentara
karena banyak mafia-mafia, jagoan-jagoan
kecil di daerah yang enggak ada takutnya
tuh siapapun menterinya enggak akan di
waro, enggak akan didengar. Gua orang
yang hidup di dunia nyata dan
menyaksikan sendiri bagaimana ya banyak
kalau menteri-menteri atau
petinggi-petinggi sipil itu enggak
didengar di beberapa hal tertentu ya
tentunya ya. Yang nomor 7, perkuat
Komunas HAM dan lembaga pengawas
independen. DPR harus merevisi
Undang-Undang Komunas HAM untuk
memperluas kewenangannya terhadap
kebebasan berekspresi. Presiden harus
memperkuat Ombutsman serta Kompolnas.
Ya, dan juga tambahinlah Komjak, Komisi
Kejaksaan. Tapi ya udahlah gua setuju
Komnas HAM harus lebih kuat, lembaga
pengawas independen juga harus lebih
kuat. Tapi ini semua juga tetap enggak
ada artinya kalau seandainya yang
menegakkannya masih dia lagi, dia lagi.
Hakimnya masih sama, jaksanya masih
sama, penyidiknya masih sama
penyelidiknya dia lagi, dia lagi. Enggak
bakal berubah apapun bentuk lembaganya.
Jadi yang harus dilakukan apa? Reformasi
birokrasi total. Dan itu enggak diminta
di sini. Salah. Mau lu bikin
undang-undang perampasan ATESA,
kemiskinan korupsolah dan segala macam,
eh lu enggak temukan esensi yang paling
penting, manusianya yang paling penting.
Yang kelapan ini yang terakhirnya udah
udah habis nih gua lagi sakit sebenarnya
hari ini, Guys. Tapi yang kedelapan,
tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi
dan ketenagakerjaan.
Tinjau serius kebijakan PSN prioritas
ekonomi dengan melindungi hak
masyarakat, adat dan lingkungan.
Evaluasi Undang-Undang Cipta Kerja yang
memberatkan rakyat khususnya buru,
evaluasi audit, tata kelola danantara
dan B. Ini banyak banget ya. Gua bahas
satu-satu lah. Gua setuju lah soal
Danantara gitu. Misalkan Danantara kita
enggak bisa bilang dia jelek atau buruk,
enggak bisa. Bagus juga kita enggak bisa
bilang juga karena belum kelihatan toh
keneranya seperti apa. Tapi yang penting
yang kita harus lihat governance-nya,
tata kelolanya seperti apa. Ya benar di
sini audit tata kelola tapi lu mau audit
gimana ya? Soalnya baru jalan juga nih.
Lu enggak bisa bilang dan antara rugi
atau untung belum ada enggak bisa
evaluasi juga. Tapi kita harus waspadai
soal governance. So yang harus diminta
apa? Transparansi. Transparansi dan
akuntabilitas. Itu yang harus diminta di
sini. Kalau mau diaudit tata kelola ya
kayaknya belum sih belum terlihat juga
dia boncos atau tidak investasinya. BUMN
dia audit ya ini menurut gua juga agak
aneh. Kita sekarang sudah ada menteri
BUMN ada lagi dan antara ini juga agak
aneh tumpang tin gua kasih tahu ya.
Indonesia birokrasi begitu lambat dan
itu enggak disentuh di sini. Ambil
contohlah lu jadi direktur Bank Mandiri
lu membikin program baru atau produk
baru. Misalkan tabungan dengan hadiah
atau tabungan dengan bunga 17%. Tabungan
lu kalau nabung masuk surga ya
program-program barulah di Bank Mandiri
yang revolusioner. Ribetnya bukan main,
Bro. Cuman bikin satu browsur aja, satu
program aja lu harus minta persetujuan
dari mana? OJK. Nanti minta lagi
persetujuan dari Bank Indonesia. Nanti
minta persetujuan lagi. Namanya soal
duit K Menterian Keuangan. Nanti minta
lagi ngobrol lagi soal birokrasinya
Kementerian BUMN. Jadi ada Kementerian
Keuangan, ada Kementerian BUMN, ada OJK,
ada Bank Indonesia. Belum lagi terakhir
karena lu Tbk, Bank Mandiri. Ada lagi lu
ngobrol lagi sama Bursa Efek Indonesia.
Gila, Bro. Banyak banget nih lu harus
koordinasi akibatnya lelet, lambat,
tidak gesit. Menurut gua aneh. Harus
dirampingkan lah biar jauh lebih
profesional dan lebih gesit. Kalau
enggak ya BUMN kita akan terus
ketinggalan nih ya. Sedih sayang sih.
Evaluasi Undang-Undang Cipta Kerja yang
memberatkan rakyat khususnya buruh. Em
ini di bagian apa ini gua enggak tahu.
Tapi menurut gua Undang-Undang Cipta
Kerja ee ini gua enggak tahu nih bagian
apa yang diminta di sini ya. sekarang
enggak cukup jelas. Terus prioritas
ekonomi dengan melindungi hak
masyarakat, adat dan lingkungan. Terus
evaluasi undang ciptaknya memberakan ini
gua enggak tahu nih maksudnya apa.
Mungkin dia minta apa Undang-Undang
Cipta Kerja dibatalkan atau apa. Em agak
enggak jelas ini. Tinjau serius
kebijakan PSN dan prioritas ekonomi
dengan melindungi hak masyarakat, adat
dan lingkungan. Ya, okelah. Anyway,
guys, lu penasaran enggak, Guys? GU
sampai di sini ya. Banyak di sini
hal-hal yang gua setujui, tapi banyak
juga yang gua kritis sih. Karena di sini
sama sekali tidak menyentuh hal yang
paling penting, yaitu apa? Kenapa Afan
Kurniawan sampai meninggal?
Apakah dia ada menuntut Undang-Undang
Cipta Kerja? Gua rasa enggak. Hal yang
paling esensi dan merugikan kita semua
adalah masifnya korupsi di Indonesia.
So, harusnya yang diminta dan paling
penting dan nomor satu di sini adalah
hukum mati koruptor. Buktikan dong kita
ini konsekuen. Kita punya nyali sama
koruptor. Kita punya keseriusan
memberantas korupsi di Indonesia. Karena
itu yang buat kita semua susah. Harusnya
yang diminta yang paling utama hukum
mati koruptor. Buktikan kita mau lihat
ada orang digantung di Monas. Jujur aja
buktikan. Sampai hari ini ada enggak?
Enggak ada siapapun presidennya. Gua
enggak pernah lihat sampai detik ini
koruptor dihukum mati. Buktikan itu. Gua
yakin ya kalau Prabowo berani lakukan
itu, wah kita sembah sujud. Gua sumpah
mati nih. Kalau Prabowo berani gantung
orang di koruptor ya, koruptor-koruptor
itu banyak yang dihukum mati seperti
yang dilakukan shopping. Sehingga rakyat
berani dan rakyat willing memberikan
kepercayaan dia kepada Deng Shopping.
Karena dibuktikan dia memberantas
koruptor. Mau kucingnya hitam atau putih
enggak peduli. Yang penting dia bisa
nangkap tikus. Ketika dia naik jadi
presiden, dia banyak bantai itu hukum
mati. Anggota DPR hukum mati. Pejabat
daerah hukum mati. Enggak peduli. Bahkan
polisi, tentara yang koruptor bantai
habis. Kalau Prabowo berani lakukan itu,
gua yakin seluruh rakyat Indonesia akan
menyembah Prabowo dan kita rela angkat
dia jadi presiden seumur hidup. Kenapa?
Sudah bertahun-tahun Indonesia itu
siapapun presiden yang enggak ada yang
berani hukum mati koruptor. Ngeri Ri
aneh. Jadi enggak usah lu ngomong ayo 17
8 19 45 1945 permintaan. Enggak ada
gunanya. Enggak ada gunanya. Yang kita
butuh apa? Yang Afan Kurnia butuhkan
apa? Pemberantasan korupsi. So, yang
paling penting nomor satu hukum mati
koruptor. Yang kedua, gimana caranya
biar korupsi itu enggak berkembang di
Indonesia? Gampang. Solusi yang gua
kasih ini delapan permintaan Benix nih.
Yang kedua adalah potong generasi, Guys.
Lu suka enggak suka, siapapun yang lu
taruh di pemerintahan, katanya anggota
DPR-nya pecat atau ganti yang naik dia
lagi, dia lagi, mukanya lagi korupsi
lagi, birokrat di Pemda, Pemkap,
Pemprov, Kementerian sama lagi. So, yang
harus dilakukan apa? potong generasi.
Semua manusia, semua birokrat yang
usianya 50 tahun ke atas pensiun dini,
selesai. Karena mereka sama-sama aja. Lu
mau gonta-ganti sama aja, pensiun dini,
Pak. Nanti ada orang yang enggak
bersalah jadi korban. Ya udah
konsekuensi lu kira den Shopping
berhasil memberantas koruptor di Cina
tanpa darah. Lihatanman square mahasiswa
demonstran jadi pupuk dilindes pakai
tank. Konsekuensi. Terus lu gara-gara
usia 51 tahun gua disuruh pensiun, rugi
dong. Ya udah bagus lu gak dilind sama
tank. Tapi kita perlu potong generasi.
Karena kalau lu sekarang ada di
pemerintahan, gua lihat banyak
teman-teman kita yang jujur di Dirjen
Pajak, enggak bisa juga. Karena dia
lihat ada bosnya takut sama bosnya. Di
kementerian punya ide inovasi enggak
bisa. Nanti kepentingan bos gua
terganggu. Di kementerian juga begitu.
Potong generasi 50 tahun ke atas, cut
pensiun dini, selesai. Golden SH kasih
aja bonus berapa? 2 tahun gaji, 3 tahun
gaji kasih bonus. Tapi mereka wajib
pensiun dini. Karena mau enggak mau ya
gua yakin generasi muda kita lebih punya
harapan lah buat membawa Indonesia ini
lebih bersih. Tapi enggak akan pernah
mereka berani melakukan dan menegakkan
kebenaran berkata jujur. Kalau bosnya
sendiri bangsat. Dia takut dipecat, dia
takut dimutasi, dia takut
dikriminalisasi.
So, potong generasi adalah hal yang
wajib. Dan ini dilakukan oleh Deng
Shoping. Ini dilakukan oleh Jepang
ketika dia mau bersih-bersih birokrasi.
Percuma lu bikin undang-undang baru,
percuma lu bikin undang-undang
perampasan aset, peraturano, enggak
jelas. Percuma kalau yang menegakkan
muka lama sama baik. So, yang kedua
adalah potong generasi. Yang ketiga dan
yang paling penting ni tuntutan Benix
ini sangat konkret dan gua yakin
berdampak positif langsung nih. Yang
ketiga adalah nepotisme wajib dilarang.
Maksudnya apa, Pak? Kalau lu berada di
dalam institusi yang sama sampai 2
derajat ke bawah dan du derajat ke
samping dilarang anggota keluarga lu
ikut bekerja bergabung di lembaga yang
sama. Contoh ada bapaknya kerja di BUMN,
anaknya kerja nanti juga di BUMN cucunya
nanti kerja lagi jadi kayak perusahaan
keluarga nih. Enggak gerak ini
perusahaan korupsi pasti jadi di
mana-mana jadi melembaga. So itu harus
dipotong enggak boleh. Kalau sudah ada
satu orang di dalam BUMN, BUMD, PEMPR,
Pemda, Kementerian, TNI, Polri, anaknya
enggak boleh lagi masuk di situ kerja.
Pasti nanti nepotisme. Selesai larang
sampai 2 derajat ke bawah enggak boleh
masuk di lembaga yang sama. Jelas clear
perintah BENX ini clear. Dua generasi
dilarang masuk. Ada hubungan darah ke
bawah maupun ke samping sampai ke atas.
Contoh, kalau gua jadi polisi, bapak gua
enggak boleh jadi polisi. Anak gua
enggak boleh jadi polisi, cucu gua
enggak boleh jadi polisi. Selesai. Fair
pasti enggak ada KKN. Pasti. Karena 2
derajat ke bawah dilarang. Lalu apalagi?
2 derajat ke samping. So, kalau gua
punya saudara kandung boleh enggak masuk
institusi yang sama? Enggak boleh.
Saudara kandung gua punya anak, berarti
ponakan gua. Boleh enggak masuk
institusi yang sama? Enggak boleh juga.
Karena 2 derajat ke samping. Enggak
boleh. Dengan begini lu enggak bisa
bilang dan enggak bisa enggak enakan
juga. Pak, si Jono enggak perform tuh,
Pak. Pecat dong. Woi, jangan, Bro. Dia
kan ponakannya si anu. Aduh, susah, Pak.
Si itu kerjanya enggak benar. Jangan,
Bro. Dia kan anaknya si itu. Wih, susah.
Ada teman kita menang kontrak di BUMN
giliran Monagi. Disuruh bilang, "Pak,
ambil aja ke lantai du." Dia ee begitu
mau ambil dokumen ke lantai du buat
penagihan. Oh, kalau ini yang tanda
tangan harus bapak saya, Bapak ambillah
ke lantai 7. Begitu ke lantai 7 bilang,
"Oh, ini tanda tangannya harus sama
paman saya. Ada di lantai 13." Buset
dah, itulah realitanya di Indonesia.
Harusnya itu dilarang. Perkara ini
menyuburkan KKN dan itu jauh lebih
konkret dibanding 17 tuntutan, 8
tuntutan 1945 permintaan yang menurut
gua sampah. Ini jauh lebih konkret
larangan nepotisme. Tapi gua yakin
Indonesia enggak berani lakukan itu
karena gua yakin penonton gua nih
mungkin bukan lu yang pejabat. Gua yakin
ada saudara lu. Sayangnya sudah jadi
jenderal masa anaknya enggak bisa ikut
masuk. Gua yakin ini enggak dilakukan.
Tapi kalau ini bisa dilakukan, potong
generasi dan larangan nepotisme 2
derajat ke bawah dan 2 derajat ke
samping, Indonesia yakinlah akan tambah
bersih, akan tambah maju. Karena ada
enggak kongkali kong lu mau kerja modal
ordal orang dalam atau rekomendasi
siapa? Bapak lu, paman lu, kakek lu,
nenek lu. Udah enggak bisa lagi kalau
ini sudah diberlakukan. Dan ini harus
diberlakukan. Negara harus kasih
pilihan. Yang sudah terlanjur gimana,
Pak? Ini ada satu kementerian di sini
ada kakek, nenek, anak, cucu, paman,
konakan. Semua ada di kementerian yang
sama. Udah kasih pilihan sama mereka
satu orang yang di situ. Sisanya pensiun
dini selesai. Enggak mau masuk penjara,
enggak mau juga lindes pakai tank.
Selesai. Enggak pakai ribet. Woi, bro.
Ini eranya deng shopping kita sekarang
nih. Kita mau punya satu partai nih hari
ini nih. Satu presiden yang powerful.
Jangan dikit-dikit permisi, permisi,
permisi. Mau ambil keputusan permisi,
permisi, permisi, permisi sama partai
ini. Permisi sama partai itu. Ih, aneh
banget. Gua kan bukan milih partai itu.
Gua bukan milih ketua partai X, Y, Z.
No, gua kan pilih el jadi presiden kita
semua. Iya dong. Tapi enggak bisa kalau
seandainya korupsinya sudah mendarah
daging. Karena anak beranak semuanya
masuk institusi yang sama, lama-lama
jadi perusahaan keluarga. Aneh. Ini yang
lebih harus wajib kita minta. Yang
keempat. Nah, ini solusi menarik nih.
Yang keempat adalah redenominasi, Guys.
Apa redenominasi? Duit potong 3 digit
nol harus di-delete. Contoh Rp1.000 jadi
satu perak. Dulu punya duit Rp10.000, 03
coret sisa 10 loh Pak, apa hubungannya?
Katanya Indonesia lagi krisis ekonomi.
Katanya Indonesia butuh membantai
koruptor. Apa hubungannya? Redominasi
harga mati. Apa yang terjadi ketika
semua duit diwajibkan ditukar? Lu harus
tukar uang Rp100.000 lu menjadi Rp00 ke
bank. Bawa, bawa. Lu harus tukar apa
yang terjadi? Teman-teman tahu tadi udah
gua bilang ya, korupsi di Indonesia
nilainya sudah hampir 1000 triliun,
Guys. Dan mereka rata-rata apa? simpan
duitnya di bawah kasur. Tiba-tiba keluar
perintah dalam 1 bulan duit wajib
ditukar. Tadinya Rp.000 harus berubah
jadi Rp00. Lu bisa bayangkan panik kayak
apa koruptor-koruptor ini? Ini tuntutan
yang paling konkret sehingga koruptor
diwajibkan dan terpaksa, "Wah, selama
ini gua punya duit 7 triliun di bawah
tempat tidur gua. Bakal enggak berlaku
nih, langsung enggak sah begitu nolnya
ada tiga kebanyakan." Apa yang harus
dilakukan? Dia harus belanja. Dia
mungkin beli rumah, beli mobil, beli
motor, beli apartemen, belanja ini,
belanja itu. Karena enggak mau rugi
duitnya enggak bisa berlaku. Karena duit
hasil tindak kejahatan, duit hasil
korupsi, duit hasil kriminal, mereka
harus segera belanjakan itu. Ekonomi
jadi lebih hidup. Iya dong. Akibatnya
apa? Negara untung. Negara untung. Bagus
ya. Jadi ekonomi hidup di masyarakat.
Iya. Dengan redenominasi perekonomian
menjadi lebih hidup. Karena
koruptor-koruptor itu sudah enggak bisa
lagi nyimpan duit rupiah yang nolnya
kebanyakan itu. Mereka juga enggak bisa
bawa ke bank. Takut dong ditanya, "Bapak
duitnya ada R triliun dari mana, Pak?
Turun dari Langungit apa dapat dari
Gunung Kawi, Pak?" Ah, enggak bisa jawab
dia celingak-celinguk. Tapi selama ini
duit itu ngendok aja di rumahnya. So,
apa yang harus kita lakukan buat dia
keluar? Redonominasi, tukar. Nah, Pak,
ada enggak yang negara bisa ambil untung
dari situ? Kalau itu cuma dibelanjakan,
yang untung kan masyarakat doang. Duit
beredar di masyarakat. Ada enggak
keuntungannya buat negara? Ada juga.
Kasih juga lembaga cuci duit di Bank
Indonesia. Karena kalau lu punya duit
korupsi atau jualan atau duit hasil
tindakan kriminal lu 10 triliun, 1 bulan
lagi enggak berlaku nih. Karena
redominasi Rp1.000 hilang 30. Lu
belanjakan nasi uduk sampai
muntah-muntah 7.000 tahun ke depan pun
enggak habis-habis duit 10 triliun lu
itu. Terus solusinya apa ya, Pak? Oke,
bawa duitnya ke Bank Indonesia. Jasa
pemutihan di situ dibuka. bahwa duit 10
triliun lu bisa ditukar nih nolnya
menjadi potong tiga dengan duit yang
baru, mata uang rupiah yang baru. Tapi
diskon 70% buat negara. Negara terima
pemasukan 30% balikin ke koruptor. Mak
berarti kita melegalkan koruptor. Lu
mungkin bisa bilang begitu, tapi orang
enggak bayar pajak mobil aja, kendaraan
bermotor aja dapat pemutihan. Ya ini
sama aja pemutihan buat mereka. Tapi ya
sudah, negara akhirnya dapat pemasukan
70% dari duit koruptor itu. So, kalau
duit yang dikorupsi ada 1000 triliun
sampai hari ini, negara bakal terima 700
triliun. So, redenominasi ini harga mati
wajib dilakukan supaya koruptor yang
selama ini nyimpan di balik tempat
tidurnya tiba-tiba dunia enggak berlaku,
panik dong. Hmm, win-win nih. Ini
menurut gua lebih konkret. Nah, buat
orang-orang pelaku tindak kejahatan yang
punya banyak stok rupiah, gua kasih tahu
juga solusinya supaya lu enggak kena
ini. Dan ini negara akan ambil
keuntungan. Artinya, bentar lagi lu
lihat kalau ini jadi dilakukan, ya
pembelian emas bakal makin tinggi atau
mereka ganti ke mata uang dolar
Singapura atau dolar Amerika Serikat.
So, yang dilakukan harus pemerintah
adalah beri waktu 1 bulan untuk tukar
duit lama ke duit baru yang nolnya sudah
hilang tiga. Tapi pada saat yang sama
batasi penjualan emas, batasi pembelian
mata uang asing supaya tidak terjadi
capital outflow. Tapi ada ada lagi sih
solusi yang lain tapi kepanjangan nanti
di video ini. Tapi anyway, redonominasi
akan membantu perekonomian negara karena
akan banyak orang-orang kebakaran
jenggot. Harus segera ditukar. Duit
mereka yang selama ini tidak bisa masuk
sistem perbankan harus ditukar ke bank
supaya jadi sah. Hmm, menarik. Yang
kelima, tidak boleh ada lagi transaksi
cash di Indonesia kalau nilai
transaksinya di atas R10 juta. Wajib
transfer, wajib pakai e-banking, wajib.
Harus segera diwajibkan. Ap lagi
sekarang curies sudah ada di mana-mana
sudah gampang. Jadi negara harus berani
bilang semua tindakan transaksi di atas
Rp10 juta wajib transfer. Karena awal
mula korupsi adalah kickback, cashback
yang semua diberikan secara cash. So,
kalau negara serius mau memberantas
korupsi, setiap ada transaksi di atas
R10 juta wajib lewat bank. Enggak boleh
ada lagi duit cash. Bisa enggak? Bisa.
Tapi gua yakin banyak orang enggak
setuju dengan ini karena masih banyak
orang yang takut ketahuan. Apalagi ya
pelaku usaha di pinggir jalan, koruptor
ada transaksi mereka enggak mau bayarnya
cash-kesan aja. Gua yakin enggak setuju.
Tapi kalau lu lihat ini sungguh sangat
aksi nyata dan konkret dibandingkan 178
1945 itu yang menurut gua enggak
menyentuh esensinya. Kenapa Avan
Kurniawan mati? Karena tidak ada
keadilan dalam pengelolaan ekonomi ini.
Koruptor dibiarkan melenggang kangkung.
Dia menderita. Simpel. Gua udah lihatlah
banyak orang cuci duit. cuci duit, punya
usaha di mana-mana. Yang gua tanya ee
berapa perusahaannya? Ada 27, Pak. Di
mana? Seluruh Indonesia juga ada. Tapi
agak aneh, Pak. Ah, kenapa aneh? Sampai
detik ini saya kalau gajian selalu
terimanya cash. Bayarnya pakai karung.
Karena di perusahaannya ada 72 karyawan.
Tiap kali bulan mereka harus bawa
karungan, bagi-bagi cash. Oh, lu sudah
tahuah cuci duit gitu loh. Nah, kalau
ini dibatasin teman-teman lihatlah akan
makin banyak duit-duit yang harus nyata
duit hasil korupsi disimpan di belakang
tempat tidur sekarang berubah. adanya di
perbankan kita membantu perekonomian
kita. Tapi yakinlah teman-teman,
tuntutan 1745 itu gua yakin gampang
banget dipenuhin. Gampang cuma suruh
bikin komitmen, suruh bikin pernyataan,
aduh gampang bikin RUU apa perampasan
AS. Aduh gampang. Tapi yakinlah apa yang
gua minta ini justru yang paling
penting. Tapi tidak akan dikabulkan
karena akan mempersulit ruang gerak
koruptor, orang yang hobi kolusi, orang
yang hobi nepotisme. Karena Benix
satu-satunya yang punya ide potong
generasi. Larangan nepotisme. Dua
generasi ke atas, ke bawah, ke kiri, ke
kanan. Enggak boleh. Selesai itu barang.
Terus yang keenam apa? Kayaknya udah
kepanjangan video ini, Guys. Lu setuju
enggak sih kita bikin video lanjutan?
Karena gua udah harus istirahat. Gua
kurang enak badan. Masih ada keen
keetujuh, dan ke-elapan. Menurut kalian
apa ya yang keen keetujuh dan ke-elapan?
Dan lu setuju enggak kalau kita bahas
ini di part 2 nanti? Gua udah harus
istirahat, Guys. Dan yang paling
penting, Guys, teman-teman, gimana
tanggapan kalian tentang 17 Agustus itu?
178 tuntutan itu menurut lu bagus atau
tidak bagus? Atau culun? Hha. Ini sih
kelas kacangan ini. Tapi ya udahlah yang
namanya juga yang bikin anak-anak bocil
kelas selebritis. Atau menurut lu memang
itu luar biasa akan menciptakan
perubahan atau jangan-jangan ya itu mah
cuma ganti kulit, cuma ganti pemain.
Nanti ujung-ujungnya sama lagi ngemiss
lagi sama oligarki karena mau kampanye
habis duit 40 M. Nanti dia balikin ke
sponsornya. Ujung-ujungnya sama lagi.
Anggota DPR itu, Bro, cuma karyawan. Gua
ulangin anggota DPR itu cuma karyawan.
Republik di sini ini gampang, Pak. Saya
nih lobinya jangan di sini Pak.
Ini Korea-Korea ini semua nurut bosnya
masing-masing.
Di sini boleh ngomong galak, Pak.
Ditelepon
Ibu P berhenti.
Enggak ada hebat-hebatnya. Enggak ada.
Cuma karyawan dari kepentingan yang
lebih besar di atasnya. Mereka budak
bedanya apa? Mereka pakai dasi, lu
enggak. Udah itu doang. Enggak ada
kerennya. yang lu harus rubah adalah lu
mulai berpikir sistem bagaimana anak
cucu kita diwalisi oleh birokrasi yang
lebih bagus, akuntable, transparan, dan
meritokrasi. Semua orang berhak jadi
pejabat. Semua orang boleh asal,
kompeten, qualified, profesional. Tapi
dari tuntutan itu enggak ada sedikitp
yang berbicara bahwa korupsi KKN di
Indonesia sedemikian masif karena ya
sistemnya mengajarkan untuk itu. Sedih
gua. Ternyata tuntutannya
sungguh-sungguh sangat kacangan.
Kacangan kok bisa-bisanya bikin tuntutan
sereceh itu. Gua yakin dikabulkan itu.
Yakin gua gampang banget. Tapi apa yang
diminta sama Benix, hukum mati koruptor
lu kira akan diwujudkan. Potong generasi
lu kira ada yang punya nyali lakukan
itu. Deng shopping punya nyali. Melarang
nepotisme. Dua generasi ke atas ke
bawah, ke kiri, ke kanan. Enggak boleh.
ada di institusi yang sama, di
kementerian yang sama, di lembaga yang
sama, di pemda, pempr yang sama karena
nanti jadi dinasti di situ. Lu kira ada
yang berani melakukan tutan Benix.
Okelah, guys. Capek gua habis nafas gua
nih. Gua mau cari minum dulu, mau cari
jahe. Semoga yang gua sampaikan
bermanfaat dan semoga lu enggak mudah
terprovokasi dan yang paling penting
ditunggu pandangan kalian. Menurut lu
yang lebih baik di Indonesia lu masih
ada gua kasih slot tuh 678 saran lu akan
seperti apa ya supaya Indonesia jadi
lebih baik lagi dibanding pakai tuntutan
yang menurut gua kacangan seperti itu.
By the way buat saham media sayap kiri
ya peliharanya Jot Soros selamat ya
ketika bursa effectf hancur merah di
mana-mana ya lu berhasil cuan hampir
multibagger dan mantap congrats. Sukses
berarti lu mengadu domba bangsa ini.
Hebat. Oke semoga video ini bermanfaat.
Salam sehat salam cuan. Bye bye.
[Musik]