Resume
_CTZDxzTuuU • WEBINAR ASN BELAJAR SERI 26 - PENDEKATAN HUMANIS ASN DALAM PENEGAKAN PERDA
Updated: 2026-02-12 02:05:21 UTC
Back Source
Prev Next

Berikut adalah rangkuman komprehensif dan terstruktur berdasarkan transkrip yang diberikan.

Transformasi Satpol PP: Membangun Citra Humanis dan Profesional di Era Digital

Inti Sari (Executive Summary)

Webinar ini membahas transformasi mendalam yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengubah citra publik dari yang semula dianggap "arogan" menjadi institusi yang humanis dan profesional. Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, Satpol PP dituntut untuk beradaptasi dengan ekosistem digital (era 4.0 dan 5.0) melalui penguatan kompetensi, penegakan hukum yang berbasis kepatutan, serta inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada perlindungan masyarakat. Pembahasan mencakup strategi manajemen SDM, inovasi teknologi, serta penerapan nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam menjalankan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Poin-Poin Kunci (Key Takeaways)

  • Perubahan Paradigma: Satpol PP harus beralih dari pola pikir "penguasa" menjadi "pelayan masyarakat" yang humanis, persuasif, dan solutif.
  • Dasar Hukum & Kewenangan: Penegakan Perda harus berlandaskan UUD 1945, UU 23/2014, dan PP 16/2018 dengan mengedepankan aspek legalitas, humanisme, dan akuntabilitas.
  • Inovasi Daerah (Jawa Timur): Diluncurkannya berbagai inovasi seperti "Cassandra" (kamus penegakan Perda), "Kakanda" (kader penegak Perda), dan "Kejar Siroma" (kelas belajar sikap humanis).
  • Tantangan SDM: Masih terdapat kesenjangan kompetensi di kalangan personel, terutama terkait rekrutmen tenaga honorer yang belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi dibandingkan ASN.
  • Integritas & Budaya Kerja: Pentingnya membangun budaya kerja jujur (contoh: "Kita Jujur Mart") dan nilai-nilai "BerAKHLAK" serta "SIGAP" untuk menciptakan ASN yang berintegritas.

Rincian Materi (Detailed Breakdown)

1. Pembukaan: Inisiatif Corporate University & ASN Belajar

Acara ini merupakan bagian dari inisiatif BPSDM Provinsi Jawa Timur melalui program "Corporate University" dan "ASN Belajar". Program ini dirancang sebagai wadah pembelajaran virtual untuk memperkuat kapasitas, wawasan, dan kompetensi ASN serta membangun jejaring nasional dari Sabang sampai Merauke.
* Tujuan: Menciptakan terobosan pemikiran (out of the box) untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, menghadapi perubahan ekosistem yang cepat (era 4.0, 5.0, hingga 6.0).
* Kolaborasi: Menyongsong Indonesia Emas 2045 dibutuhkan kolaborasi sinergis antara kementerian dan pemerintah daerah dalam hal program, anggaran, dan kerja.
* Inovasi Integritas: BPSDM Jawa Timur memperkenalkan "Kita Jujur Mart", sebuah minimarket swalayan 24 jam yang beroperasi tanpa kasir (menggunakan QR Code atau dropbox uang) sebagai sarana menanamkan nilai kejujuran dan integritas pada peserta diklat.

2. Tantangan Citra Satpol PP: Dari Arrogance ke Humanism

Dr. Benhard Rondonuwu, S.Sos, M.Si (Direktur Pol PP dan Linmas Kemendagri), menyoroti stigma negatif yang sering melekat pada Satpol PP, yaitu sikap arogan dan kasar.
* Fakta Lapangan: Masih ditemukan oknum yang bertindak arogan (misalnya mencekik pedagang kaki lima), yang bertentangan dengan arahan Mendagri untuk menegakkan Perda secara humanis.
* Faktor Seragam: Penelitian menunjukkan bahwa seragam bukanlah penyebab utama arogansi, melainkan perilaku individu. Seragam seharusnya meningkatkan kewibawaan, disiplin, dan estetika kerja.
* Strategi Komunikasi: Satpol PP perlu memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan berita positif agar menyeimbangi persepsi publik yang cenderung negatif.
* Pendekatan Generasi: Menghadapi Generasi Z yang dipengaruhi Korean Wave dan budaya modern, Satpol PP harus menggunakan pendekatan lunak (soft approach) dan persuasif, bukan represif.

3. Strategi Transformasi di Provinsi Jawa Timur

M. Diwantoro (Kepala Satpol PP Prov. Jawa Timur) memaparkan strategi konkret untuk menjawab tantangan tugas yang meliputi Penegakan Perda, Tibumtranmas, Linmas, dan Damkar.
* Usulan Struktural: Mengusulkan pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tingkat provinsi untuk mempermudah pengendalian mengingat luasnya wilayah Jawa Timur (38 kabupaten/kota).
* Inovasi Teknologi & Sistem:
* Cassandra: Kamus penegakan Perda dan Perkada yang berisi rincian pasal pelanggaran untuk meminimalisir kesalahan penindakan di lapangan.
* Sakti 5JTA: Sistem integrasi data untuk pemetaan dan analisis potensi pelanggaran.
* Sistem Integrasi Jaga Lindungi: Kolaborasi dengan TNI, Polri, dan Satgas lainnya.
* Pembinaan Karakter: Program "Kejar Siroma" (Kelas Belajar Sikap Romantis/Humanis) mewajibkan personel yang kembali dari lapangan untuk mengajar, berbagi pengalaman, dan menularkan nilai humanisme.
* Kaderisasi Masyarakat: Membentuk "Kakanda" (Kawan Kader Penegak Perda) yang terdiri dari elemen masyarakat (seperti guru) yang dilengkapi pengetahuan Perda untuk membantu tugas Satpol PP.

4. Filosofi Penegakan Hukum yang Humanis

Pembahasan menekankan bahwa Satpol PP adalah perpanjangan tangan pemerintah yang harus melayani, bukan menghakimi.
* New Public Service: ASN harus memiliki keinginan melayani, responsif, dan akuntabel. Sikap "mencari kesalahan" harus diubah menjadi "memberikan solusi".
* Tahapan Penegakan: Mengutamakan langkah pre-emptif (pencegahan) dan preventif (pendekatan persuasif) sebelum langkah represif (penindakan).
* Keterlibatan Tokoh Masyarakat: Penegakan hukum akan lebih efektif jika melibatkan figur publik dan pemuka agama untuk memberikan penerangan (enlightenment) kepada masyarakat.

5. Tantangan SDM dan Regulasi (Sesi Tanya Jawab)

Diskusi interaktif mengungkap berbagai hambatan di lapangan terkait sumber daya manusia dan regulasi.
* Defisit ASN: Kebutuhan ideal Polisi Pamong Praja di Jawa Timur adalah sekitar 14.000 personel, namun kenyataan baru terpenuhi sekitar 5.000 orang. Kekurangan ini menimbulkan ketergantungan pada tenaga harian/ honorer.
* Kompetensi Honorer: Penggunaan tenaga honorer seringkali menimbulkan masalah karena standar kompetensi yang belum merata, yang berkontribusi pada munculnya sikap arogan. Solusinya adalah pembinaan intensif dan pelatihan internal.
* Revolusi Mental: Diperlukan perubahan mental dari budaya "pempers" (pemerintah yang otoriter) menuju "kaum Praja" (abdi masyarakat) yang mengedepankan etika dan estetika.
* Era VUCA: Dalam menghadapi era Volatilitas, Ketidakpastian, Kompleksitas, dan Ambiguitas (VUCA), Satpol PP harus adaptif terhadap teknologi (seperti cyber patrol) dan meningkatkan literasi digital.

Kesimpulan & Pesan Penutup

Webinar ini menegaskan bahwa transformasi Satpol PP bukan hanya sekadar perubahan seragam atau struktur, melainkan revolusi mental dan budaya kerja. Pesan utamanya adalah pentingnya menjadikan Satpol PP sebagai institusi yang "dirindukan" kehadirannya oleh masyarakat karena sikapnya yang melindungi, melayani, dan humanis. Di akhir sesi, diumumkan kerjasama lanjutan antara Pemprov Jawa Timur dan Kemendagri dalam penyelenggaraan Diklat Fungsional Polisi Pamong Praja tahun 2022 sebagai upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas SDM ASN. Peserta diimbau untuk tidak hanya mengejar sertifikat, tetapi mempraktikkan ilmu yang didapat ("dibumikan") dalam pelayanan sehari-hari.