Kind: captions
Language: id
Provinsi Aceh. Beri tepuk tangan.
Mualim Dev.
Mualim.
Yang pertama sekali kesejahteraan undang
investor pabrik rokok. Kan begitu pabrik
rokok di situ sampai 10.000 orang akan
di
manfaatkan pekerja.
Kehadiran Bapak Jokowi merupakan
representasi suri tauladan, pimpinan
yang mendorong kami dengan Gus Yasin
untuk menjadi apa?
Jika ditemukan ada yang membagi-bagikan
uang, ada yang menjanjikan ditangkap,
difoto, divirankan, dilaporkan. Saya
yang bertanggung jawab.
Saya yang bertanggung jawab
bersama Bapak Ilham Asikin
akan kerja bersama untuk memajukan
pembangunan bantai.
Tidak ada duanya cuma satu yaitu Malagan
Suprapto
yang punya anak-anak di SD, yang punya
anak-anak di SMP, yang punya anak-anak
di SMA termasuk TK semua gratis.
[Tepuk tangan]
[Musik]
nomor dua.
Nomor dua.
empat
[Musik]
di tang Wahudi Anggoro sampah menjadi
benda yang bernilai.
Sampah juga menjadi harapan bagi ribuan
warga Desa Panggungharjo, Kabupaten
Bantul, Yogyakarta.
Inisiasi Wahyudi membawa Desa
Panggungharjo meraih juara lomba desa
terbaik nasional pada 2014.
Selain itu, Wahyudi juga menerima
Anugerah ASEAN Leadership Award pada
2019 karena dinilai berperan dalam
pembangunan desa dan pengentasan
kemiskinan lewat pengelolaan sampah.
2 tahun berselang, Wahyudi juga membawa
desa ini meraih predikat Desa Anti
Korupsi dari KPK pada 2021.
Pencapaian itulah yang membuat Wahyudi
percaya diri untuk maju dalam kontestasi
Pilkada 2024. Saya dan Mas Wahyudi
bersama rakyat memecahkan masalah yang
dihadapi rakyat.
Wahyudi adalah satu dari 1500 pasangan
calon kepala daerah pada Pilkada
serentak 2024.
Mereka bertarung di 37 provinsi, 415
kabupaten, dan 93 kota.
[Musik]
Kami ucapkan selamat datang kepada bakal
pasangan calon bupati dan wakil bupati
pantul beserta istri dan juga pimpinan
partai politik pengusul beserta seluruh
rombongan pasangan calon.
Saat itu Wahyudi Anggurohadi maju
sebagai calon wakil bupati mendampingi
Untoro Haryadi yang menjadi calon bupati
Bantul. Mereka berkontestasi dengan dua
paslon lain, Abdul Halim Muslih dengan
Aris Suharyanta serta Joko Purnomo
dengan Roni Wijaya Indra Gunawan.
Wahyudi maju dengan modal pengalamannya
memimpin Desa Panggung Harjo selama
lebih dari 10 tahun.
Rangkaian apresiasi yang pernah ia
terima menjadi modal sosial untuk bisa
meraup suara. Wahyudi dan pasangannya
berprinsip untuk melawan praktik politik
uang. Keduanya berharap bisa mengubah
dinamika Pilkada menjadi lebih sehat.
Sehingga kemarin kita coba melakukan
satu eksperimentasi menciptakan satu
arena baru. Arena apa? Kontestasi
politik tanpa uang.
yang harapannya mereka kemudian kita
tarik masuk dalam arena kita. Jadi
sebenarnya kita sudah melakukan
eksperimentasi
mendorong proses politik tanpa politik
uang. Itu kan sejak kontestasi pemilihan
kepala desa di tahun 2012.
Ternyata prinsip tanpa politik uang
tidak berjalan mulus.
Biaya kontestasi politik yang harus
disiapkan bukan hanya untuk alat peraga
di masa kampanye. Wahyudi juga harus
menggelontorkan uang kepada partai
politik guna mendapatkan tiket untuk
berkontestasi.
Karena bayangkan untuk dari 5 miliaran
itu untuk kemudian mengkonsolidasi
partai politik ya itu ya mungkin 70-an%
yang lainnya untuk operasional ya. PK
terus kemudian untuk membiayai
apa ee pertemuan-pertemuan kader dan
lain sebagainya. Tapi 70%
dari itu
ya biaya yang harus kita keluarkan untuk
apa ee konsolidasi partai politik.
Konsolidasi partai politik untuk agar
kemudian mesin politiknya, mesin
parttainya itu bekerja ya. Ya, meskipun
pada akhirnya gak bekerja
termasuk biaya mendapatkan tiket sebagai
calon wakil kepala daerah di Pilkada
2024.
Saat mencalonkan diri, pasangan Untoro
dan Wahyudi mendapatkan dukungan dari
dua partai politik.
Kita kemarin sih ngabisin mendekati
angka 1,2 1,3 miliar
per partai politik
untuk dua partai politik.
Jumlah ongkos politik terlapor yang
dikeluarkan oleh pasangan Wahyudi ini
masih lebih kecil dibandingkan dengan
dua paslon lainnya.
Meski demikian, angka ini hanya sekitar
10% dari perkiraan total uang yang
dikeluarkan Wahyudi untuk ongkos politik
sepanjang Pilkada 2024.
Jadi kalau total-total untuk untuk
kemudian apa mengikuti kontestasi di
Bantul yang punya kurang lebih sekitar
720.000
suara gitu ya, itu biaya politik
kemudian yang kita keluarkan dan itu
terhitung
sangat murah gitu ya. Itu kurang lebih
sekitar 4,5 sampai 5 miliaran kemarin
gitu.
Dan itu tentunya kos politik yang paling
rendah ini di antara para kontestans.
Nomor
[Tepuk tangan]
[Musik]
pengeluaran atau ongkos politik menjadi
salah satu momok bagi orang yang ingin
maju dalam kontestasi pemilu di
Indonesia termasuk Pilkada.
[Musik]
bagaimana ee membuat dokumentasi yang
menarik sehingga level apa e
fenomena ongkos politik juga menjadi
salah satu fokus mada Sukmajati yang
tengah melakukan penelitian terkait
ongkos politik di Pilkada 2024
saya akan mulai dengan beberapa temuan
dari ee proyek ee riset kolaboratif kami
yang melibatkan UGM KITL PP Leiden dan
Universitas Ahmed Abid India. Jadi di
dalam riset ini di ee menyongsong
Pilkada 2024 sebenarnya juga kami
melakukan riset di Pilek 2024 itu kami
menggunakan tiga
ee fokus ya untuk mengeksplore profil
dana kampanye dari para kandidat di
Pilkada 2024. Yang pertama adalah dari
dimensi penerimaannya, kemudian ee yang
kedua dari dimensi pengeluarannya, dan
kemudian yang ketiga dari dimensi
pengelolaannya.
[Musik]
Riset ini dilakukan dengan model
shadowing yang mencakup 14 kota dan
kabupaten wilayah sampling. Di mana
setiap peneliti mengikuti pasangan calon
untuk bisa mendapatkan informasi secara
langsung.
Komponen ongkos politik dari riset ini
menggunakan delan pendekatan.
Temuan pertama dari riset ini
menunjukkan kisaran ongkos politik pada
Pilkada 2024 lalu.
Besarnya mencapai 7 hingga Rp100 miliar
untuk ikut berkontestasi di tingkat
walikota atau bupati.
[Musik]
termasuk postur perkiraan persentase
pengeluaran dari total ongkos politik.
Dari komponen ini diperkirakan biaya
yang diperlukan setiap pasangan calon
menyentuh angka puluhan miliar hingga
triliunan rupiah.
Ada dua dari Bu dan Pak Wartono.
Riset ini menemukan bahwa praktik jual
beli suara atau vote buying ikut
menyumbang besarnya ongkos politik.
Persentase angka ini mencapai 26 hingga
76% dari postur keseluruhan anggaran
pembiayaan.
Ongkos ini dialokasikan untuk pembelian
suara di masyarakat.
[Musik]
Nah, jumlahnya bervariasi. Ada yang
Rp50.000, ada yang Rp400.000 gitu. itu
range-nya dari e 14 kabupaten kota ee
yang kami ee jadikan fokus riset kami.
Ee setelah setelah pembelian suara itu
porsi yang kedua yang terbesar itu untuk
sembako dan juga dalam bentuk hadiah apa
hadiah-hadiah yang lain ya. Apa ada
istilah club goods ya, barang-barang
kelompok ya. Misalnya ee peralatan
ibadah untuk kelompok-kelompok ibadah,
peralatan olahraga untuk misalnya karang
taruna dan seterusnya dan lain
sebagainya. itu itu ee alokasi kedua
terbesar dari profil pengeluaran ee
kandidat di Pilkada 2024. Selain itu,
mahar politik juga diduga ikut
mendongkrak ongkos politik. Besaran
mahar politik mencapai R500 juta hingga
Rp7,5 miliar hanya untuk mendapatkan
tiket pencalonan kepala daerah.
Nah, ini ada yang diserahkan secara ee
kelembagaan kepada partai politik.
Artinya partai politik itu yang kemudian
mengelola banyak orang tahu lebih
transparan. Tapi ada juga yang
diserahkan ke individu-individu pengurus
partai yang jauh lebih tertutup, tidak
transparan pengelolaannya. rekayasa
elektoral untuk mengurangi gangguan
terhadap presidensialisme
dengan menekan jumlah partai. Salah
satunya misalnya,
jadi kalau kita bicara soal ee politik
uang ya, politik uang itu dia bisa
terjadi pada tiga arena. Yang pertama
adalah jual beli pencalonan atau
candidacy buying, mahar politik dan
seterusnya. Dan ini studi KPK
membuktikan mayoritas calon yang kalah
di Pilkada menyatakan mereka menyetor
sejumlah uang kepada partai politik yang
tidak dicatatkan dalam ee laporan dana
partai ee sumbangan untuk partai ataupun
laporan dana kampanye. Jadi, candidacy
buying atau jual beli tiket pencalonan
ini berada pada ranah untuk bisa masuk
saja dalam ee kontestasi mereka harus
sudah bayar.
[Musik]
Fenomena yang sama juga dirasakan Iqbal
Hambali, salah satu warga Kota
Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Iqbal
mendapati sejumlah praktik politik uang
yang terjadi di wilayahnya sepanjang
Pilkada.
Ee yang saya temukan adalah saya punya
teman di salah satu kabupaten di
Kalimantan Selatan. Dia bisa beli motor
NMAX dengan ee cash ataupun tunai dari
uang hasil mani politik.
Diwakili Pak RT enggak ada.
Model pendistribusiannya beragam mulai
dari kanvasing hingga menempelkan stiker
sebagai penanda salah satu paslon. kayak
mana apa ya secara pendistribusiannya
itu juga diceritakan
ada misalkan ee di depan pintu rumahnya
ataupun kaca rumahnya tertera ee salah
satu paslon dia kasih lagi ee stiker
tapi di bawah stiker itu ada uang dan
itu rutin entah 2 hari sekali atau 3
hari sekali dia datang dengan cara
dia bilang lepas stiker itu atau e
tindih dengan e stiker yang ada. Tapi di
bawah stikernya uang.
[Musik]
Sebut saja namanya Agus sebagai salah
satu kepala desa di Pulau Jawa yang
sempat terlibat dalam distribusi politik
uang. Ia bekerja untuk pasangan
petahana.
Keterlibatan Agus tidak lepas dari
instruksi langsung dari birokrasi di
atasnya.
Di wilayah kami uang itu beredar melalui
pimpinan di wilayah stampar
yang
ada itu melalui kepala desa.
Kepala desa dikumpulkan
oleh tim ses dan calon itu untuk
briefing dan nanti kepala desa diberi
uang operasional.
diberi kertas untuk diisi daftar pemilih
yang pasti. Kemudian daftar itu
dibukarkan dengan uang.
Hitung-hitungannya
dihitungnya perata satu kepala itu
dihitung R30.000 sampai Rp50.000.
Dan operasional itu berdasarkan jumlah
pemilih yang ada di wilayah setempat.
Dan nanti ketika mencapai target yang
ditentukan oleh tim ses atau posco atau
relawan itu akan ada reward tertentu.
Misal mencapai 70% 80% nanti ada reward
tertentu keuk ke kepala desa tersebut.
[Musik]
Kepala desa tidak bergerak sendiri.
Mereka juga harus memiliki tim bayangan
untuk mendistribusikan uang.
[Musik]
[Tepuk tangan]
distribusinya setelah kepala desa itu
mengembalikan formulir yang diisi data
pemilih nanti di hari tertentu diundang
untuk mengambil uang yang sudah berada
di dalam amplop untuk didistribusikan
sesuai dengan data yang dikumpulkan.
Sebelum kepala desa itu
membagikan formulir untuk diisi, kepala
desa diminta untuk membuat tim per TPS.
Tugasnya tim TPS adalah mendata satu
persatu jumlah pemilih. Kemudian tim TPS
mengembalikan kepala desa dan kepala
desa mengembalikan kepada posk
pemenangan. Umumnya yang dilibatkan
orang yang punya pengaruh di wilayah
setempat bisa RT, RW atau sesepuh yang
ada di sana.
Agus terpaksa menjalankan distribusi
politik uang ini. Jika tidak, sejumlah
ancaman sudah menanti.
[Musik]
Ancamannya paling nanti didistribusi
bantuan keuang kabupaten untuk
pembangunan desa. Kebijakan berpengaruh
kepada tergantung dengan banyaknya
jumlah pemiluh yang ada di desa.
Kemudian, nah ini juga ee mungkin sudah
terjadi sih di pemilu-pemilu sebelumnya,
tapi mungkin semakin masif di Pilkada
2024 yang lalu itu adalah mesin e
birokrasi terutama untuk yang terkait
dengan ee ee calon yang petahana dan
juga ee mesin pemerintahan desa ee
termasuk di dalamnya di situ bahkan
sampai level RT RW itu bagian dari ee
apa mesin distribusi ee politik uang
ini. yang menurut kami situasinya jauh
lebih kompleks di Pilkada 2024 ini
dibandingkan dengan ee
sebelum-sebelumnya.
Inilah salah satu imbas yang terjadi
kemudian.
Adapun konstruksi perkaranya diduga
telah terjadi tindak berbidana korupsi
sebagai berikut. Pada bulan Juli tahun
2024,
Saudara RM menyampaikan bahwa yang
bersangkutan membutuhkan dukungan berupa
dana dan penanggung jawab wilayah dalam
rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada
Pilkada serentak bulan November
2024. KPK selanjutnya menetapkan tiga
orang sebagai tersangka yaitu
RM Gubernur Bengkulu,
IF
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan
EP
atau AC ini AJUDAN Gubernur Bengkulu.
[Musik]
Sejumlah politikus yang berupaya untuk
ikut kontestasi pemilu harus melakukan
segala cara.
Tak jarang upaya ini membawa mereka
berakhir di balik jeruji penjara.
[Musik]
[Tepuk tangan]
Namun mereka yang membuat regulasi
justru berupaya melegalisasi praktik
koruptif ini.
Bahasa kualitas pemilu ini kan pertama
begini. Tidakkah kita pikir mani politik
dilegalkan aja di PKPU dengan batasan
tertentu?
Karena mani politik ini keniscayaan ini.
Kita juga tidak mani politik tidak ada
yang pilih.
Tidak ada yang pilih di masyarakat
atmosfernya beda.
Jadi kalau PKPU ini istilah mani politik
dengan kos politik ini coba dipertegas
dan bahasanya dilegalkan saja batas
berapa. Sehingga Bawaslu juga tahu bahwa
kalau manik politik batas ini ya harus
disemprit.
Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan,
kita kuncing-kuncingan terus.
Yang akan pemenang nanti ke depan adalah
para saudagar. Jadi pertarungan para
saudagar bukan lagi pertarungan para
negarawan, para politisi dan negarawan,
tapi pertarungan para saudagar. Karena
tidak punya uang, pasti tidak menang.
Rakyat tidak akan memilih karena ini
atmosfer, kondisi ekosistem masyarakat.
Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan
batasan tertentu
untuk
orangnya jujur
iklan berbakti.
Meskipun sejumlah paslon lain masih
berupaya membiayai ongkos politiknya
secara mandiri.
[Musik]
Mas Wahyu kita di sini
seperti yang dilakukan oleh Wahyudi
karena memang kebetulan kita tidak punya
cukup apa kemampuan ekonomi untuk itu.
Jadi
ya ajaiblah ya dalam situasi kita gak
punya uang kok bisa kemudian spending
uang sebanyak itu itu ya ajaib juga gitu
meskipun ya apa sertifikat masih
tertahan sampai 5 enggak akan kembali
lagi sekitar-kira 5 tahun dan no problem
ini menjadi bagian dari eksperimentasi
dan ya konsekuensi-konsekuensi itu sudah
kita hitung juga
[Musik]
rintangan
Besarnya ongkos politik membuka peluang
bagi pihak lain untuk ikut membiayai
pembiayaan para paslon
termasuk sumber pendanaan dari pengusaha
lokal maupun nasional.
daerah dengan konteks tertentu misalnya
daerah dengan kekayaan alam ya e sumber
tambang yang besar itu ee cenderung ee
pribadi ee yang bersangkutan ini juga
punya bisnis tambang atau keluarganya
atau yang tadi ee pengusaha yang tidak
memiliki hubungan kekerabatan itu yang
kemudian menjadi donatur.
[Musik]
Salah satu provinsi yang memiliki
kerentanan pada konteks kepentingan
bisnis dan oligarki pada Pilkada 2024
adalah Kalimantan Selatan.
Kalimantan Selatan memiliki luas lebih
dari 3,7 juta hektar. Namun lebih dari
separuh luas wilayahnya masuk dalam
berbagai izin konsesi.
[Musik]
Potensi ini pun menjadi menu andalan
para paslon dalam etalase politik pada
masa kampanye.
Tapi itu terjadi dengan misalnya tadi
konteks daerah dengan e sumber daya alam
yang kaya itu ee pendanaannya ee juga
besar sekali, alokasi untuk politik uang
juga besar sekali. Ee nominal untuk
politik uang yang diterima per pemilih
juga jauh lebih besar ee dibandingkan
dengan daerah yang tidak memiliki sumber
daya.
[Musik]
Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi
Kalimantan Selatan melihat bahwa para
kandidat kepala daerah justru diduga
melapangkan jalan bagi investor dalam
janji politik semasa kampanye.
Dari sisi
janji politiknya pun ee mereka saat
mencalon mengkampanyekan untuk
lingkungan itu sangat minim. Untuk
mempertahankan lingkungan dan lain-lain
itu sangat minim mereka sampaikan.
Bahkan yang terpilih pun ini lebih
alasannya untuk kesejahteraan masyarakat
eh rakyatnya dan lain-lain. Mempermudah
para investor untuk masuk untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Nah, itu dipertanyakan juga masyarakat
seperti apa yang dibilang tidak
sejahtera. Sedangkan masyarakat di
daerah pedalaman seperti itu mereka air
tidak beli, sumber ee pangannya mereka
dapat dari hutan juga tercukupi.
Itu lebih sejahtera dibandingkan kita
yang di kota.
Setidaknya lebih dari 3 juta warga dalam
daftar pemilih tetap atau DPT pada
Pilkada 2024 yang tersebar di dua kota
dan 11 kabupaten.
Mereka akan memilih setidaknya 31 paslon
yang bertarung memperebutkan posisi
gubernur dan wakil gubernur, walikota
dan wakil walikota, serta bupati dan
wakil bupati.
Kalau melihat dari kontestasi pemilu ya
di Kalimantan Selatan ini ya cukup saya
lihat itu cukup miris ya karena di
dari 13 kabupaten kota hampir di
Kalimantan Selatan yang akan kaya sumber
daya alam ternyata banyak ee pasangan
calon yang kemarin mencalon itu ya dari
penguasa-penguasa sumber daya alam dan
banyak dukungan-dukungan dari sumber
daya alam juga yang yang men-support
mereka terjun ke dunia politik.
Di sinilah kelindahan kepentingan
pengusaha dan politisi dalam Pilkada
2024 bertemu.
Ceruk antara ongkos politik mahal
berjumpa dengan kebutuhan melindungi
sumber ekonomi para pemodal.
Yang sangat miris kan ketika mereka
mencalon meminta dukungan kepada
masyarakatnya.
Tetapi pada saat terpilih, apakah
masyarakat ini masih didengar? Nah, ini
yang jadi masih pertanyaan. Apakah
kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah nantinya itu lebih pro
terhadap rakyatnya atau lebih pro
terhadap oligarkinya gitu? Ini menjadi
kekhawatiran buat ee kita semua. Kalau
mungkin eh
di tempat lain ataupun di Kalsel juga
beberapa beberapa waktu ke belakang
untuk yang namanya kontestasi Pilkada
itu banyak meminta restu atau izin
kepada tokoh ulama ataupun tokoh
masyarakat. Nah, sialnya di Banjarbaru
khususnya dia meminta izin dan restunya
itu kepada salah satu oligarki yang
mungkin sama-sama kita ketahui siapa
orangnya hari ini.
Pil Walcot Banjarbaru awalnya diikuti
oleh dua paslon Ernal Lisa Halabi yang
berdampingan dengan Wartono dan Adityya
Mufti yang berdampingan dengan Said
Abdullah.
Pada perjalanannya, KPU Banjarbaru
kemudian mendiskualifikasi paslon
Adityya dan Said. KPU menganggap
keduanya melakukan pelanggaran adanya
unsur penggunaan kewenangan, program dan
kegiatan yang merugikan paslon lain.
Putusan ini membuat Lisa Wartono menjadi
calon tunggal dalam Pil Walcot 2024.
Alih-alih menyediakan surat suara baru
serta kolom kota kosong. KPU Banjarbaru
memutuskan tetap menggunakan surat suara
lama yang masih berisi dua paslon dengan
alasan keterbatasan waktu.
Namun suara yang masuk untuk pasangan
Adityya dan Said akan dianggap tidak
sah.
Untuk yang khususnya di Kalsel Pilkada
kali ini adalah Pilkada paling brutal.
Mengapa demikian? Karena ada tim yang
terstruktur sistematis dan masif dan itu
apa ya bertingkatan posisinya. Saya
sudah sekian kali mengikuti pemilihan,
tapi kok baru kali ini kalau saya tidak
mengikuti yang namanya apa? Petunjuk
dari
KPU itu dianggap tidak sah. Sedangkan ee
surat suara yang tertera cuma satu yang
di yang sah gitu loh. Padahal secara
undang-undang itu sudah ditutup ee
peluangnya untuk tidak ada calon
tunggal. Kalaupun ada calon tunggal itu
harus disediakan yang namanya kotak
kosong. Namun di Banjarbaru tidak ada
dengan dalih ee waktu yang tidak sempat
padahal juga tidak dilaksanakan.
Adanya kelindan kepentingan ini merujuk
pada pertemuan Lisa dengan Syamsuddin
Andi Arsyad atau Haji Isam. Haji Isam
sendiri merupakan salah satu pengusaha
asal Kalimantan Selatan yang memimpin
John Lyn Group.
Namanya sempat masuk dalam jajaran tim
pemenangan Joko Widodo dan Marruf Amin
di Pemilu 2019.
[Musik]
Belakangan namanya juga muncul di era
kepresidenan Prabowo setelah diminta
untuk mengelola program food estate.
Mr.
Udin Arsyad
prominent
entrepreneur from
Kalimantan. from Kalimantan.
Iya, benar. Karena kan juga ee
kontestasi Pilkada di Kota Banjarbaru
hari ini itu semuanya terjadi menurut
kami itu adalah by design.
Karena sedari awal dibuat untuk ee hanya
satu paslon dan tidak adanya
pemantau pemilu sehingga juga
pengeluaran SK 174 itu sudah di injury
time sehingga orang susah untuk ee
menganulirnya dan kalaupun untuk
menganulir perlu proses yang panjang
sehingga orang akan berpikir ah ini
terlalu ribet dari segala macam maka
maka tidak usahlah biar saja terpilih.
Namun tidak untuk kami. Karena itu
merasa itu tidak ideal dan tidak benar,
maka dalam hati kecil kami itu tetap
harus dilawan.
Situasi ini sempat memicu sorotan publik
termasuk Iqbal dan sejumlah rekannya.
Kepada kami, Ketua KPU Kota Banjarbaru,
kami ada sesuatu yang ingin
dipertanyakan, ada sesuatu yang ingin
disampaikan.
Dan kami hari ini masa aksi tidak ada
kepentingan dengan Bapak-bapak sekalian.
Terima kasih.
Mereka pun menyuarakan keresahannya
lewat aksi meski berujung intimidasi
yang dialami Iqbal.
Pada tanggal 1 Desember 2024 kemarin
tepatnya malam jam 9.00
malam mendapatkan kiriman paket yang
bisa dikatakan itu tidak mengenakkan
yang isinya ada surat dan juga roti.
Roti sebagai pengamuplase waktu
pengiriman barangnya itu.
Dan di dalam suratnya itu tertera ee
kata-katanya kalau masih ingin hidup dan
masih ingin berkarir, alangkah baiknya
untuk pilih diam daripada diam
selamanya.
Ada info dari daerah-daerah bagaimana
perkembangannya?
Ya, itu tadi yang aku ceritakan. Kami
metodenya sudah lebih canggih daripada
kawan-kawan. Kawan-kawan masih soal
advokasi kebijakan. Kami sudah
keresahan yang sama terkait oligarki di
kontestasi Pilkada Kalimantan Selatan
juga ikut dirasakan oleh Nurhalis Majid.
Mantan ketua KPU Banjarmasin ini melihat
bagaimana oligarki memegang peran
penting dalam geopolitik lokal.
Jadi kelompok oligarki ingin memenangkan
pilkada-pilkada di daerah-daerah yang
dianggap strategis, terutama daerah
daerah yang memiliki kekayaan sumber
daya alam dan khusus di Banjarbaru
karena menarik ee Banjarbaru sekarang
menjadi ibu kota provinsi, pintu gerbang
dari semua hal dan ee memenangkan
Banjarbaru adalah memenangkan Kalimantan
Selatan. Jadi kira-kira itu menyebabkan
Banjarbaru itu menarik untuk juga
diintervensi oleh kelompok-kelompok yang
memiliki modal untuk ee memenangkan
Pilkada ini dengan cara yang tidak
semestinya.
Nurhalis juga melihat bahwa integritas
penyelenggara pemilu sangat vital pada
situasi ini.
Namun, oligarki juga punya banyak cara
untuk bisa mengkonsolidasikan
penyelenggara pemilu demi memenangkan
kandidatnya.
Ya, ada iming-iming satu tentu saja
uang. Yang kedua ee ada juga berupa
jabatan karena penyelenggara juga ada
karirnya. Setelah menjadi penyelenggara
di tingkat kabupaten bisa menjadi
penyelenggara di tingkat provinsi.
Setelah menjadi penyelenggara di tingkat
provinsi menjadi penyelenggara di
tingkat pusat. Jadi iming-iming jabatan
seperti itu juga sangat mungkin atau
akan ee menjadi penyelenggara untuk
berapa periode misalnya. Jadi ee itu
bagian dari yang bisa dinegosiasikan
terhadap penyelenggara ya selain uang
tadi.
Jadi dalam banyak forum sering sekali
ada ungkapan ya kita belum menang di
bilik suara belum tentu menang di SK
gitu ya. Menang di ee TPS belum tentu
menang di keputusannya KPU. Nah,
stigma-stigma seperti ini itu di
beberapa ee kontestan, di beberapa calek
calon itu betul-betul menjadi keyakinan
sehingga seolah-olah kalau dia tidak
merapat ke penyelenggara maka dia tidak
menang. Padahal itu kan paradigma yang
tidak benar. harusnya mereka bisa
menjaga jarak dan bisa melindungi
penyelenggara supaya tidak menjadi
bagian dari proses transaksional ini.
[Musik]
Satu sah. Satu sah.
Satu
satu
sah.
Dua
dua
tiga.
Tiga.
Nomor urut satu.
Nomor urut
dua
masih di nomor satu.
[Musik]
Masuk nomor dua. Nomor dua.
Nomor dua.
Pilkada 2024 yang dilakukan serentak pun
berlangsung di tengah hiruk pikuk
sejumlah pelanggaran
termasuk dugaan adanya politik uang.
I
saya lihat mau yang yang kalian coblos
masuk bilik.
Saya lihat mau yang kalian coblos. Saya
pinjam
ini. Ini belum dicoblos kan?
Sudah.
Sudah di
ambil. Coba lihatkan. Perlihatkan yang
Bapak coblos mana? Ambil. Keluarkan.
Perlihatkan yang Bapak coblos.
Perlihatkan.
Ini yang kosong tadi. Bapak ini. Tahi.
Ini saya pegang.
Ah. Jangan banyak bacot ini.
Jangan dibuang, Pak. Jangan
keluarkan.
Jangan dibuang, Pak.
Keluarkan.
Jangan dibuang. Jangan dibuang, Pak.
Keluarkan. Wah, masuk sini.
Ayo, jangan dibuang.
Jangan dibuang. Hei,
bukti kalian ini
[Musik]
harus diakui vote buying itu bisa
terjadi bukan hanya karena pemilih mau,
tetapi situasi masyarakat atau situasi
sosial misalnya relasi kuasa ketika
mereka ditekan, diintimidasi,
mereka dibatasi kasih akses pada layanan
sosial. Kalau mereka tidak mau menerima,
maka mereka akan mendapatkan ee hukuman
berupa misalnya dipersulit layanan
sosialnya, layanan publiknya atau
bansosnya. Mereka kan menjadi tidak
punya pilihan. Mereka akhirnya sekedar
menjadi objek. Tapi kalau bilik suara
itu bisa dipastikan rahasia, orang tidak
bisa tahu mau memilih siapa dan mereka
betul-betul dilindungi ee saat memilih,
maka siapapun yang mereka pilih di bilik
suara itu tidak bisa diketahui dan itu
yang akan memberikan rasa aman ketika
mereka menjadi objek dari politik uang.
Tapi di bilik suara, mereka bisa tetap
merdeka sebagai pemilik.
Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi
memerintahkan sejumlah wilayah untuk
melakukan pemilihan suara ulang atau
PSU,
khususnya untuk wilayah yang para
paslonnya terbukti menggunakan politik
uang.
Jadi cara pandang kita terhadap vote
buying ini di antara penegak hukum kita
bisa dikatakan masih sangat sederhana.
Masih melihat kasus yang melibatkan em
puluhan ribu rupiah atau ratusan ribu.
Tapi dia tidak melihat dalam spektrum
besar bahwa ini kejahatan demokrasi,
kejahatan pemilu yang merusak
kredibilitas pemilu kita dan kualitas
kompetisi pemilu kita.
Menurut saya
kita harus perbaiki sistem kita.
Namun di tengah sengkarut kualitas
pemilu dan demokrasi seperti inilah
kemudian respon dari negara.
Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui
bahwa kemungkinan sistem ini
terlalu mahal.
Betul.
Dari wajah yang menang pun saya lihat
lesu juga.
Yang menang lesu apalagi yang kalah.
Saya lihat negara-negara tetangga kita
efisien
ya. Malaysia,
Singapura,
India.
Sekali milih anggota DPR. DPRD sekali
milih, ya sudah, DPRD itulah milih
gubernur, milih bupati.
[Musik]
Wacana mengubah pemilihan kepala daerah
menguat dari model langsung menjadi
penunjukan oleh DPRD. Ongkos politik
menjadi salah satu alasannya.
Nah, apakah ini kemudian menjadi alasan
tepat untuk merubah
ee sistem pemilunya e dari Pilkada
langsung di e ke ee pemilihan yang ee
dilakukan oleh DPRD?
Ya, kita kan sudah pernah
menyelenggarakan dua jenis pemilihan
seperti ini. Sebelum Pilkada langsung
2024, kita ee memilih kepala daerah kita
lewat DPRD dan hasilnya pun sudah kita
rasakan kan waktu itu. Korupsi politik
juga tetap ada. Ee representasi politik
juga tidak bagus antara rakyat dan ee
wakilnya. Ee ee apa kebijakan publik
kemudian juga tidak partisipatif gitu.
Kalau saya sih ee tidak melihat urgensi
ee dan ee argumentasi yang kuat ya ee ee
untuk
menggeser ee Pilkada langsung ke ee
Pilkada lewat ee DPRD hanya dengan
alasan politik uang. Karena politik uang
itu ee juga pasti akan terjadi di di
DPRD.
kita bandingkanlah ketika misalnya
pemilihan oleh DPRD di masa awal Orde
Baru ee di masa awal ee Orde Baru dan
juga Orde Reformasi begitu. Bahkan di
Orde Baru tuh ada yang diangkat begitu
ya oleh pusat. Itu kan gejolak-gejolak
untuk minta merdeka ee kritik terhadap
pemerintahan ee pemerintah pusat itu
kuat sekali. Tapi kemudian ketika suatu
daerah diberikan bukan hanya e
desentralisasi
ekonomi, pemerintahan, tapi juga
politik, mereka membangun deliberasi di
antara mereka. Mereka punya aktivitas
politik yang itu menjadi area mereka
begitu. Nah, kalau ini dicabut saya
yakin pasti akan timbul kemudian gejolak
protes-protes ketidakpuasan yang mereka
kemudian fokusnya spektrum ee apa
perhatiannya itu pasti akan ke Jakarta
nih. Siap enggak nih? Siap tidak Jakarta
menghadapi ini? Lagi pula selama pelaku
praktik ee koruptifnya itu adalah elit
politik, memindahkan ke DPRD tidak akan
menyelesaikan itu.
Pada akhirnya ongkos politik berbungkus
amplop demokrasi adalah ilusi bagi
kualitas peradaban negeri.
Perbaikan dan peningkatan kualitas
pemilu adalah kunci yang harus segera
kita lakukan mulai hari ini. Iya. Ini
kan tergantung partai politiknya
sebenarnya. Karena menurut saya semuanya
berawal dari ee partai politik. Kalau
partai politik tidak punya konsern
terhadap praktik politik uang, ya
sepanjang itulah situasinya akan ya
seperti sekarang ini, seperti bola salju
tadi yang menggelinding gitu. Ee partai
politik ee mengawali dari ee
internalnya, pembenahan internalnya.
Cuman itu sebenarnya sederhana. Tapi kan
kalau dalam konteks sekarang menjadi
sangat ambisius ya, tidak sangat ee
sangat tidak mudah melakukan itu.
Saya kira kita harus gunakan solusi yang
beragam ya, karena kita harus lihat juga
konteks di mana masyarakat ee itu
berada. Contoh, Jakarta adalah salah
satu laboratorium politik kalau kita mau
bicara soal kedewasaan politik warga.
Kita lihat misalnya tradisi Pilkada di
Jakarta, Jakarta itu selalu anti
mainstream. Koalisi-koalisi besar di
Jakarta itu selalu sulit untuk menang
karena masyarakatnya melag informasi,
melag teknologi, dan peduli sehingga
mereka cenderung akan menghukum
kelompok-kelompok atau pilihan-pilihan
politik yang dianggap tidak demokratis
atau ee berusaha untuk merekayasa proses
elektoral.
[Musik]
Demi Allah saya bersumpah
akan memenuhi kewajiban saya
sebagai gubernur.
Sebagai wakil gubernur.
sebagai wakil gubernur.
Sebagai bupati. sebagai bupati,
sebagai wakil bupati
sebagai walikota,
sebagai wakil walikota.
sebagai wakil walikota
dengan sebaik-baiknya
dan seadil-adilnya.
dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya.
[Musik]
Bagaimana kemudian melahirkan sebuah apa
Komisi Penyelenggara Pemilu yang
betul-betul terbebas dari kepentingan
ini menjadi satu PR besar.
[Musik]
Satu Z.
Satu sa. Berikutnya nomor urut satu sah.
Berikutnya nomor urut satu sah.
Kalau harapan saya pribadi ya terjadinya
ee proses demokrasi yang sebagaimana
mestinya proses demokrasi yang sehat.
Tidak ada lagi yang namanya mani
politik. orang memilih memang dengan
kesadaran hati nuraninya dan juga eh
selain itu harapannya tidak ada lagi
yang namanya ancam mengancam intimidasi
ataupun terormenteror. Karena pemilu
yang sehat itu berdasarkan pertarungan
ideologi, pertarungan ide. Bukan lagi
pertarungan siapa yang banyak modalnya,
bukan lagi pertarungan siapa yang punya
bankingan, tapi memang siapa yang punya
gagasan sama punya siapa yang punya ide.
[Musik]
Salah satunya
[Musik]