Transcript
1hLwYZTqMqI • 5 TAHUN DPR #2 PUBLIC POLICY
/home/itcorpmy/itcorp.my.id/harry/yt_channel/out/WatchdocDocumentary/.shards/text-0001.zst#text/0045_1hLwYZTqMqI.txt
Kind: captions Language: id [Musik] Wi [Tepuk tangan] B [Musik] kemenangan bola Amin jalalen hidup di desa Cikawung Kecamatan terisi Kabupaten Indramayu Jawa Barat sebagai petani Amin tak punya lahan sendiri yang digarapnya adalah lahan milik Perum Perhutani lahan negara Amin menggarap lahan seluas 600 Bata atau kurang dari 1 hektar sebagai petani cita-citanya hanya satu bisa punya tanah pertanian sendiri ya kalau saya rasa enggak benar bahwa petani itu ngusak hutan karena menanamnya itu bukan pada tanaman tegakan kalaupun ada yang satu dua ditegakkan juga itu tidak tidak ditebangi kalaupun mati sendiri kan itu kan yang kuasa yang ngur e tetapi minimal itu dimanfaatkan oleh kita petani juga rakyat juga ingin makan sama dengan pegawai kalau pegawai jelas gajinya kalau kita kalau enggak ada keberanian untuk menanam di lahan negara mau makan apa kan begitu harapannya sempat terbuka saat tahun 2011 DPR memasukkan rancangan undang-undang perlindungan dan pemberdayaan Petani dalam program legislasi nasional atau proleknas setelah 3 tahun dibahas 9 Juli 2013 undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani akhirnya disahkan tapi isi undang-undang nomor 19 tahun 2013 itu ternyata mengecewakan Amin salah satunya adalah pasal Di mana para petani kecil seperti dirinya Ternyata harus membayar sewa di lahan negara tanpa ada kepastian Apakah lahan ini suatu hari dapat dimiliki mekanismenya dengan cara lelang yakni lahan akan diberikan kepada penawar tertinggi rata-rata biaya sewanya adalah 5 kuintal gabah kering per 100 bata jika Amin menggarap 600 bata artinya dia harus membayar sewa 30 kuintal atau 3 ton ini artinya petani akan tekor sebab hasil produksi mereka hanya 3 kintal per 100 bata sedangkan biaya sewanya 5 kuintal baginya di tengah upaya mengejar Swasembada pangan dan ketahanan pangan petani yang menggarap lahan terlantar milik negara mestinya diberi insentif bukannya malah ditarik sewa kalau memang itu ada tanah yang tidak bermanfaat ya berikan saja untuk rakyat karena ini kan bisa mungkin kalau saya dengar berita per kepala itu sampai R9 juta mudah-mudahan dengan rakyatnya pada menggarap tanah di kehutanan ini di wilayah negara di tanah negara itu bisa ada memasukan dengan begitu ada income untuk negara kan begitu petani kecil seperti Amin jalalen jumlahnya signifikan di negeri ini meski terus menurun sensus pertanian mencatat tahun 2003 masih terdapat 19 juta rumah tangga petani gurem namun kini tinggal 14 juta saja petani gurem atau petani kecil adalah petani yang menggarap lahan tak lebih dari Seteng hektar di sisi lain jumlah petani juga turun hingga 5 juta rumah tangga bila 10 tahun lalu terdapat juta rumah tangga sekarang tinggal 25 juta keluarga penurunan angka petani gurem menegaskan makin sulitnya mereka mendapatkan akses lahan sementara penurunan jumlah rumah tangga di sektor pertanian menunjukkan hilangnya daya tarik masyarakat menggeluti usaha ini maka kebijakan menarik sewa terhadap petani gurem yang menggarap lahan terlantar milik negara dianggap membingungkan bagi aktivis sosial seperti Gunawan dan lembaganya ihjs di ranah eh praktiknya dengan tanah negara itu disewakan kepada ee kepada petani otomatis eh ee petani harus mengeluarkan biaya lagi untuk menyewa ee tanah nah ketika dia tidak memiliki biaya maka akan terjebak lagi kepada sistem ijon sistem eh rentenir lahan adalah jaminan kesejahteraan bagi petani juga insentif agar orang mau berusaha di sektor ini sebuah penelitian menyebut jika petani mempunyai lahan 1 hektar ia bisa punya pendapatan 2,7 juta per bulan jika lahannya 2 hektar petani bisa menghasilkan r5,4 juta per bulan pendapatan yang lebih besar mencapai rp1,7 juta jika lahannya mencapai 5 hektar jumlah yang cukup untuk hidup layak di desa tapi hanya sedikit petani yang punya lahan seluas itu 60% petani adalah petani penggarap yang tak punya lahan atau petani dengan lahan kurang dari Seteng hektar di Malaysia yang negaranya lebih kecil dari Indonesia rata-rata petaninya punya lahan 4 hektar di Thailand 5 hektar bahkan di Australia mencapai 100 he per petani tak her bila pet kemiskinan struktural data Badan Pusat Statistik Maret 2013 menyebut rakyat miskin jumlahnya 28 juta orang dan 60%-nya adalah petani dan keluarganya Amin mewakili jutaan petani gurem lainnya berangkat ke Jakarta menggugat undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani ke Mahkamah Konstitusi saya diundang untuk e jadi kesaksian di di mah MK atau Mahkamah Konstitusi Saya sempat mengatakan bahwa undang-undang undang-undang pelintan sekarang yang kaitannya dengan ee tanah negara yang sudah jadi digarap oleh petani kemudian ee diundangkan dengan ee hak guna garap dengan sistem sewa saya katakan itu Jahat kenapa saya katakan jahat karena ini tidak sesuai dengan Undang Dasar 45 pasal 33 yang bunyinya bumi dan air yang terkandung di dalamnya Dik oleh negara dan sepenuhnya untuk kepentingan [Musik] rakyat isu land reform atau redistribusi tanah kepada petani adalah isu lama dulu pernah menjadi prasangka karena identik dengan gagasan Partai Komunis Indonesia PKI tapi sejatinya nya isu ini muncul Sejak Indonesia merdeka ketika rakyat berusaha mengambil tanah-tanah yang dikuasai perkebunan-perkebunan Belanda dan Eropa selama penjajahan hingga pemerintahan berganti berkali-kali distribusi tanah tak pernah tuntas bahkan menyulut konflik agraria di mana-mana padahal Presiden SBY menyebut ada sekitar 9 juta hektar lahan yang bisa diredistribusikan ke petani bila jumlah itu dibagikan dengan benar akan ada 9 juta orang seperti am yang bisa menggarap lahan masing-masing 1 hektar atau 600 bata dan bila tiap 600 bata lahan menghasilkan 1,8 ton beras seperti Amin maka Indonesia akan berhenti mengimpor beras bahkan bisa [Musik] mengekspornya selain urusan kepemilikan lahan undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani juga memuat tentang organisasi petani yang harus diatur oleh pemerintah seperti Z u dengan e negara telah menentukan bentuk-bentuk dari kelembagaan petani dan kemudian mewajibkan petani bergabung terhadap kelembagaan yang telah e dibentuk oleh negara itu kan sesungguhnya juga menghidupkan kembali korporatisme negara rejim militer [Musik] baruang-ang per inia DPR cita-citanya Mulia agar petani di Indonesia terangkat harkat hidupnya tak selalu hidup di jurang kemiskinan undang-undang ini memberikan jaminan akses modal bagi petani juga perlindungan asuransi pertanian bagi mereka yang gagal panen undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani atau perlintan adalah satu dari 49 undang-undangil legisiurn DPR perie ini dariangang undang DPR itu 22 di antaranya digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat termasuk undang-undang perlintan dari 49 undang-undang itu setidaknya ada tujuh undang-undang yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak ketujuh undang-undang itu adalah undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani undang-undang pangan undang-undang Perumahan dan kawasan pemukiman undang-undang fakir miskin undang-undang Desa undang-undang lembaga keuangan mikro dan undang-undang tentang badan penyelenggara jaminan sosial atau [Musik] BPJS inilah itikat baik yang terkandung dalam 7 undang-undang produk DPR periode 2009-2014 namun di mata Amin jalalen itikat baik saja tidak cukup sesungguhnya harus menjadi kesadaran bersama juga seluruh anggota DPR dan pemerintah bahwa kita tidak bisa menyusun undang-undang itu asal-asalan nah titik ini ee kami akui bahwa ee dengan kasus-kasus di judicial review itu maka berarti bahwa banyak ee undang-undang yang dihasilkan DPR ya memang kualitasnya masih ee kurang baik gitu seperti itu dari tujuh undang-undang yang dianggap menyangkut hajat hidup orang banyak empat di antaranya digugat ke Mahkamah Konstitusi yakni undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani atau perlintan undang-undang pangan undang-undang Perumahan dan kawasan permukiman dan undang-undang badan penyelenggara jamin sosial atau BPJS setelah Amin jalalen di Indramayu menggugat undang-undang perlindungan petani kini giliran seorang petani dari Kediri yang mempersoalkan undang-undang pangan namun Seorang warga desa tertinggal di Bogor justru menaruh Harapan pada undang-undang desa dan Seorang peternak bebek dari Yogya akan terimbas pemberlakuan undang-undang lembaga keuangan mikro [Musik] sehari-hari orang mengenalnya sebagai petani jagung tak banyak yang tahu bahwa warga desa Toyo resmi Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ini adalah seorang bekas narapidana [Musik] semua bermula dari kesadaran bahwa petani tak boleh tergantung pada benih yang dipasok perusahaan 3 tahun beruji coba Ia berhasil menemukan benih jagung unggul yang diberi nama benih k atau benih jagung Kediri benih jagungnya ternyata Laris Manis pesanan bisa mencapai 5 ton karena kualitasnya memang bagus dan harganya lebih murah dibanding bibit buatan pabrik tapi sukses ini membuat sebuah perusahaan produsen benih jagung meradang perusahaan itu menuding pria ini memalsukan merek benih produknya dalam sidang ia kalah dan divonis 7 bulan [Musik] penjara intinya dari perusahaan itu satu petani tidak boleh membudidayakan tanaman maksudnya jagung khususnya Nah jadi kalau istilahnya jagungnya petani itu hampir sama dengan kepunyaan perusahaan perusahaan mengalami katanya kerugian lebih luas lebih parah lah tapi ada unsur lagi kalau perusahaan tidak bisa menurunkan benih tetap petani berjuang membuat benih hanya gitu aja jadi perusahaan kan Harganya terlalu mahal lah petani kan sederhana kalau bisa ya petani itu jualnya enggak begitu mahal jadi petani itu gak dirugikan gitu loh maksudnya kan gitu Kuncoro bukan satu-satunya petani kreatif yang menjadi korban kriminalisasi sejak 1994 sedikitnya ada 17 petani yang dikriminalisasi gara-gara memproduksi bibit sendiri undang-undang pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang disahkan DPR digugat 11 lembaga swadaya masyarakat ke Mahkamah Konstitusi karena ada pasal yang dikhawatirkan bisa memenjarakan petani salah satunya adalah pasal tentang pencegahan penyembunan bahan pangan oleh pelaku usaha pangan di mana kategori pelaku usaha pangan terlalu luas dan berpotensi mengancam rumah tangga petani yang memiliki stok bahan pangan ada juga pasal tentang keamanan pangan terkait teknologi rekayasa genetika seperti pengadaan bibit peredaran benih gmo itu dikuasai oleh EE enam perusahaan multinasional dan satu perusahaan besar menguasai 90% peredaran benih ee ee rekayasa genetika ini nah saya pikir karena pemerintah tidak bisa mengontrolnya dan ini berpotensi merugikan secara nasional apakah itu secara lingkungan hidup ya Secara ekonomi dan kesehatan lebih baik ini dihapuskan saja sampai pada titik tertentu pengembangan ee benih-benih unggulan ya versi Indonesia ini bisa dibuat dan diedarkan kepada masyarakat dan tentunya tidak berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan bila undang-undang ini diberlakukan para penggugat khawatir kasus seperti Kuncoro akan terjadi lagi sebaliknya hal-hal penting yang mendukung para petani justru tidak diatur undang-undang pangan Bagaimana petani itu memang mempunyai hak terhadap tanah tidak diatur Bagaimana petani juga bisa mendapatkan sumber-sumber air atau misalnya infrastruktur irigasi yang baik Bagaimana petani juga tidak bisa diatur bagaimana dia bisaendapatkan benih benih yang baik dan juga artinya permodalan dan termasuk juga persoalan harga yang layak untuk ee petani itu tidak diatur secara gamblang namun yang lebih penting undang-undang pangan digugat karena negara dianggap tidak memasukkan konsep kedaulatan pangan dan cenderung menyerahkan urusan pangan kepada swasta dan bisa kita bayangkan kalau persoalan pangan apalagi misalnya khususnya misalnya beras yang merupakan makanan pokok ee rakyat Indonesia itu sudah diatur oleh pihak lain atau pihak perusahaan ya artinya ya secara tidak langsung persoalan kedaulatan negara ini sudah tidak ada [Musik] [Tertawa] pasangan bironti dan ismadi adalah peternak bebek sekaligus pengusaha telur asin di Yogyakarta sebagai pengusaha kecil mereka punya pengalaman buruk dengan bank pernah dulu awal Saya pernah pinjam di Bank Eh tapi ya itu saya waktu itu emang betul-betul butuh modal itu karena waktu itu mau lebaran ya saya kan harus kalau Lebaran kan harus stok sampai tiga kali lipat benar-benar butuh ternyata saya butuhnya waktu itu 15 sih cuma dikasih EMP Ya udah jadi enggak jadi apa-apa malah susah terus e apa habis itu itu padahal saya rutin loh pembayaran itu saya rutin tapi kayaknya Kayak enggak percaya gitu Jadi saya gimana rasanya terus setengah tahun saya tutup dah kapokangadi Yogyakarta ini pun berpaling pada Credit Union Cindelaras tumangkar sebuah lembaga keuangan yang berbasis komunitas meski awalnya ia ragu pada waktu itu saya belum percaya 100% ya kalau E ini koperasinya itu legal Enggak soalnya kan selama ini di seperti yang diberitakan di media itu ada apa investasi bondong lah ada pokoknya yang bikin kita itu takut jadi kita enggak Pinjam cuman kita selidiki dulu e Setelah itu kita ternyata eh warga sekitar sini pun yang punya usaha pun pada pinjam itu eh dan 2 tahun yang lalu kita mulai coba untuk pinjam di Cindelaras itu syaratnya mudah ia cukup menjadi anggota dengan simpanan pokok Rp500.000 dan simpanan wajib r10.000 per bulan dengan 4.000 anggota seperti bironti Credit Union Cindelaras bisa memberi pinjaman Rp15 juta yang langsung dibelikan itik untuk usaha telur asin Tak Butuh waktu lama bagi bironti omsetnya langsung melejit dari semula 40 butir telur kini memproduksi 400 butir per hari tapi jendela ras bukan rentenir simpanan pokok anggotanya memang baru Rp1,5 miliar namun asetnya sudah mencapai rp26 miliar aset sebesar itu adalah buah dari sirkulasi kredit yang disalurkan yang kini mencapai Rp2 [Musik] miliar tapi ketenangan lembaga kredit seperti cendelaras tiba-tiba terusik oleh kabar pengesahan undang-undang lembaga keuangan mikro yang disahkan DPR undang-undang nomor 1 tahun 2013 ini sejatinya bertujuan baik yakni melindungi masyarakat dari praktik lintah darat atau rentenir melindungi dari penipuan berkedok investasi juga menjamin akses kredit bagi skala usaha kecil tapi niat baik itu dianggap tidak cukup oleh anggota Cindelaras seperti marsen Sinaga salah satunya karena undang-undang ini membatasi wilayah operasi sebuah lembaga keuangan mikro maksimal hanya satu kabupaten jadi sampai sekarang saya enggak terlalu paham kenapa misalnya undang-undang Ini mesti keluar dengan aturan seperti itu yang bisa mengecilkan atau tanda petik mengganggu usaha yang sudah besar seperti cuuct ini gitu loh engak paham itu sederhana sekali pasti mengganggu sekali menurutku Credit Union pertama kali dibentuk di Jerman tahun 1864 masuk ke Indonesia tahun 1970 dan berkembang sangat pesat awalnya hanya se lembaga dengan anggota ratusan orang kini lembaga Credit Union di Indonesia jumlahnya 900 lebih dengan anggota 1,5 juta orang simpanan anggotanya R7 triliun total asetnya lebih dari R8 triliun Credit Union berkembang pesat berdasarkan pada tiga asas kemandirian atau suwadaya solidaritas dan pendidikan atau pemberdayaan Kenapa perusahaan besar termasuk multinasional itu menjadi kuat sekali karena mereka bisa melampaui negara bayangin sekarang usaha kecil melampaui Kabupaten aja enggak bisa Ada sejumlah pasal dalam undang-undang lembaga keuangan mikro yang dianggap sebagai ancaman bagi cindel Laras dan dipertanyakan sejumlah pihak selain soal pembatasan wilayah lembaga keuangan Mus berbadan hukum persuan terbatas atau koperasi dan bila berbent PT sahamnya 60% harus dimiliki o pemerintah daerah Lalu ada juga ketentuan tentang suku bunga maksimal yang dianggap bias kepentingan industri perbankan yang telah mapanuran yang mengatakan 60%ik pemerintah itu berar sebenarnya hak suara menentukan pilihan-pilihan yang dilakukanm sahunelarungun near mu undang-undang untuk meliyarakat puanest punend undangundang ini tidakend di manakyguhanguning percay Dan itu menjadi basis kek mka Ara warga negara ini akan kuat kalau mereka bersatu dalam ikatan saling percaya itu yang mau kita bangun di cuu nah pertanyaannya kita sudah bikin mekanisme bersama nih ya pertanyaannya negara masuk ke dalam pertanya kamu siapa negara enggak usah ikut kamu ini adalah kayak arisan kami kami sedang berarisan ngapain negara Mesti ikut dan mewajibkan kelompok arisan ini melapor ke dia setiap 4 bulan dari kekhawatiran marsen dan peternak bebek seperti bironti negara justru Diharapkan hadir oleh warga desa tertinggal seperti Endin Sadewa harapannya membuncah pada undang-undang desa yang disebut-sebut sebagai salah satu prestasi DPR periode [Musik] ini jalanan seperti ini ada di desa lwi karet Kecamatan kelapanunggal Kabupaten Bogor Jawa Barat kondisi ini menjadi beban warga sebab tak semua warga punya sepeda motor kalau naik ojek ongkosnya Rp50.000 sekali jalan desa ini berjarak 20 km dari kediaman pribadi presiden di Cikeas namun Desa louaret termasuk desa tertinggal salah satu indikator nya karena tak ada listrik untuk pendidikan hanya ada satu sekolah agama setingkat SD jika ingin melanjutkan ke SMP anak Lewi karet harus pergi ke luuar desa kondisi ini sudah dirasakan warga Lewi karet sejak tahun 1930 atau 15 tahun sebelum Indonesia merdeka Kampung ini dihuni sekitar 800 jiwa yang terdiri dari 200 kepala keluarga dan mayoritas adalah petani salah satunya Yusuf 27 tahun selain menjadi petani Ia membuka jasa penggilingan tepung di rumahnya yang lebih senior adalahin Sadewa 44 tahun Ia anggotaaga pemberaanyarakat desa atau LPM saya awal petani palawijo palawija plusus misalnya ada juga hasil dari kayu cuma permasalahan e Kami di sana terutama untuk masalah ases jalan ya aset jalan dari sana itu untuk menuju kota itu sangat e sulit sekali ada en indikator sebuah desa disebut Tertinggal yakni perekonomian masyarakat sumber daya manusia infrastruktur dasar kemampuan keuangan daerah aksesibilitas dan karakteristik daerah dan Loui karet adalah satu dari 70 desa tertinggal di Kabupaten [Tepuk tangan] Bogor secara nasional desa tertinggal jumlahnya mencapai 32.000 desa yang tersebar di 183 kabupaten dan kota ini hampir separuh jumlah desa di seluruh Indonesia yang mencapai 72.000an di 32.000 desa tertinggal terdapat 57,5 juta jiwa yang sebagian besarnya adalah warga miskin secerca harapan datang dari Senayan pada 18 Desember 2013 DPR mengesahkan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Desa ada beberapa catatan positif dari undang-undang ini pertama kepala desa dan perangkatnya akan mendapat gaji sehingga diharapkan lebih serius dalam melayani warganya yang kedua tiap Desa akan mendapatkan dana perimbangan 10% langsung dari APBN tanpa melalui Kementerian besarnya antara 700 juta hingga r,4 miliar per Desa ini disesuaikan dengan kondisi geografis jumlah penduduk dan angka kemiskinan yang ketiga konsep pembangunan yang digagas di desa akan diakui sebagai bagian dari konsep rencana pembangunan di kabupaten atau kota dari bawah ke atas Bukan sebaliknya jadi harapan kami ke depan mudah-mudahan adanya undang-undang Desa ee bisa memberikan peningkatan ee pembangunan di desa kami terutama Kampung Cibuntu ciorai ee sangat membutuhkan e perhatian juga dari pemerintahan pusat bukan hanya dari pemerintahan daerah3%enduk miskin Indonesia memang tinggal di desa Badan Pusat Statistik mencatat September 2013 jumlah penduduk miskin mencapai 28,5 juta orang atau setara 11,4% total jumlah penduduk Indonesia oleh DPR kelompok fakir miskin menjadi perhatian formal dengan disahkannya undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang fakir miskin dan anak terlantar poin penting dari undang-undang ini adalah negara akan mengambil peran lebih besar dalam penanganan dan kesejahteraan fakir miskin urusan data yang selama ini jadi titik lemah penanganan fakir miskin Diperbaiki dengan pola pendataan dari bawah ke atas seseorang yang merasa dirinya masuk dalam golongan fakir miskin bisa mendaftar lewat Desa undang-undang ini juga memperjuangkan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi warga miskin namun Urban konsorium LSM yang kerap terlibat dalam pendampingan kelompok miskin di perkotaan menilai ada kelemahan dalam undang-undang tersebutah satu kelemah akir misisi fakir miskin itu sendiri dalam undang-undang itu disebutkan bahwa fakir miskin adalah orang-orang yang tidak punya penghasilan dan pekerjaan diandaikan orang kalauak punyaasilan miskinitu ya undang-undang ini dianggap hanya memiliki paradigma menyuni dan berusaha memberakan fakir miskin namun tidak mengatur akar yang menebkanemisnyaeemis gitu ya jadi persoalan kemiskinan itu bukan persoalan ee orang miskin yang bermasalah tapi struktur sistem hukum yang ada sekarang itu tidak melindungi orang-orang miskin itu gitu maka Edi Saidi menduga urusan fakir miskin dan kemiskinan hanya akan menjadi angka dan komoditas salah satunya dalam politik dana bantuan sosial atau Bansos tahun 2014 ini saja pemerintah mengalokasikan dana Bansos r91,8 triliun yang tersebar di berbagai Kementerian itu belum termasuk dana Bansos yang dikelola oleh kepala daerah alih-alih mensejahterakan kelompok masyarakat miskin dana Bansos selama ini kerap menjadi ajang kepentingan politik dan berpotensi korupsi tak heran bila KPK menyurati pemerintah dan kepala daerah agar menghentikan semua dana bantuan sosial di musim Pemilu ini [Musik] inilah wajah ibuota [Musik] Jakarta tapi yang ini juga wajah lain [Musik] Jakarta tangan dewekan sebenarnya suap-suap karar anak berarti kasih sayang lokasi permukiman ini ada di rt2 rw5 Kelurahan Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat jaraknya tak lebih dari 10 km dari Istana Negara meski terlihat seperti ini permukiman ini punya julukan mentereng [Musik] Paris tentu bukan Paris [Musik] ini Paris di sini adalah singkatan dari Perumahan berbaris-baris kalau ke sini RT RT kan bedeng itu bedeng-bedeng ya Ada Bedeng a Bedeng B Bedeng C baru RT3 ke sini termasuk masjid ini letter situ rt4 Adanya di dalam rt1 baru depan yang agak mendinganlah istilahnya yang agak Kumu sekali antara rt4 RT3 rt2 Kampung ini mulanya Tanah kosong yang mulai didiami tahun 1960-an lama-lama saat ini rt2 dihuni 230 kepala keluarga dengan total penduduk 730 jiwatuk berapa orangang ibunya Anak diw Kecamatan Johar Baru Jakarta pusatan yang 11.000 jiwa lebih artinya Tingkat kepadatan penduduknya mencapai 48.000 jiwa per k atau 48 kali lipat dari angka ideal bandingkan dengan Papua Barat yang kepadatannya hanya orang per km per tak heran bila kawasan ini disebut-sebut sebagai salah satu kawasan terpadat di dunia Inil kepembangunan yangus RT R adalah potret nyata kepadatan di Tanah Tinggi rumah bedeng luasnya tak lebih dari 4 m per namun rumah petakan ini dihuni beberapa keluarga sekaligus warga pun harus bergantian untuk bisa tidur bandingkan dengan standar organisasi kesehatan dunia Who di mana satu orang memerlukan ruang minimal 7 m per dulu Tuh jatahnya kurang lebih 2 me kan ada yang lebar karena orang butuh dijual sebelah satu Intinya satu satu kotak itu dua panjang itu empat Berhubung ada kebutuhan barangkali kan disatuin jadi itu tapi kebanyakan du 4 24 kena kena tembok iya kena tembok setengahah 3 koma ya 38 panjang untuk urusan mandi dan cuci warga mengandalkan MCK umumak Suparno adalah mantan RT di sini lima periode Suparno menjabat sebelum digantikan wakilnya sutara Suparno adalah generasi awal penghuni kawasan Tanah Tinggi masjid menurut cerita orang tua saya ini dulu Memang Tanah kosong awal itu ada Yayasan Veteran Yayasan Ampera amanat penderitaan rakyat nah ditampunglah tuh masyarakat yang enggak punya tempat dikasih tempat di sini dibangun penduduk kawasan ini umumnya bekerja sebagai buruh kasar pedagang kecil kerja serabutan dan bahkan pengangguran inilah populasi yang ikut menyangga ekonomi Jakarta Waduh kalau menurut kategori sih enggak termasuk karena kan Iya enggak Sehat satu ittilasi juga enggak ada itu udara enggak masuk terus penataan Gang juga kurang ya kan Ya makanya saya ini mohon ke anggota dewan apa Tolonglah istilahnya ke harus ke bawah itu harus diperhatiin nomor 27 DPR bukannya tak memikirkan masalah ini 12 Januari 2011 parlemen mengesahkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman undang-undang ini langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi begitu diundangkan salah satu pasalnya mengatur luas rumah minimal harus 36 m per lagi-lagi didasari niat baik agarat Hun manusiaan justru menghentikan subsidi KPR pada rumah di bawah tipe 36 inilah yang menyulitkan pengembang dan masyarakat karena tak ada subsidi kredit harga rumah tipe kecil menjadi lebih mahal dan tidak terjangkau konsumen menengah ke bawah padahal kebutuhan warga terhadap rumah tipe lebih kecil masih tinggi Bank Tabungan Negara atau BTN mendapati 100.000 permohonan kredit rumah bersubsidi setiap tahun gugatan di Mahkamah Konstitusi itu langsung diterima artinya undang-undang Perumahan bikinan DPR harus diganti di atas kertas kemenangan ini seperti kabar baik bagi warga di tanah tinggi namun bahkan untuk memiliki rumah tipe 21 pun Suparno mengaku tak pernah bermimpi k-kita orang begini saya rasa Enggak sanggup enggak mampulah sang sistem kreditnya aja kan uang mukanya tahu sendiri kan puluhan juta kita buru harian begini enggak [Musik] nyampai kesulitan Suparno mewakili kesulitan warga tanah tinggi yang kebanyakan bekerja serabutan Namun sebagai orang yang juga tak Memiliki pekerjaan tetap Marsa sedikit lebih beruntung Dari Suparno setidaknya ia Bisa berobat gratis berkat kartu BPJS buah dari undang-undang bikinan DPR [Musik] [Tepuk tangan] ilah ritas atau yang akapa Johan Johan ad bagian dari 98 buruh yang bekerja di pabrik tembaga untuk bahan kabel listrik 13 tahun sudah Johan menjadi bur penghasilannya baru setara upah minimum di Tangerang yaitu up tak cukup penghasilan itu harus bisaemenuhi kebutuhan keluarganya penghasilan saya buat bantu ke keluarga saya dulu buat saya masih kalau saya saya ini kan tinggalnya masih bareng orang tua jadi kadang-kadang masih ada tanggungan juga nih ke saudara yang lain ke adik gitu [Musik] kan syaratnya tidak boleh sakit sebab biaya berobat [Musik] mahal Marsya Hadi nasibnya tak sebaik Johan ia tak punya pekerjaan tetap hanya jadi pekerja serabutan dengan pendapatan hanya 700.000 per bulan kalau sakit Marsya Hanya bisa pasrah untung sekarang ada badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS Emang cepat juga sih cepatnya apa satu baru mungkin keduanya ya itulah Saya pikir kan kalau saya kejarnya dulu gakin saya enggak punya gakin pas mau operasi udah kewalahan kan kayak apa gitu susahnya begitu saya Pikirlah Takutnya nanti ini gakin enggak ada lebih berabi lagi bahkan saya bilang saya sudah enggak kerja gitu kan Ya udah saya bikin dulu kakek EMP cucu ini peserta kartu gakin atau keluarga miskin Januari lalu Mars pergi ke puskesmasoa Jakarta Utara untuk mengurus kartu BPJS sejak itu Mars sudah menggunakan kartunya dua kali bahkan yang kedua Mars harus dirawat inap hingga 10 hari dan semuanya gratis senya ya kalau orang-orang mah Pak cek dah ada dah itu biaya bapak di situ ada kan kalau di kasir mau kita mau pulang diit kan Nih biayanya sekian-sekian ggak tahu saya enggak ada di situ kan ada harga kita itu yang dibayar sama [Musik] pemerintah badan penyelenggara jaminan sosial memang diluncurkan tahun ini tapi embrionya sudah dimulai sejak 10 tahun lalu lewat undang-undang Sist sistem jaminan sosial nasional yang ditetapkan pada era pemerintahan Megawati dan dirintis sejak era Gusdur namun undang-undang sistem jaminan sosial gagal memenuhi target operasionalnya tahun 2009 rancangan undang-undang BPJS pun digodok di DPR lewat pembahasan yang alot undang-undang BPJS disahkan DPR tanggal 29 Oktober 2011 BPJS di Indonesia ada dua BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan BPJS kesehatan mulai berlaku 1 Januari 2014 lalu dan diresmikan presiden sbyiknya sedangkan BPJS ketenag kerjaan masih menunggu hingga Juli [Musik] pelaksanaan BPJS Kesehatan sejauh ini masih belum sempurna salah satunya karena data warga penerima bantuan iuran yang berbeda BPJS saat ini hanya menanggung 86,7 juta rakyat miskin padahal data BPS menyebut tahun 2011 warga miskin jumlahnya 96,7 juta orang alias kurang 10 juta orang masalah ini bakal diatasi dengan penambahan dana r00 miliar masalah lain adalah kecilnya premi yakni antara r5.000 hingga r.000 per bulan nilai ini dianggap terlalu kecil dan mengancam rumah sakit Tapi BPJS Kadung jadi kabar baik bagi Mars Hadi meski belum tentu bagi Johan sang buruh pabrik kabel pasalnya dalam undang-undang BPJS premi yang tadinya menjadianggungan pengusaha kini sebagian harus dibayar oleh buruh problemnya adalah buat pekerja sekarang pekerja sudah membayar iuran 4,5% itu paling tidak itu sekarang sudah r0.000 lalu gaji reminar sekarang R juta Nah tetapi pemerintah mengangkan orang miskin itu hanya 29.000 22.500 artinya jauh berbeda dengan [Musik] kebohanatatan lain di mata serikat buruh Kendati disebut sebagai salah satu prestasi legislasi selain undang-undang Desa undang-undang BPJS dianggapum maksimal menerapkan prinsip sistem jaminan universal undang-undang ada kelemahan masih karena apa yang dapat pensiun itu kalau dia sudah tahun und-ang itu sebenarnya belum melindungi 5 tahun lalu rakyat Indonesia memilih 560 orang wakilnya dengan harapan terjadi perubahan kehidupan yang lebih baik bahwa DPR Perlu diperbaiki Iya sistemnya aturan main Perlu diperbaiki Iya kualitas anggotanya Perlu diperbaiki Iya yang kasihan adalah lembaganya menurut saya Ya karena ini kan lembaga yang sangat terhormat yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Presiden kalau Lembaga ini kemudian di apa menjadi tidak berdaya yang rugi siapa yang rugi bangsa ini kalau mau mengkritisi anggotanya yang katakanlahnya korupsi yang nonton film porno yang bolos terbuka saya sih senang-senang aja kan gitu dengan sebaik-baiknya dan [Musik] seadil-adilnya setiap kebijakan memang tak bisa memuaskan semua pihak tapi pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa pihak yang lebih dulu harus dipuaskan adalah pemegang saham terbesar republik ini [Musik] rakyat [Musik] than