Kind: captions
Language: id
dibebankan kewajiban sebagai pekerja,
tetapi untuk perihal hak-hak normatif
dari pekerja, kami dianggap sebagai
mitra.
Hampir semua teman-teman tuh mengeluhkan
bahwa pembayaran di BUMN tuh sepertinya
tidak ada kepastian.
Rancangan Undang-Undang tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara untuk disahkan menjadi
undang-undang.
[musik] Jadi semata-mata tujuan revisi
Undang-Undang BUMN untuk menyediakan
legalitas atau payung untuk lahirnya
Danantara.
Saya Presiden Republik Indonesia
meluncurkan Badan Pengelola Investasi
Daya Anagata Nusantara dan Antara
Indonesia.
Dengan bahasa-bahasa resizing, dengan
bahasa-bahasa penyesuaian, penghematan,
dan lain-lain, kita khawatir akan
terjadi PHK massal.
pasal yang terkait dengan pengawasan,
baik pengawasan KPK, pengawasan BPK ini
dianggap hanya pengawasan tambahan. Jadi
banyak pasal-pasal yang memang
problematis.
Libur telah tiba, ribut telah tiba, aku
tetap kerja.
Huhui
hei ada yang bisa tolong aku nak pak bos
tu
goak doak lah lewat
mati dah ha badan kau lya semua
mati mati
video ini berasal dari rekaman pribadi
para pekerja mitra di PT Pos Indonesia
saat bertugas
Mereka harus mengantarkan antaran
bagaimanapun kondisinya.
Tak terkecuali dengan Fahmi yang tetap
bekerja di hari Minggu. [musik]
[musik]
Ini mau ngantterin ke mana, Mas?
Ke belakang Cilandak areanya.
Ada berapa total yang dibawa? Ini sih
total nih gede segini aja cuman dua kan
di dalam kurang lebih
42 lah kurang lebih masih jauh dari
target entar siang balik lagi ke sini
[musik]
target yang dimaksud pahami berkaitan
dengan uang yang akan ia dapat
sebab perhitungannya berdasarkan jumlah
kiriman yang berhasil diantar.
[musik]
Jadi, satu dokumen itu bisa dihargai
2.300.
Tentu jika memang kiriman itu bukan
layanan reguler atau layanan korporasi,
itu [musik] bahkan bisa hanya dibayar
500 perak satu kiriman yang berhasil.
[musik]
Aturan ini membuat banyak pekerja
membawa kiriman melebihi kapasitas
kendaraannya.
Cerita ini bermula pada tahun 2019
ketika PT Pos Indonesia dengan status
badan usaha milik negara atau BUMN
mengganti seluruh karyawan yang
berstatus outsourcing menjadi mitra.
Lalu kemudian kemitraan ini terus dibuka
untuk menggantikan posisi karyawan
tetapnya yang sudah pensiun.
Kami ini bekerja langsung di bawah
naungan PT Pos Indonesia. Artinya
kontrak kerja kami langsung kepada PT
Pos. [musik] Tidak melalui pihak ketiga,
tidak melalui vendor, bahkan tidak
melalui aplikator. Itu yang seringki
kita [musik] suarakan.
Para pekerja mitra ditempatkan di
beberapa kegiatan bisnis utama PT Pos
Indonesia, yaitu
pertama jasa antaran seperti Fahmi.
Bidang ini dibayar berdasarkan [musik]
kiriman yang berhasil diantarkan dengan
rentang upah dari R00 [musik] hingga
Rp2.300.
Kedua, Oranger Locket. Bayarannya
berdasarkan transaksi yang terjadi
dengan rentang upah dari Rp300 sampai
Rp5.000.
Ketiga, Orang Proses bayarannya
berdasarkan nilai koefisien dikalikan
UMR setempat.
Keempat, Oranger Mobile.
Mereka bekerja menawarkan jasa layanan
PT Pos Indonesia dan dibayar 10% dari
setiap layanan yang digunakan.
Selain upah yang tidak pasti [musik] dan
jauh dari kata layak, berikut situasi
kerja yang dihadapi Fahmi dan karyawan
lainnya.
[musik]
Kami tetap wajib hadir di pagi hari,
tetap mengikuti antaran pagi, antaran
siang itu kami tetap dilibatkan. Bahkan
apel yang dilakukan setiap minggu saja
itu kami tetap dilibatkan dan
diwajibkan. Jika kami tidak mengikuti
instruksi tersebut, kami diberikan
sanksi. Artinya apa? bahwa kami ini
sebetulnya dibebankan kewajiban sebagai
pekerja, tetapi untuk perihal hak-hak
normatif dari pekerja, kami dianggap
sebagai mitra dan kami tidak layak untuk
mendapatkan itu.
Gimana
ya? Nunggu dulu sampai berhenti.
Potong lagi tuh waktu jam berarti. Iya.
Paling nambah lagi waktu jam kerja kita
sampai sore. Kalau jam segini hujannya
mending. Kalau udah sore, nah baru dah
sampai malam. Berarti kita mau enggak
mau tergantung hujan berhenti.
Kalau dibawa pulang lagi ke kantor kan
artinya kiriman pelangkan telat 1 hari
lagi nambah.
Oh
iya. Nah, itu ada denda itu resiko kita
lah. Jadi, mau enggak mau biar kita juga
enggak kena komplain apalagi denda, ya
kita maksimalkan aja ya. Kalau hujan
kayak gini ya, kita tunggu dulu sampai
selesai.
Kami bisa katakan
pekerjaan mitra itu yang ada di PT Pos
bahkan ya atau di BUN lainnya mungkin
ini lebih kepada perbudakan perbudakan
modern yang dikemas dengan nama
dihaluskan dengan nama kemitraan.
Efisiensi [musik]
sebagai bentuk upaya tata kelola yang
dilakukan PT Pos Indonesia selaku BUMN
berdampak langsung bagi pekerjanya yang
berstatus mitra.
Ini menambah daftar persoalan tata
kelola di BUMN khususnya dalam
pengelolaan dana.
[musik]
Pada skala lebih besar, persoalan serupa
terlihat dari utang BUMN khususnya BUMN
karya yang tak kunjung selesai. [musik]
[musik]
Di dalam liabilitas ini terdapat
kategori utang usaha pihak ketiga yang
berkaitan [musik] dengan pembayaran
terhadap vendor-vendor.
[musik]
Gunawan
sebagai vendor yang kerap bekerja sama
dengan beberapa BUMN tahu betul tentang
ini.
Nah, itu yang kecil-kecil yang jadi
masalah kan bagi suatu perusahaan kan
biasanya kesepakatan pembayaran.
Nah, kalau kesepakatan pembayaran ini
tidak ditepatinkan tentu akan
menimbulkan masalah cash flow bagi
perusahaan yang memasuk.
Saya tidak tahu kenapa hampir semua
teman-teman tuh mengeluhkan bahwa
pembayaran di BUMN itu sepertinya tidak
ada kepastian gitu loh. Padahal di dalam
dunia perdagangan yang diutamakan adalah
komitmen kepastian suplly dan bayar. Kan
seperti itu.
Walaupun telat Gunawan pada akhirnya
mendapatkan bayaran untuk kontrol.
Berbeda kasusnya dengan para vendor yang
masih menunggu pembayaran dari BUMN
Istaka Karya.
Di hadapan Bapak Ibu semua kami
perkenalkan ini para korban
Istaka Karya ini baru sebagian kecil
perwakilan saja karena ee rata-rata para
korban Istaka Karya ini mengerjakan
proyek di luar DKI. Jadi tidak
memungkinkan sekali ketika ada saudara
kami para korban yang ada di Papua
ataupun Kalimantan untuk datang ke
Jakarta secara langsung. Jadi ini
teman-teman yang ada di seputaran
Jakarta dan sekitarnya saja.
Di sini ada sebelah kiri kami sudah ya
kalau boleh dibilang ada yang sudah
meninggal, ada yang bunuh diri, ada yang
masuk ee hukum ya dengan ee pidana gitu
ya. Karena kenapa? karena dia enggak
bisa menjalankan semua jadi ee masalah
yang didapat itu. Jadi saya sangat
sayangkan hal ini menjadi ee apa namanya
ya? Sudah jatuh ke timpa tangga pula.
Nah, ini lebih sadisnya lagi, Pak.
Kenapa kami-kami ini
sebagai korban? Kenapa kami-kami ini
tidak bisa dibayar?
karena ada indikasi bahwa di Istaka
Karya itu uangnya dikorupsi
seperti itu.
Lalu tiga mantan petinggi Istaka Karya
diperiksa oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi.
[musik]
Di tengah persoalan tata kelola BUMN,
pemerintah bersama DPR justru
mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2003. menjadi Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2005 tentang BUMN.
Prosesnya hanya butuh kurang dari 2
minggu dan tanpa partisipasi masyarakat
yang lebih luas.
Dengan mengucapkan puji syukur kepada
Tuhan yang maha kuasa, pemerintah
menyatakan mendukung rancangan
Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang badan Usaha Milik Negara untuk
disahkan menjadi undang-undang.
[musik]
Jadi, ada beberapa
konsekuensi-konsekuensi termasuk hak-hak
pembayaran pada vendor-vendor tadi itu
akan menjadi lebih rumit. Dan ke depan
jika ada proyek yang bermasalah kemudian
vendor menuntut ke pemerintah, ke DPR,
maka dengan landasan revisi
Undang-Undang BUMN bisa lepas [musik]
tanggung jawab. Serikat pekerja enggak
diajak ngobrol, tidak diajak berdiskusi
secara [musik] intens. Padahal setiap
keputusan itu akan e punya implikasi
luas terhadap kesejahteraan dari para
pekerja BUMN. Jadi semata-mata tujuan
revisi Undang-Undang BUMN untuk
menyediakan legalitas atau payung untuk
lahirnya Danantara sebagai entitas yang
betul-betul terpisah.
Saya Presiden Republik Indonesia
meluncurkan Badan Pengelola Investasi
Daya Anagata Nusantara dan Antara
Indonesia.
Atas dasar ini, kelompok masyarakat
sipil mengajukan uji formil ke Mahkamah
Konstitusi
dan Bima menjadi salah satu ahli dalam
persidangan.
[musik]
dari kurangnya partisipasi kan artinya
menimbulkan ketidakpercayaan ya dari
sisi publik. Padahal kan uang untuk
pembuatan danantara dari APBN, dari
dividen yang disetorkan oleh BUMN yang
seharusnya itu kan tanggung jawab dari
penyelenggara negara kepada pembayar
pajak, kepada taxpayer. Jadi kalau kita
enggak tahu uang kita digunakan untuk
apa padahal sudah tertib membayar pajak
misalnya, ini mengakibatkan proyek ke
depan yang didanai danantara juga makin
enggak transparan.
langsung masuk handphone di
padahal kalau kita melihat Yang Mulia
beberapa kasus pembentukan, pengalihan
aset dan bahkan pembentukan baru dari
Dana Abadi atau Soft wealth fund ini
beberapa kasus yang menarik Norwegia
kemudian Alaska itu penyusunan dari
sovereign wth fund-nya itu sampai
referendum.
Artinya ada fase
aspirasi dari publik tertuang bahkan
sampai referendum. Norwegia pun sama.
Kalau dibilang keterlibatan dari serikat
pekerja atau masyarakat secara umum,
Norwegia salah satu contoh pembentukan
regulasi soal soft wealth fund yang
menjadi salah satu contoh transparansi
dan akuntabilitas terbaik. Karena dengan
Norwegia membentuk sofrand fund sejak
awal partisipasi terbuka, masyarakat
sipil diikut sertakan secara aktif,
media dibuka semua dokumennya. Ya, kita
berharap sebenarnya dengan uji formil
ini bukan hanya soal partisipasinya,
tapi substansi itu sebenarnya ikut
dibahas juga. formil ini menjadi pintu
pintu masuk untuk melihat sebenarnya
proses dan juga nanti pasal perpasal
yang harusnya setiap pasalnya tadi itu
mempertimbangkan masukan berbagai pihak
karena implikasinya ini akan berpengaruh
pada indikator ekonomi, berpengaruh pada
serapan tenaga kerja termasuk juga
proyek-proyek apa yang akan menjadi
prioritas dari Danantara ke depan.
Danantara diketahui akan mengelola aset
senilai hampir 1 triliun US Do.
Aset ini adalah kekayaan negara yang
dipisahkan berupa saham BUMN, tanah, dan
aset publik strategis.
Namun jika Danantara gagal mengelola
aset tersebut secara hukum tidak dapat
disebut sebagai kerugian negara.
Hal ini sesuai dengan yang tertulis pada
pasal 3H ayat 2, dan pasal 4B.
[musik]
Padahal dalam pengelolaannya,
BUMN memiliki tren merugikan negara
karena tindak pidana korupsi.
Indonesian Corruption Watch atau ICW
mencatat setidaknya terdapat 212 kasus
korupsi di lingkungan BUMN dan merugikan
negara sebesar Rp64 triliun.
Pasal yang terkait dengan pengawasan,
baik pengawasan KPK, pengawasan BPK ini
dianggap hanya pengawasan tambahan,
audit tambahan. Jadi [musik] bukan
menjadi audit utama yang harus Danantara
lakukan dan individu BUMN lakukan.
[musik] Jadi banyak pasal-pasal yang
memang problematis.
Korupsi menjadi semakin rentan jika
melihat perubahan pada pasal 71 ayat 2
tentang peran Badan Pemeriksa Keuangan.
Pada undang-undang sebelumnya berbunyi,
Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk
melakukan pemeriksaan,
namun berubah menjadi dengan tujuan
tertentu
dan ditambah hanya dapat dilakukan atas
permintaan DPR RI.
Jika dalam prosesnya saja, dalam proses
formilnya saja itu bermasalah, tidak
partisipatif dan secara substansi
artinya pembahasannya tidak melibatkan
berbagai pihak yang punya kepentingan,
maka ujungnya adalah ini bisa jadi
kegagalan sejak bermula di awal dan ini
akan membuat biaya mahal ke depannya
untuk memperbaiki tata kelola [musik]
demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia menjatuhkan putusan dalam
perkara pengujian formil Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan
ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun
2003 tentang badan Usaha Milik Negara
terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945. [musik]
Menurut Mahkamah, pembentukan
Undang-Undang 1 2025 telah memenuhi asas
keterbukaan dan partisipasi publik yang
bermakna. Dengan demikian, dalil pemohon
yang mempermasalahkan tidak terpenuhiya
asas keterbukaan dan partisipasi
bermakna meaningful participation dalam
pembentukan Undang-Undang 1 2025 adalah
tidak beralasan menurut hukum. Dengan
demikian, dalil pemohon bahwa
pembentukan Undang-Undang 1 2025
sangatlah kilat adalah tidak beralasan
menurut hukum. Adapun dalil pemohon
mengenai asas keterbukaan yang menurut
pemohon yang dilanggar dalam pembentukan
Undang-Undang 1 2025, Mahkamah telah
mempertimbangkan dalam subparagraf 3.2
[musik] 2.2 di atas dengan demikian
dalil pemohon AKO adalah tidak berdasar.
Amar putusan mengadili dalam provinsi
menolak permohonan provinsi pemohon 3.
Dalam pokok permohonan satu menyatakan
permohonan pemohon 1 dan pemohon du
tidak dapat diterima. Dua, menolak
permohonan pemohon 3 untuk seluruhnya.
[musik]
Kita sebenarnya bukan mengaku kalah ya,
tapi dalam artian ke depan masih ada
ruang untuk uji materiil. Kita akan
kembali melakukan judicial review
terhadap uji material dari Undang-Undang
BUMN dengan masyarakat sipil, dengan
akademisi lainnya. Sehingga harapannya
di uji material berikutnya Mahkamah
Konstitusi
mulai bergeser opininya dan mulai
melihat bahwa ini urusan yang sangat
serius dan sangat substantif karena
dampak ke banyak masyarakat, termasuk
juga mereka yang sebenarnya sejak awal
harusnya dilibatkan. Tapi mereka hanya
mendengar secuil-secuil dan akhirnya
mereka yang menjadi korban karena
kebijakannya tidak akuntabel dan tidak
transparan.
[musik]
Nah, walaupun dengan adanya Danantara
lah yang katanya di-support oleh
bank-bank pemerintah utama ataupun
investor-investor besar, tapi kalau
tidak
ee menjalankan suatu aturan main yang
fair ya, yang saling menguntungkan dan
artinya sama-sama memegang komitmen
antara supply [musik] dan ee pemakai
ya tetap aja enggak jalan, Mas. Ke
depannya apabila pekerjaap pekerja ini
di BUMN sudah digabungkan
perusahaan-perusahaannya menjadi dalam
satu wadah di bawah danantara dengan
bahasa-bahasa resizing, dengan
bahasa-bahasa penyesuaian, penghematan,
dan lain-lain, kita khawatir akan
terjadi PHK massal.
[musik]
apapun transformasi yang dipersiapkan
oleh baik itu Danantara [musik] maupun
PT Pos Indonesia itu sendiri ya nantinya
kami-kami ini yang akan menjalankan
transformasi seperti apapun yang telah
dirancang dengan bagus kalau tidak
diimbangi dengan namanya kesejahteraan
para pekerjanya, rasanya transformasi
itu akan sia-sia, [musik] tidak akan
berjalan dengan baik.
[musik]