Kind: captions
Language: id
[Musik]
Amin.
[Musik]
ganteng
[Tepuk tangan]
[Musik]
kemenangan di setiap hari jam 30 malam.
Ini adalah Andriansyah. Usianya 22
tahun. Ia bekerja sebagai pembantu rumah
tangga. Jenis profesi yang biasanya tak
tercantum dalam KTP. Tugasnya beragam.
Pagi-pagi beres-beres dapur, cuci mobil,
depan cuci mobil, terus habis itu nyapu,
ngepel sama nyuci
jemur pakaian.
Udah gitu.
ee istirahat terus sekitar apa jam an
mulai nyetrika. Udah udah nyetrika
beres-beres lagi di halaman nyapuin
halaman.
Udah gitu beresin dapur tata meja makan
nyiapin makan malam udah gitu beresin
meja makan lagi dapur. Udah gitu nunggu
yang pulang ngantor nungguin bukain
pagar gitu.
Ini tahun ketiga bagi Andriansyah.
Dulu profesi ini disebut pembantu rumah
tangga bahkan babu. Tapi sekarang
pekerjaan ini diakui sebagai profesi
sehingga disebut pekerja rumah tangga.
Layaknya pekerja, para pembantu rumah
tangga memiliki kontrak kerja yang
memuat hak dan kewajiban. Mengatur upah,
jam kerja, cakupan kerja, hak libur,
bahkan cuti dan jaminan kesehatan.
ee bos yang di tempat kerjaku tuh udah
apa ya udah udah seperti keluarga aja
gitu. Jadi enggak ada yang enggak usah
yang pakai kontrak-kontrak kerjaan
seperti itu.
Hubungan profesional telah menjadi
personal. Widioko Sumantri sang majikan
adalah bagian dari jutaan kepala
keluarga yang telah menjalani ikatan
kerja berdasarkan kebiasaan yang
turuntemurun. setuju tapi jangan terlalu
complicated
karena sekarang kita sendiri
dari zaman dahulu sampai sekarang tuh
kita sudah melakukan itu walaupun
mungkin tanpa kontrak. Tunjangan ada,
lebaran ada, cuti ada.
Andri dan Widoko mungkin punya hubungan
harmonis, namun kondisi ini tak terjadi
di semua keluarga.
Setidaknya itu yang dicatat Jala PRT,
sebuah jaringan nasional advokasi
pekerja rumah tangga. Berdiri sejak 1994
di Yogyakarta. Jala PRT kini berkawan
dengan 44 organisasi.
Tahun 2012 terdapat 327 kasus kekerasan
terhadap pekerja rumah tangga. Setahun
kemudian jumlahnya menjadi 336 kasus.
Ini hanya angka yang kejadiannya
dilaporkan.
Adapun yang disebut kekerasan jenisnya
macam-macam. Mulai dari pemukulan,
bentakan, larangan berkomunikasi,
penyekapan, hingga pemerkosaan.
Juga hal-hal yang kerap tak disadari
para majikan, yakni eksploitasi cakupan
kerja dan jam kerja.
Ya, seringki kasus-kasus kekerasan yang
ekstrem itu ee menguak menyeru ketika ya
itu ketika PRT sudah dalam keadaan
situasi yang ekstrem. ee apa terluka
parah bahkan hampir meninggal atau sudah
meninggal ini baru terlihat. Padahal
sebenarnya masyarakat sudah melihat
fenomena-mena apa gejala-gejala itu di
sekitar lingkungannya.
[Musik]
Ibung kita, saudara kita saat ini akan
dipansung 14 hari lagi, Kawan-kawan.
Tapi di mana negara kita, Kawan-kawan?
Sekali lagi negara kita abai terhadap
guru migra di Indonesia.
Undang-undang nomor 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan sama sekali tak
mengatur dan melindungi para pekerja
rumah tangga. Padahal jumlah mereka
signifikan.
Ironisnya, posisi tawar mereka lebih
lemah dari kelompok pekerja lain yang
sanggup mengorganisasi diri dan memiliki
aturan yang lebih jelas meski belum
memuaskan.
Buru bukan robot.
Ketika hasil
karena tidak ada perlindungan ini maka
kita melihat juga bahwa kan bekerja ini
kan bekerja tanpa standar yang normatif.
Artinya tidak ada batasan-batasan kan,
Kak. Semua semua situasi kerjanya ee
tergantung pada kebaikan hati majikan.
Sebenarnya ada rancangan Undang-Undang
Pekerja rumah tangga yang tengah
disiapkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Nyatanya sampai sekarang satu yang kita
dapati realitasnya di DPR undang-undang
ini macet di balek
dan menghadapi penolakan-penolakan dari
anggota DPR yang lebih mewujudkan
dirinya sebagai majikan daripada sebagai
wakil rakyat. Bagaimanapun juga di
pemerintah ee para pejabat, para menteri
dan ini adalah mereka juga para majikan.
Jadi ini ini yang kita menghadapi ee apa
beteng besar ya tembok yang artinya
tembok itu adalah mereka sendiri gitu.
Indikator kemiskinan yang lebih jelas
karena
RUU pekerja rumah tangga sejatinya masuk
dalam program legislasi nasional atau
ProKnas di DPR sejak tahun 2010. Namun
hingga kini belum selesai. Padahal untuk
membahas RUU Perlindungan PRT ini,
anggota dewan melakukan studi banding
hingga ke Argentina dan Afrika Selatan
pada Agustus dan September 2012 lalu.
Dan harusnya ee DPR Komisi 9 dan Balek
mempertanggungjawabkan
anggaran yang dipakai tersebut dengan
lahirnya satu undang-undang yang
berkualitas.
Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah
Tangga bukanlah satu-satunya. Ada juga
rancangan Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Luar Negeri yang sudah dibahas
sejak tahun 2010.
Kalau undang-undang ini bisa
diselesaikan dalam periode sekarang itu
akan melengkapi sebenarnya atau ee akan
menambah kuat ee apa semangat untuk
perlindungan buru migran.
Ada juga rancangan Undang-Undang
Pengelolaan ibadah haji yang sudah
dibahas sejak tahun 2011. Lalu, RUU
hakkak Hukum adat dan RUU tentang
penyandang cacat. Rancangan
undang-undang tersebut adalah bagian
dari 160 RUU yang menjadi utang DPR
periode 2009-2014.
Sejak dilantik 1 Oktober 2009, DPR
periode ini mempunyai target
menyelesaikan 247 undang-undang. Namun
hingga akhir 2013 yang berhasil disahkan
hanya 87 undang-undang.
itu sudah termasuk Undang-Undang APBN,
Ratifikasi Perjanjian Internasional atau
Undang-Undang Pemekaran Wilayah yang
pasal perpasalnya nyaris sudah baku.
ini tidak sesuai dengan Undang Dasar 45
pasal 33 yang bunyinya bumi dan air yang
terkandung di dalamnya nya dikuasai oleh
negara dan sepenuhnya untuk kepentingan
rakyat.
Berantakan
rusak
korupsi
gedungnya aja yang bagus
rusak
kurang maju perbaikilah.
Kalau aku sebut kata DPR, apa yang e
Bapak tangkap? Satu kata aja tentang
DPR.
Nah, lihat ke sini, Pak. Lihat ke
kamera. Enggak enggak enggak enggak
ngerti ya.
Akan memenuhi kewajiban Presiden
Republik Indonesia. Akan memenuhi
kewajiban Wakil Presiden Republik
Indonesia.
DPR periode ini adalah DPR hasil Pemilu
tahun 2009 yang dilantik tanggal 1
Oktober 2009.
DPR mempunyai tiga fungsi,
yakni fungsi legislasi atau membuat
undang-undang, fungsi penyusunan
anggaran, dan menjalankan fungsi
mengawasi pemerintah.
Fungsi legislasi adalah fungsi yang
paling terukur untuk menilai kinerja
DPR, yakni apakah jumlah dan kualitas
undang-undang yang dihasilkan sesuai
target dan harapan masyarakat.
Dari 247 target rancangan undang-undang,
hanya 87 yang bisa menjadi undang-undang
atau sekitar 35%.
Itu sudah termasuk Undang-Undang APBN,
Perjanjian Internasional, dan Pemekaran
Wilayah yang pasal perpasalnya nyaris
sudah baku. Memang tidak mudah membuat
undang-undang. Secara singkat, beginilah
proses membuatnya.
[Musik]
Semua dimulai dari Proleknas atau
program legislasi nasional yang
menetapkan target undang-undang sesuai
kebutuhan zaman dan kehidupan
masyarakat. Setelah itu mulai disusun
naskah-naskah akademik yang menjadi
rancangan undang-undang baik oleh DPR
maupun pemerintah.
Setelahnya naskah-naskah tersebut akan
masuk proses harmonisasi oleh Badan
Legislasi atau baleg agar tidak
bertentangan atau tumpang tindih dengan
ratusan undang-undang lain.
Hasil harmonisasi balek kemudian dibawa
ke sidang paripurna untuk disetujui
menjadi rancangan undang-undang
RUU. Inilah yang akan dibahas di
rapat-rapat komisi bersama pemerintah.
Setelah jadi barulah disetujui dan
ditetapkan dalam sidang paripurna.
[Musik]
Proses berjenjang inilah yang barangkali
membuat 560 anggota DPR periode ini
hanya sanggup menyelesaikan 35%
undang-undang. Meski DPR periode
sebelumnya memiliki rapor yang lebih
baik, yakni menyelesaikan 57% dari
target kerja
karena undang-undang kalau pembahasan
itu tidak mungkin dilaksanakan tanpa
kehadiran pemerintah. banyak kasus di
mana pemerintah sudah dijadwalkan tapi
tidak hadir maka kemudian tertunda dan
itu bukan sekali dua kali terus gitu.
Nah, itu juga menjadi penyebab gitu.
Nah, itu mungkin dua hal itu ya. Jadi
dari masalah kerumitan undang-undangnya
itu sendiri dan yang kedua adalah ya
tingkat optimalitas tim.
Rata-rata setiap tahun ee mereka itu
berkeinginan untuk bisa mengesahkan
sampai dengan sekitar ee 70 sampai 80
undang-undang rencananya. Tetapi
kenyataannya rata-rata hanya 20% e 20
undang-undang hanya sekitar 30%. Maka
ini yang menjadi ee kekuatiran dan
sekaligus kekecewaan
anggota dan pimpinan. Saya salah satu
pimpinan tentunya juga bertanggung jawab
terhadap hal itu. Harus ada yang
dievaluasi, harus ada yang diperbaiki.
Caranya adalah untuk ke depan ee
seyogianya DPR tidak masuk pada wilayah
yang terlalu teknis.
Menurut Indonesia Budget Center, DPR
periode 2009-2014
mengalokasikan hingga Rp2 triliun untuk
membuat 200-an undang-undang. Setiap
tahun anggarannya berubah-ubah sesuai
target undang-undang yang akan dibuat.
Jika dirata-rata satu undang-undang
membutuhkan dana hingga Rp8,1 miliar di
luar gaji anggota.
Anggaran cukup yang sudah siap dan
tersedia biasanya merangsang semangat
kerja. Tapi Lukman Hakim Musni bersikap
sebaliknya.
Semangatnya sebagai guru di SD Kebon
Manggis, Jakarta Timur tak lekang oleh
urusan anggaran.
Ya, karena melihat seorang guru itu
kayaknya benar-benar luar biasa lah.
Besar sudut ketiganya juga berbeda.
Seorang guru itu pengabdian. Yang
pertama pengabdian. kita mengabdi di
masyarakat ya, anak bangsa. Kemudian
juga sekaligus kita mengabdi kepada
bangsa.
Sebagai guru honorer, Musni menerima
Rp300.000 per bulan kira-kira 1/enam
dari upah minimum di Jakarta.
Saya sini juga prihatin dengan apa yang
telah terjadi seperti DPR ketika
bersidang. Padahal bersidang itu enggak
enggak tiap hari ya.
Kalau saya kan istilahnya bekerja tiap
hari gitu kan. Nah, DPR hanya bering
saat-saat tertentu aja gitu kan. Tapi
kenapa kadang-kadang saya ketika melihat
berita itu ada yang tertidur ya kan
kadang juga masih ada yang absen
sedangkan
apa yang diamanahkan masyarakat terhadap
beliau itu kan ditunggu.
Tentu produksi undang-undang yang hanya
35% dari target tak dapat dinilai baik
atau buruk begitu saja. Kualitas atau
mutu sebuah undang-undang tetap jauh
lebih penting dari jumlah yang
dihasilkan. Sebab bagaimanapun DPR bukan
pabrik, maka mutu sebuah undang-undang
bisa dilihat dari puas tidaknya
masyarakat. Dan salah satu cara untuk
mengukurnya adalah di Mahkamah
Konstitusi.
Dari 87 undang-undang yang dihasilkan
DPR periode ini, 49 di antaranya adalah
hasil legislasi murni. Dari 49
undang-undang tersebut, hampir
separuhnya atau 22 undang-undang digugat
ke Mahkamah Konstitusi oleh berbagai
pihak.
[Musik]
Maka kini ada dua alat ukur kinerja DPR,
kualitas dan kuantitas.
[Musik]
jika gugatan atau judisial review sebuah
undang-undang dikabulkan MK. Otomatis
undang-undang itu tidak berlaku dan DPR
harus membahas ulang. Banyaknya
undang-undang yang diajukan judicial
review diakui Wakil Ketua DPR Muhammad
Soohibul Iman sebagai bukti produk
legislasi DPR yang kualitasnya kurang
baik.
Maka sesungguhnya harus menjadi
kesadaran bersama juga seluruh anggota
DPR dan pemerintah bahwa kita tidak bisa
menyusun undang-undang itu asal-asalan.
Nah, di titik ini ee kami akui bahwa ee
dengan kasus-kasus di yudicial review
itu maka berarti bahwa banyak ee
undang-undang yang dihasilkan DPR ya
memang kualitasnya masih ee kurang baik
gitu seperti itu.
Salah seorang yang turut menggugat
lahirnya sebuah undang-undang adalah
Amin Jalalen, seorang petani penggarap
lahan asal Cikamurang, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat.
Amin menggugat Undang-Undang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
atau Undang-Undang Perlintan yang baru
disahkan pada Juli 2013.
Tak seperti namanya, Undang-Undang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini
justru membuat Amin harus membayar sewa
lahan kepada negara tanpa ada harapan
tanah-tanah ini dapat dimiliki suatu
hari.
Setelah saya menggarap sendiri di lahan
Citayam ini, ternyata di sini itu ada
lahan luas yang kurang bermanfaat. Ada
tanaman tegakan jati juga ada satu dua.
Artinya kalau dibiarkan itu kan sayang.
Jadi terpaksa saya menggarap lahan
jitayam. Kemudian ee pada saat itu saya
diundang untuk ee jadi kesaksian di MK
atau Mahkamah Konstitusi. Saya sempat
mengatakan bahwa Undang-Undang Perlintan
sekarang yang kaitannya dengan ee tanah
negara yang sudah jadi digarap oleh
petani kemudian ee diundangkan dengan ee
hak guna garap dengan sistem sewa. Saya
katakan itu jahat. Kenapa saya katakan
jahat? Karena ini tidak sesuai dengan
Undang Dasar 45 pasal 33 yang bunyinya
bumi dan air yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan sepenuhnya
untuk kepentingan rakyat.
H he
[Musik]
Setelah bel sekolah berbunyi,
ruang-ruang kelas di SD Kebon Manggis,
Jakarta Timur ini segera penuh terisi.
Di ruang kelas 5, pelajaran pun segera
dimulai.
Guru Musni ada di sini.
Sisi AB dengan panjangnya sisi AC ini sa
ya. itu sudah artinya sudah budaya itu
sudah ada sudah ada ya ya yang kalau di
sekolah ini kan kita budayakan memang
adab santun ya kan bersalaman ya kalau
misalkan sama adik kelas memanggilnya
adik kalau kakak kelas memanggilnya
kakak seperti itu jadi enggak ada
istilahnya manggil nama-nama langsung
itu enggak ada
as ini sama panjang
sebagai pendidik tugas terbesar guru
musni adalah mengajarkan etika dan
kejujuran kepada anak didiknya termasuk
untuk tidak membolos.
[Musik]
Kursi-kursi kosong inilah barangkali
biang penyebab mengapa target
undang-undang yang diselesaikan DPR
hanya 35%.
juga biang keladi mengapa hampir separuh
dari undang-undang yang dapat
diselesaikan itu digugat ke Mahkamah
Konstitusi.
Pada tahun 2013 saja dari 560 anggota
DPR tingkat kehadirannya hanya sekitar
55 hingga 60%.
[Musik]
he
[Musik]
terutama karena sidang-sidang ini tengah
membahas agenda-agenda yang terkait
hajat hidup masyarakat.
Sebut saja saat pembahasan rancangan
Undang-Undang Hak Hukum Masyarakat Adat
yang tidak dihadiri 230 anggota.
Rancangan undang-undang ini gagal
menjadi undang-undang
atau rapat pembahasan RAPBN 2014 dan
pembahasan RUU keuangan yang tidak
dihadiri 263 orang.
Bahkan ada 291 anggota yang tidak hadir
saat DPR membacakan laporan kinerjanya
sendiri. Konon lagi ketika membahas
masalah-masalah yang jauh dari Jakarta
seperti otonomi Papua, Aceh, konflik
lahan atau perlindungan tenaga kerja
Indonesia.
Tidak hadir itu tidak ada apa? Tidak ada
hukuman pidananya, tidak ada sanksinya
gitu ya. Hanya ada adalah terkait dengan
ee etika gitu. Nah, di dalam kode etik
yang dibuat oleh DPR, kalau seseorang
tidak hadir ee kalau enggak salah enam
kali berturut-turut ya di dalam
paripurna atau di dalam sidang-sidang ee
alat kelengkapan dewan itu mereka
kemudian bisa diberikan sanksi oleh BK
gitu ya, badan kehormatan bahkan bisa
diberhentikan di in seperti itu. Nah,
tetapi kan ya namanya seperti itu kan
orang setelah lima kali bolos ya
berikutnya masuk kan udah enggak enggak
kena kan. Nah, makanya di titik ini
sebetulnya karena ini kaitannya etika
gitu ya, itu yang paling efektif itu
adalah nurani mereka, nurani para
anggota dewan ya. Ee dan tentu saja yang
juga penting selain nurani adalah ee
sorotan masyarakat ya. Karena itu
menurut saya media ya itu silakan aja
diekspos saja supaya mereka-mereka yang
memang punya tingkat kehadiran yang
rendah itu mereka juga akhirnya terketuk
hatinya karena ditekan oleh masyarakat
gitu.
[Musik]
Ini adalah contoh daftar fraksi dan
jumlah anggota yang tingkat kehadirannya
di bawah 50% sepanjang sidang paripurna
tahun 2012.
[Musik]
Guru Musni punya pekerjaan sampingan
melayani bimbingan belajar.
Itu dilakukan untuk menutupi honornya
yang hanya Rp300.000 per bulan.
Lalu apakah negara juga mengabaikan
honor anggota DPR?
Komponen pertama yang diterima setiap
anggota DPR adalah gaji pokok sebesar
Rp15.500.000.
Lalu ada aneka tunjangan mulai listrik,
tunjangan aspirasi, tunjangan
kehormatan, tunjangan komunikasi, dan
tunjangan pengawasan yang bila dijumlah
dengan gaji pokok nilainya mencapai Rp45
juta per bulan.
Ini belum termasuk gaji ke-13 atau
tunjangan hari raya dan dana reses atau
dana aspirasi dapil yang besarnya
Rp31.500.000
dan dalam 1 tahun terdapat 4 kali reses
atau totalnya Rp118 juta.
Sama ka
segitiga sama ka.
Bila guru Musni menganggap daftar ini
sudah cukup, dia salah.
Anggota dewan masih punya sumber
pendapatan lain, yakni dana insentif
pembahasan rancangan undang-undang dan
honor uji kelayakan dan kepatutan yang
besarnya Rp5 juta setiap kegiatan.
Ini masih ditambah dana kebijakan
insentif legislatif sebesar Rp1 juta
untuk setiap pembahasan rancangan
undang-undang.
Singkata, jika dijumlahkan rata-rata
anggota DPR menerima Rp1 miliar per
tahun atau sekitar 83 juta per bulan.
Pramono Anung sedang cuti untuk
berkampanye di dapilnya di Jawa Timur
ketika menanggapi ihwal pendapatan
anggota DPR.
Gaji DPR itu dipotong untuk iuran
partai, kemudian dipotong untuk ee
kekonstituen. Seorang anggota DPR ini
kurang lebihlah 18 sampai dengan 20
juta. Sementara dia harus setiap bulan
juga harus kembali ke konstituennya.
Mengenai ini cukup gak cukup menurut
saya relatif.
Menurut Independent Parliamentary
Standard Authority, IPSA, dan
International Monetary Fund IMF,
besarnya pendapatan anggota DPR di
Indonesia setara dengan 18 kali lipat
dari rata-rata pendapatan per kapita
penduduknya.
Dibandingkan dengan pendapatan
rakyatnya, gaji anggota DPR di Indonesia
berada di posisi empat besar dunia.
Posisi ini bahkan mengalahkan banyak
negara-negara maju seperti Amerika,
Inggris, dan Jerman.
Yohanes Atawuwur adalah buruh pabrik
kabel listrik di Tangerang, Banten.
Gajinya masih di bawah kebutuhan hidup
layak, besarnya Rp2.400.000
per bulan. Itu pun langsung dipotong
jika sehari saja ia tak masuk kerja.
Kita nih masuk si karyawannya masuk
dalam satu bulan dia ada alpanya
beberapa kali. Nah, itu biasanya dapat
surat peringatan satu SP1.
Ee SP1 itu berlakunya 6 bulan. Jadi,
dalam 6 bulan itu misalkan dia
ada sama kelakuannya ee aksennya enggak
bagus juga, dia dapat SP2. Kalau enggak
langsung SP3 biasanya tuh. Eh, terakhir
sih biasanya dikeluarin.
[Musik]
[Tepuk tangan]
Bukan seharusnya sudah ada ya di
Indonesia itu ee di Republik Indonesia
mekanisme pengawasan untuk masalah
teknis seperti ini. Buat apa jauh-jauh,
Pak datang sini bawa istri pula
capek-capek buang energi apalagi buang
uang rakyat gitu kan.
Tidak semua RUU itu harus diawali dengan
studi banding.
[Musik]
Sebagai seorang pekerja rumah tangga
seperti Andriansyah, hari libur bagi
orang lain tak serta-merta libur
baginya.
Eh, kadang-kadang kalau untuk mau libur
gitu kan agak susah juga kan kalau
bentrok sama yang punya rumah acaranya
mau ke mana gitu kan. Tetapi kita itu
pas harus kitanya libur gitu kan.
Berlin, ibu kota Jerman.
Ongkos pesawat ke sini sekitar Rp13 juta
per orang pulang pergi bila naik kelas
ekonomi.
23 April 2012, rombongan anggota Komisi
1 DPR tiba di Airport Tegel, Berlin.
Yang mengambil gambar adalah Perhimpunan
Pelajar Indonesia atau PPI, Organisasi
Pelajar Indonesia di luar negeri di mana
Bung Hatta dan Bung Sahrir pernah
menjadi anggotanya.
Dalam jamuan makan di Kedutaan Besar
Indonesia, para mahasiswa menyampaikan
protes terhadap acara kunjungan atas
nama studi banding ini.
Dan yang terhormat Bapak Yoris Tawai.
Namun bagi Komisi 1 DPR, kunjungan di
Berlin tahun 2012 ini dalam rangka
menilai boros tidaknya kantor-kantor
perwakilan Indonesia di luar negeri.
Lalu kami juga melihat kedatangan
anggota dewan ini selalu berjamaah atau
berbondong-bondong
malah di bawah juga istrinya di mana
kami melihat tidak ada
keefektivitasannya,
tidak ada urgensinya dan tidak ee sesuai
dengan manajemen kenegaraan yang
harusnya di Republik Indonesia itu
harusnya sudah maju dan modern. Mengapa
budaya ini dilestarikan?
Selama 2010 hingga 2013 ada 51 kali
kunjungan studi banding yang dilakukan
anggota DPR.
Bila kita buka peta dunia,
perjalanan-perjalanan itu akan tergambar
seperti ini.
[Musik]
Bukan seharusnya sudah ada ya di
Indonesia itu ee di Republik Indonesia
mekanisme pengawasan untuk masalah
teknis seperti ini. Buat apa jauh-jauh,
Pak datang sini bawa istri pula
capek-capek buang energi apalagi
buang-buang rakyat gitu kan.
[Musik]
Indonesia Budget Center mencatat tren
angka studi banding yang selalu naik
dari tahun ke tahun. Mulai hampir Rp70
miliar di tahun 2009 lalu meningkat
menjadi Rp162 miliar setahun kemudian.
Sedikit turun di tahun 2011 dan 2012
sebelum akhirnya mencapai Rp248 miliar
yang dianggarkan tahun 2013.
[Musik]
Studi banding itu tidak begitu apa
efektif dilakukan dengan ee datang
berombongan. cukup ada perwakilan salah
satu ee apa ee wakil dari pansus atau
komisi atau alat kelengkapan yang
bersangkutan ditambah dengan tenaga ahli
misalnya
ya seolah-olah studi banding ini menjadi
semacam ya ajang untuk ee wisata gitu.
Saya termasuk yang pernah mengusulkan
bahwa ya tidak semua RUU itu harus
diawali dengan studi banding gitu. Jadi
bisa kita harus bisa menerapkan satu
persyaratan yang lebih ketat. Boleh saja
mungkin RUU tertentu tidak perlu studi
banding gitu ya. Ya, teman-teman anggota
dewan ini menurut saya juga harus
bangkitlah kesadaran etisnya bahwa
mereka pergi ke sana tadi tujuannya
mulia luar biasa. Maka lakukanlah itu
dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian
ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
seperti ya ternyata justru lebih banyak
ke pergok belanja dan sebagainya gitu.
Sekretariat Jenderal DPR sebagai mesin
birokrasi di parlemen menolak
diwawancarai.
Setidaknya ada delan undang-undang yang
belum jadi meski DPR sudah studi banding
ke luar negeri.
[Musik]
Jadi ya tidak ada hubungannya lah antara
studi banding dengan selesainya sebuah
undang-undang.
Sehingga ketika anggaran itu
dialokasikan
maka yang ada adalah bagaimana
menghabiskan
anggaran studi banding ke luar negeri
adalah bagian dari total belanja DPR
yang dibiayai APBN. Tahun ini misalnya
DPR dan Sekretariat Jenderal memiliki
anggaran hingga Rp4,1 triliun sedikit
turun dibanding tahun lalu.
Bagaimana kita melihat bahwa fenomena
gaji DPR, fasilitas itu
dikaitkan dengan ee kinerja mereka.
Semoga tahun ini menjadi tahun yang
penuh rahmat. Jika dibandingkan dengan
total APBN yang R800 triliun,
sesungguhnya anggaran DPR tak sampai 1%
saja. Tapi memang bukan itu yang
dipersoalkan. Bagi warga negara seperti
Roy Salam, yang dipersoalkan adalah
kesesuaian antara anggaran dan output
yang dihasilkan. anggaran yang
dialokasikan atau bertambah setiap tahun
dari program-program dan kegiatan yang
diusulkan itu benar-benar punya hasil
yang bisa diukur oleh oleh ee oleh
publik.
Bahkan kita kan berharap sebetulnya yang
sudah masuk Prolnas ini apalagi yang
sudah masuk dalam pembahasan itu
sebaiknya dituntaskan gitu ya. Karena
kalau sudah masuk pembahasan kan berarti
memang juga dia sudah menggunakan
anggaran kan. Nah, itu harusnya
dituntaskan gitu
di pimpinan koordinator anggaran yang
langsung komunikasi ke banggar besarnya
siapa itu? Angelina Sonda Wayan Coaster
Kahar
[Musik]
ditetapkan menjadi tersangka tiba-tiba
di vonis 14 tahun menjadi kelinci
percobaan sekarang di vonis 6 tahun itu
juga bagi saya tidak menjadi soal.
H
[Musik]
[Tepuk tangan]
di mana ustaz
[Musik]
Selasa, 22 Februari 2011. Sidang
paripurna DPR kali ini terisi penuh.
Hak konstitusional anggota dewan telah
digunakan dalam pengusulan angket
perpajakan. Pembentukan pansus angket
perpajakan. Hari ini 530 anggota DPR
hadir alias hanya 30 orang yang tak
datang. Di paripurna biasa. Jumlah yang
kosong rata-rata di atas 200-an kursi.
Tapi hari ini mereka akan memutuskan hak
angket mafia pajak menyusul kasus gayus
Tambunan.
Praktik mafia pajak disinyalir merugikan
negara hingga Rp3 triliun karena target
penerimaan pajak yang tak tercapai.
Saya juga sama seperti rekan-rekan
sebelumnya yang mempertanyakan masalah
ini. Ada kesan seolah-olah pimpinan
memperlambat bahkan ingin membendung hak
angket perpajakan yang digagas oleh
ratusan anggota DPR. Terima kasih. Saya
persilakan yang tengah.
Baik.
Pimpinan mendapat setelah bersidang 9
jam dan menemui jalan buntu,
mereka akhirnya memilih voting.
Inilah daftar partai yang menolak dan
menerima hak angket mafia pajak.
Dua anggota yakni Lili Wahid dan Effendi
Khoiri membelot dari sikap fraksinya dan
memilih bergabung dengan kelompok
pendorong hak angket.
Dewan Penyelamat.
Mentalnya hak angket mafia pajak seperti
mengafirmasi indeks korupsi birokrasi
yang dilansir KPK bahwa DPR adalah
lembaga paling korup sejak 2009.
Selama periode itu silih berganti
anggota DPR tersandung kasus korupsi.
Yang paling menyita perhatian adalah
kasus Muhammad Nazaruddin. Bendahara
umum partai ini awalnya terlibat dalam
kasus sua pembangunan wisma atlet di
Palembang. Nasaruddin divonis 4 tahun 10
bulan penjara oleh pengadilan tipikor
dan diperberat oleh MA menjadi 7 tahun.
Tiga, menjatuhkan pidana denda sebesar
Rp200 juta dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 4 bulan.
Siapa saja yang terlibat di proyek
Hambalang yang aktif? Yang terlibat
mungkin terima uang banyak, tapi yang
aktif itu contohnya ditanya siapa yang
aktif di Kemenpora? Di Kemenpora itu
yang aktif yang benar-benar mengatur
semuanya adalah Pak Wafid. yang bawahnya
itu hanyalah menerima perintah dari Pak
Wafid. Terus ditanya siapa yang aktif di
DPR? Di DPR itu yang aktif ada beberapa
orang. Yang aktif ada Mas Anas sebagai
pengendali penuh, terus saya sebagai
pelaksana. di Komisi 10-nya di pimpinan
itu yang aktif betul yang mengendalikan,
yang selalu mendealkan berapa
persentasenya itu Ruli Azwar, Mahyu Eri
Ahmadi
di pimpinan koordinator anggaran yang
langsung komunikasi ke banggar besarnya
siapa itu? Angelina Sonda, Wayan
Coaster, Kahar.
Kasus Nazarudin berkembang menjadi drama
multibabak karena menyeret sejumlah
anggota dewan lainnya seperti Angelina
Sondah yang akhirnya divonis MA 12 tahun
penjara dan membayar utang pengganti
nyaris Rp40 miliar.
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
Angelina Patricia Pinkkan Sondak berupa
pidana penjara selama 12 tahun.
[Musik]
Kasus lainnya adalah Luthfi Hasan Ishak
yang saat itu adalah presiden partai.
Luthfi terlibat kasus korupsi dan suap
impor daging sapi di Kementerian
Pertanian.
Sidang Tipikor akhirnya memvonis Luthfi
16 tahun penjara. Khawatir vonisnya
diperberat, Luthfi tidak mengajukan
banding ke Mahkamah Agung.
[Musik]
Anggota Badan Anggaran DPR Waod
Nurhayati ditangkap KPK karena diduga
menerima hadiah terkait pengalokasian
anggaran percepatan pembangunan
infrastruktur daerah senilai Rp40
miliar.
Wa akhirnya divonis 6 tahun penjara
bahwa saya tawakal alallah. Saya telah
menyiapkan diri untuk hal yang terburuk
karena saya sudah terbiasa dengan
hal-hal yang buruk. Jadi bagi saya
ditetapkan menjadi tersangka tiba-tiba
divonis 14 tahun menjadi kelinci
percobaan. sekarang divonis 6 tahun itu
juga bagi saya tidak menjadi soal karena
dari awal saya sadar benar terlalu kecil
saya untuk ee mendapat keadilan.
[Musik]
Kasus korupsi anggota DPR yang juga
mendapat sorotan melibatkan Zulkarnain
Jabar. Politikus dari partai lama ini
dituding terlibat kasus korupsi
pengadaan Alquran di Kementerian Agama.
modusnya dengan memberi dukungan agar
anaknya sendiri dimenangkan dalam tender
pengadaan Al-Qur'an. Zulkarnain akhirnya
divonis 15 tahun penjara.
[Tepuk tangan]
Masih dari partai yang sama, anggota
Komisi 2 DPR Kirun Nisa ditangkap KPK
saat mengantar seorang pengusaha yang
akan menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi,
Akil Mukhtar.
Kasus termuttakhir adalah kasus suap SKK
Bigas dengan terdakwa Rudi Rubiandini.
Sejauh ini belum ada anggota dewan yang
terseret. Namun dalam sidang Rudi
menyebut sejumlah nama politikus DPR
seperti Sultan Batugana dan Tri Yulianto
dari partai pemerintah dan koalisinya.
[Musik]
Wakil Ketua KPK Busro Muqadas melansir
data antara tahun 2004 hingga 2011
kerugian negara akibat korupsi mencapai
Rp39 triliun.
Tentu tak semua melibatkan anggota
parlemen. Namun Indonesia Corruption
Watch mencatat tren korupsi anggota DPR
terus meningkat dari tahun ke tahun. ini
tidak lepas dari satu sistem dan ee
sistem politik dan kultur politik kita
yang juga turut menyuburkan pola-pola
praktik korupsi parlemen yang terjadi.
Misal bagaimana sistem pemilu ee yang
memang ee
menjadi ee ketika membangun keterpilihan
misal mereka melakukan cara-cara yang
memang ee menghalalkan segala cara.
[Musik]
di sini sama
lu jangan lu jangan menc
[Musik]
H
[Musik]
Amin Jalalen menekuni lahan pertaniannya
di Cikamurang, Indramayu, Jawa Barat.
Dia adalah bagian dari barisan warga
negara yang akan bersaksi bagaimana
produk-produk legislasi mempengaruhi
kehidupan mereka sehari-hari.
[Musik]