Kind: captions
Language: id
Jika BCA dibiarkan bangkrut, maka uang
Anda dan saya sebagian besar bakal
lenyap
angin. Karena total aset BCA jika dijual
hanya bisa membayar 66,3%
tabungannya kita semua ini.
Oke, Sahabat Akela. Coba bayangkan ada
bank sebesar BCA yang hari ini jadi
raksasa perbankan Indonesia dulu pernah
disebut bernilai Rp200 triliun.
Tapi anehnya di tahun 2002 konsorsium
Faralon dan Jarum Group bisa mengambil
alih 51% sahamnya hanya dengan R5
triliun saja. Kok bisa ini skandal atau
harga wajar? Nah, belakangan ini ada
seorang tokoh ekonom yang diberitakan
media tengah mendorong Bapak Presiden
Prabowo Subianto menyelamatkan uang
negara yang terkait mega skandal BLBI
termasuk mengambil alih 51%
saham BCA. Beliau ini menduga adanya
rekayasa dalam akuisisi 51% saham BCA
oleh Jarum Grup Kerajaan Bisnis milik
Budi Hartono di era Presiden Megawati
Soekarno Putri. Oke, sebelum saya bahas
detailnya, seperti biasa ada baiknya
kita kembali dulu ke berbagai data dan
rentetan fakta sejarah yang melatar
belakangi Bank BCA ini. Sahabat Akela,
ada satu prinsip penting dalam
penyelenggaraan makroekonomi suatu
negara dan ini sudah sangat sering saya
bahas dalam berbagai di channel ini.
Prinsip penting yang saya maksudkan
adalah pemisahan yang tegas antara
lembaga fiskal pemerintah dan lembaga
moneter bank sentral. Namun hal ini
tidak terjadi di masa Orde Baru. B
sepenuhnya berada di bawah otoritas
presiden.
Pada tahun 1986, pemerintah Orde Baru
ingin mendorong pertumbuhan ekonomi.
Presiden Soeharto kemudian memerintahkan
tim ekonomi termasuk di antaranya Wijoy
Niti Sastro, Radius Prawiro dan Ali
Wardana untuk mencari jalan keluar.
Strateginya adalah diversifikasi ekonomi
nonmigas, yakni mendorong sektor
manufaktur, perdagangan, dan jasa. Guna
menunjang hal ini, dibutuhkan akses
pembiayaan yang sangat luas. Maka
lahirlah rangkaian deregulasi dan
puncaknya adalah Presiden Soeharto
meminta Menteri Keuangan Radius Prawiro
dan Gubernur BI Arifin Sirgar untuk
membuka keran perbankan
sehingga lahirlah paket 27 Oktober 1988
atau dikenal dengan Pakto 88. Ini
melalui Fakto 88, modal di store minimum
untuk mendirikan bank umum diturunkan
menjadi hanya Rp10 miliar saja.
Sementara untuk mendirikan bank
perkreditan rakyat atau BPR hanya butuh
modal Rp50 sampai Rp100 juta saja.
Akibatnya terjadilah ledakan jumlah bank
dari 111 bank umum jadi 239
bank umum di tahun 1994
ditambah ribuan bank perkreditan rakyat.
Pada periode itu sering terjadi berbagai
kasus di mana bank terpaksa mencairkan
kredit kepada grup perusahaannya sendiri
dengan menggunakan aset kolateral yang
sebenarnya masih diagunkan.
Praktik yang paling kasar alias
terang-terangan adalah sertifikat asli
itu masih diagunkan. Namun anak
perusahaan dalam satu grup dengan bank
yang akan menyalurkan kredit kembali
mengajukan kredit ke bank tersebut dalam
grup konglomerat yang sama dengan
menggunakan fotokopi sertifikat yang
aslinya sedang diagunkan. Luar biasa ya.
Zaman itu bahasa populernya adalah aset
yang sama bisa disekolahin berkali-kali.
Periode tahun 1980-an hingga awal
1990-an adalah zaman keemasan
pertumbuhan ekonomi Indonesia. GDP
Indonesia rata-rata mencapai pertumbuhan
7 hingga 8% tiap tahunnya
sepanjang tahun 1989 sampai 1996.
Namun ingat semuanya ini dibangun di
atas pondasi yang sangat rapuh yakni
over leverage yang terbuka lebar akibat
pakto 88.
Menariknya di zaman itu Thailand dan
Malaysia juga melakukan hal yang sama.
Kredit dari bank itu meluber ke properti
dan aset-aset spekulatif.
Kredit bermasalah dan kolateral fiktif
itu juga marah. Tanda-tanda kehancuran
mulai nampak di tahun 1996
di mana neraca perdagangan Thailand itu
defisit lebih dari 8% GDP-nya. Dengan
demikian berarti Thailand membeli barang
dan jasa dari luar negeri jauh lebih
banyak daripada kemampuan ekspornya.
Kalau defisit transaksi ini berjalan
besar, negara terpaksa harus bakar
cadangan devisa untuk mempertahankan
kurs. Dan begitu Hun seperti Quantum Fun
punyanya George Soros dan kawan-kawan
menyerang Thabat pada Mei hingga Juli
1997,
Bank of Thailand kehabisan devisa.
Sehingga pada tanggal 2 Juli 1997,
Tai Bad terhadap US Dollar terpaksa
dilepas sehingga BAT langsung jatuh dan
krisis pun dimulai.
Satu macan Asia tumbang, Soros dan
kawan-kawan tertarik melihat peluang
pada macan Asia satunya lagi dan itu
adalah Malaysia. Pada bulan Agustus
hingga September 1997,
Quantum Van Soros mulai short sell
Malaysian ringgit. Bank negara Malaysia
BNM mencoba mempertahankan kurs dengan
intervensi devisa sehingga cadangan
devisa Malaysia yang jumlahnya sekitar
30 miliar dolar mulai terkuras habis dan
Malaysian ringgit pun terpuruk jatuh
dari,
Malaysian per US dollar. menjadi 3,2
Malaysian per US dolar. Hanya dalam
beberapa bulan saja. Ringgit jatuh dari
2,5 menjadi 4,8
per US Doah.
Sementara itu di Indonesia pemerintah
Orde Baru saat itu sudah memerintah
selama lebih dari 30 tahun. Sentimen
negatif dari Thailand dan Malaysia
memicu gelombang permintaan US Dollar
dalam negeri. Pada tanggal 14 Agustus
1997, BI melepas rupiah ke free float
sehingga kurs US dollar terhadap rupiah
itu melesat dari Rp2.400
menjadi Rp2.800
per US dollar dalam hitungan hari. Ini
memicu kepanikan investor asing yang
diikuti investor domestik dan masyarakat
juga ikut panik sehingga terjadilah
capital flight besar-besaran. Permintaan
US Dollar di dalam negeri melonjak dan
rupiah kolaps.
Jatuhnya rupiah membuat beban utang luar
negeri swasta melonjak sehingga banyak
perusahaan yang kolaps. Bank-bank dias
dan collaps guna mencegah sistem
keuangan total hancur. Bank Indonesia
kemudian menggelontorkan bantuan
likuiditas Bank Indonesia atau BLBI
hingga 144,5
triliun pada zaman itu. Namun
masalahnya adalah banyak konglomerat
malah memakai BLBI untuk capital flight
guna membeli aset luar negeri atau
sekedar mengamankan kekayaan pribadinya.
Dari Rp14,5
triliun
sebagian besar tidak pernah kembali lagi
ke kas negara. BPK menyatakan potensi
kerugian negara lebih dari Rp100
triliun.
Guna menstabilkan kurs rupiah,
pemerintah akhirnya terpaksa meminta
bantuan kepada IMF. Dan pada tanggal 31
Oktober 1997, Indonesia resmi
mengumumkan letter of intent dengan IMF
di mana IMF menyetujui paket bantuan 43
miliar US DO berupa dana gabungan dari
AMF, Bank Dunia, EDB, dan negara-negara
donor. Pada tanggal 26 Januari 1998
sebagai salah satu syarat program
bantuan AMF kepada Indonesia melalui
Keppres nomor 27/198,
pemerintah mendirikan BPPN, Badan
Penyehatan Perbankan Nasional. Kendati
pun Indonesia sudah menandatangani
letter of intent dengan IMF pada
November 1997 dan mendirikan BPPN pada
bulan Januari 1998.
Kris ternyata tidak langsung berhenti.
Justru setelah itu situasi makin
memburuk. Inflasi melonjak hingga tembus
77,6%
sepanjang tahun 1998.
Kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah terus merosot. Mahasiswa
mulai melakukan demonstrasi
besar-besaran menuntut reformasi.
Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi insiden
penembakan yang mengakibatkan empat
orang mahasiswa Trisakti tewas. Elang
Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin
Royan, dan Hendriawan.
Mereka gugur sebagai pahlawan reformasi.
Kejadian ini menyulut kemarahan publik
yang terjadi keesokan harinya pada
tanggal 13 Mei hingga 15 Mei 1998
terjadilah kerusuhan massal yang terjadi
di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Medan,
dan Solo. Terjadi penjarahan massal
toko-toko dan pusat perbelanjaan,
pembakaran gedung dan kendaraan.
kekerasan rasial di mana banyak korban
etnis Tionghoa, rumah dan toko-toko
mereka diserang. Lebih dari 1000 orang
korban meninggal dunia. banyak laporan
termasuk dari berbagai LSM dan Komnas
perempuan tentang terjadinya pemerkosaan
massal terhadap perempuan Tionghoa. Isu
ini menambah kecaman internasional dan
memperkuat tekanan politik agar Presiden
Soeharto mundur. Dan akhirnya pada
tanggal 21 Mei 1998 terjadilah peristiwa
bersejarah. Presiden Soeharto menyatakan
mengundurkan diri dan mengalihkan
tonggak kekuasaan pemerintah ke wakil
presiden Habibi. Sejak akhir 1997,
kepercayaan publik pada bank swasta
nasional menurun. Banyak nasabah menarik
dana besar-besaran dari bank-bank milik
konglomerat. BCA sebagai bank dengan
jaringan ATM dan transaksi keliring
paling luas di Indonesia menjadi salah
satu bank yang paling tertekan. Karena
BCA adalah bank pembayaran terbesar.
Pada akhir Januari tahun 1998, BI
melaporkan nasabah telah menarik sekitar
17 triliun dari BCA hanya dalam hitungan
minggu. Di tengah gelombang kerusuhan
dan ketidakpastian politik saat itu, di
bulan yang sama, bulan Mei 1998, Bank
BCA mengalami rus nasabah panik menarik
dana dalam jumlah besar. Dalam beberapa
hari saja dana keluar lebih dari R
hingga Rp15 triliun. Liditas BCA lumpuh.
Muncul risiko sistemik. Jika BCA sampai
kolaps, maka seluruh sistem pembayaran
nasional bakal ikut lumpuh. Pada tanggal
29 Mei 1998, pemerintah garing Bank
Indonesia resmi menetapkan BCA sebagai
bank takeover atau BTO. Posisi utang
BLBI yang sudah disuntikkan ke BCA
tercatat Rp29,9
triliun.
Kepemilikan saham Salim Grup pemilik
lama BCA dialihkan ke BPPN sebagai
bagian penyelesaian BLBI dan
restrukturisasi. Guna menyelamatkan BCA,
pemerintah kemudian menyalurkan obligasi
rekapitalisasi kurang lebih jumlahnya
sekitar 60 triliun. Tapi ini nanti.
Sejak itu BCA masuk dalam program
rekapitalisasi bersama 12 bank lain. Dan
untuk menjaga stabilitasnya pemerintah
menunjuk manajemen baru. Salim Grup
kehilangan kendali penuh. Saham
mayoritas BCA kini menjadi milik negara
milik BPPN. Pada tanggal 7 Juni 1999,
untuk pertama kalinya Indonesia
menyelenggarakan Pemilu Demokratis pasca
Orde Baru. Pemilu ini diikuti 48 partai
politik hasil euforia reformasi.
Suasana penuh harapan. Rakyat antusias
memilih setelah puluhan tahun hanya
punya tiga partai, Golkar, P3, dan PDI.
Pada sidang umum MPR Oktober tahun 1999,
Gus Dur akhirnya terpilih sebagai
Presiden RI yang keempat. Setelah Gus
Dur terpilih, pendukung Megawati marah
karena pada saat itu PDIP adalah partai
pemenang pemilu dan terjadilah
demonstrasi besar-besaran berupa
kerusuhan di berbagai kota, terutama
Bali dan Jawa Tengah. Untuk meredakan
situasi, MPR kemudian memilih Megawati
sebagai Wakil Presiden RI. Di era Gus
Dur, isu besar BLBI mencuat. Banyak
pemilik bank dianggap menyalahgunakan
dana talangan. DPR kemudian membentuk
Pansus BLBI di tahun 2000. Kris tahun
1998 membuat bank-bank di Indonesia
bangkrut untuk menyelamatkan sistem
keuangan. Pemerintah kemudian
mengeluarkan obligasi rekapitalisasi ke
bank-bank termasuk BCA. Khusus BCA
nilainya mencapai Rp60 triliun dengan
kupon bunga 11% dibayarkan per tahun.
Bagi BCA ini jadi aset besar di neraca.
Tapi ingat, obligasi recap adalah
instrumen penyelamatan, bukan uang tunai
yang bisa langsung dipakai,
dibelanjakan. Pada saat itu di zaman Gus
Dur, status BCA adalah milik pemerintah
via BPPN. Kondisinya waktu itu sangat
buruk, kewajiban kepada deposan sangat
besar karena BCA adalah bank swasta
terbesar penerima dana masyarakat. Aset
produktif BCA sebagian besar berupa
kredit ke grup usaha sendiri dalam hal
ini adalah Salim Grup dan nasabah
korporasi lainnya dan sebagian besar
sangat banyak macet saat krisis tahun
1997 hingga 1998.
Secara likuiditas kas dan aset lancar
BCA itu sangat kecil dibandingkan
simpanan dana nasabah. Artinya kalau
deposan serentak menarik dananya, BCA
tidak akan bisa bayar alias bangkrut.
Dalam kondisi seperti itu, IMF mendesak
pemerintah untuk divestasi atau menjual
bank BCA. Tentu ini adalah mission
impossible. Emangnya ada yang mau beli
bank yang secara akuntansi sudah tidak
solven alias jika diras langsung
bangkrut supaya bisa dijual. maka
kondisi keuangan BCA harus sehat dulu.
Dan guna menyehatkan laporan keuangan
BCA, pemerintah menerbitkan obligasi
rekap atau rekapitulasi senilai Rp60
triliun dan diberikan ke BCA. Dengan
cara ini, pemerintah mengembalikan dana
deposan masyarakat dengan cara mencicil
melalui kupon obligasi besarnya 11
hingga 12% yang ditanggung APBN setiap
tahun alias menjadi beban fiskalnya
pemerintah tiap tahunnya. Di era
Megawati Soekarno Putri, tepatnya di
bulan Maret 2002,
BPPN kemudian mulai melelang saham BCA.
Tender ini diikuti oleh Standard
Chartered Bank, Bank DBS Singapura,
Temasc Holding Singapura, dan Consorsium
Faralon Capital Amerika bersama dengan
Alerka Investment Indonesia lewat
Farindo Investments Limited. Ender
dimenangkan oleh konsorsium Faralon
Alerka dengan harga final yang
dibayarkan konsorsium Farindo adalah
sebesar 531 juta US atau dalam rupiah
5,3 sampai R5,6 triliun tergantung kurs
yang dipakai.
Banyak yang menilai harga ini sangat
murah atau terlalu murah karena BCA saat
itu sudah sehat berkat obligasi recap
sebesar Rp60 triliun. Di mana jangan
lupa pemerintah membayar kupon kepada
BCA sebesar 11% atau sekitar 6,6 triliun
setiap tahunnya. Nah, sekarang mari kita
lihat dasar pemikiran tokoh ekonom
diberitakan media tengah mendorong Bapak
Presiden untuk mengambil alih 51% saham
BCA. Menurut beliau, harga jual BCA itu
seharusnya Rp200 triliun.
Namun, Faralon hanya menebusnya dengan
harga Rp5 triliun.
Padahal nilai aset BCA mencapai R
triliun.
Obligasi recap Rp60 triliun,
kemudian bunga Rp42 triliun sehingga
totalnya lebih dari Rp200 triliun. Lebih
lanjut beliau mengatakan bahwa jadi
hitungan saya ya maksudnya beliau nilai
BCA itu lebih dari Rp200 triliun tapi
hanya dijual R5 triliun sehingga itu
tidak waras sama dengan dapat gratisan.
Anda saja juga bisa jadi orang terkaya
nomor satu di Indonesia seperti Budi
Hartono. Hari ini nilai aset BCA
mencapai Rp14.400 R00 triliun
sebagaimana diberitakan mediainilah.com.
Nah, sekarang mari kita periksa
berdasarkan data dan fakta. Bagaimana
pernyataan beliau ini. Apakah memang
sudah seharusnya dan selayaknya
pemerintah mengambil alih 51%
kepemilikan Bank BCA sesuai dengan saran
beliau ini. Sehubungan dengan itu, mari
kita buka sumber datanya dulu. Seperti
biasa langsung ke data bukan opini yakni
laporan keuangan PT Bank Sentral Asia
Tbk dan anak Perusahaan tahun 2002. Mari
kita buka. Ini adalah neraca konsolidasi
dan scroll down ke bawah. Kita akan
temukan bahwa per tahun 2002 total aset
BCA adalah 117,3
triliun.
Wah, berarti benar dong harga jual 51%
kepemilikan BCA senilai R5,6 triliun di
tahun 2002 itu terlalu murah. Orang ini
loh asetnya R117,3 triliun. Oke, sabar
tunggu dulu. Ayo kita periksa lagi aset
senilai Rp117,3
triliun ini terdiri atas apa saja? Jika
kita scroll back ke atas lagi, kita
temukan aset terbesar BCA saat itu
adalah obligasi pemerintah senilai 47,7
triliun di tahun 2002 dan 58,2 triliun
pada tahun 2001.
Itulah obligasi recap yang diberikan
oleh pemerintah guna penyelamatan Bank
BCA. Nah, perhatikan di sini obligasi
recap yang disebutkan beliau ini adalah
bagian dari total aset BCA yang beliau
sebut 100 triliun. Itu nilai tepatnya
117,3
triliun. Jadi obligasi recap yang
dimaksudkan ini sebenarnya tidak boleh
ditambahkan lagi pada total aset 117,3
triliun. Karena obligasi recap yang
nilainya kurang lebih 50 sampai 60
triliun itu sudah termasuk di dalam
total aset yang 117,3 triliun. Karena
jika ditambahkan lagi ke yang 117,3
triliun, maka terjadilah pelanggaran
pada prinsip akuntansi yang disebut
double counting.
Set yang sama dihitung dua kali.
Ditambah lagi bunga Rp42 triliun itu
bukan cash hari itu, tapi itu adalah
dibayarkan
secara bertahap sampai 10 tahun ke depan
totalnya 42 triliun. Secara akuntansi.
Dengan demikian maka klaim itu
sebenarnya menyesatkan. Seharusnya yang
benar adalah total aset BCA 117,3
triliun. Jika dikurangkan obligasi reka
pemerintah sebesar 47,7 triliun akan
ketemu total net aset BCA tanpa bantuan
obligasi pemerintah sebesar Rp69,6
triliun. Saya sudah jelaskan di depan
bahwa di zaman pemerintahan Gus Dur,
bank-bank besar mengalami
recapitalization.
Bank BCA adalah salah satunya pemerintah
memberikan obligasi senilai Rp60 triliun
dengan kupon tahunan fix sebesar 11%
yang dibayarkan kepada BCA setiap tahun.
Wah, kenapa kok pemerintah Gus Dur baik
banget ya kasih obligasi puluhan triliun
gratis dengan kupon 11% ke BCA?
Nah, supaya jelas harap diingat yang
namanya neraca itu bahasa Inggrisnya
adalah balance seat.
Jadi ada dua sisi. Sisi kiri itu adalah
aset dan sisi kanan adalah liabilities
atau kewajiban ditambah equity alias
modal. Sekarang coba lihat kewajiban
BCA. Total kewajiban BCA per tahun 2002
adalah Rp15,8
triliun.
Sehingga tanpa obligasi rekap pemerintah
jika total asetnya saat itu yang senilai
69,6 triliun dijual semuanya habis, maka
total penjualannya tidak akan mencukupi
kewajibannya
sebesar 105,8
triliun. Dalam akuntansi, kondisi
seperti ini dikenal dengan sebutan satu
kata bangkrut. Anda mungkin berpikir,
"Ya udah kalau bangkrut ya biarin aja
bangkrut." Terus kenapa emangnya kalau
bangkrut? Nah, mari kita scroll up
sekarang dan di bagian atas akan nampak
kewajiban terbesar BCA saat itu adalah
simpanan dari nasabah pihak ketiga dan
itu adalah total rekening giro ditambah
tabungan ditambah deposit berjangka
nasabah-nasabahnya BCA termasuk Anda dan
saya. Jika BCA dibiarkan bangkrut, maka
uang Anda dan saya sebagian besar bakal
lenyap
angin. Karena total aset BCA jika dijual
hanya bisa membayar 66,3%
tabungannya kita semua ini. Ini baru
dampak langsungnya. Belum lagi jika kita
teruskan ada simpanan dari bank lain
sebesar 183 miliar. Belum lagi dampak
sistemik yang ditimbulkan jika sampai
BCA dibiarkan bangkrut maka akan ada
gelombang ras besar-besaran pada
bank-bank lainnya. Guna menghidari hal
itu, pemerintah kini mendongkrak aset
BCA supaya melampaui total kewajibannya,
yakni dengan menyuntikkan obligasi rekap
senilai Rp60 triliun. Di mana pada tahun
2002 nilainya sudah turun menjadi R7,
triliun. Penurunan ini akibat sebagian
obligasi jatuh tempo itu lebih cepat.
Kemudian juga ada reprofiling atau
penukaran obligasi di mana beberapa seri
obligasi rekap ditukar menjadi seri baru
dengan nilai kupon yang jauh lebih
rendah kalau enggak salah cuma sekitar 3
sampai 4% dan jangka waktunya lebih
panjang. ini ditujukan untuk mengurangi
beban APBN tahunan juga karena ada
amortisasi atau penyusutan.
Dengan suntikan obligasi rekap di zaman
Gus Dur ini, Bank BCA tidak jadi
bangkrut. Pemerintah zaman Gus Dur
sukses menyelamatkan Bank BCA dan
ekonomi RI dari krisis moneter 1998 yang
luar biasa dahsyat itu.
Apakah ini berarti pemerintah mencetak
uang buat nombokin BCA? Jawabnya tidak.
Yang benar adalah pemerintah mencetak
surat utang buat nombokin BCA.
Pemerintah kemudian melakukan pembayaran
kupon 11% per tahunnya, namun belakangan
ditukar dengan obligasi yang kuponnya
jauh lebih rendah. Pembayaran kupon ini
adalah bagian dari APBN. Nah, jika
ditotal sejak tahun 1999 sampai obligasi
rekap BCA ini hilang dari neraca sekitar
2007 sampai 2008 dalam kurun waktu
hampir satu dasa warsa, total kupon yang
diterima BCA itu jumlahnya mencapai
kurang lebih sekitar Rp42 triliun.
Jika kita lihat data ini memang nampak
bahwa harga pembelian Farindo konsorsium
Faralon dan Alerka garing jarum grup
atas 51% kepemilikan BCA sebesar 5,6
triliun memang nampaknya terlalu murah.
Akan tetapi ini sama halnya dengan
bilang bahwa harga Bitcoin di tahun 2010
itu terlalu murah.
Laslo Hanyex beli pizza bayar pakai
10.000 BC. Anda bisa bayangkan jangan
menganalisa sesuatu di masa lampau
dengan kacamata yang kita pakai
sekarang.
kondisi dan situasinya sudah jauh
berbeda. Waktu tender BCA tahun 2002
kondisinya itu sangat berbeda dengan
hari ini. Ketidakpastian politik itu
sangat tinggi. Orang pemerintah
reformasi itu baru saja terbentuk, baru
jalan 2 tahun. Apa yang terjadi?
Presiden terpilih secara demokratis
kemudian dimakzulkan oleh MPR yang
memilihnya. Neraca BCA nampak sehat itu
murni hanya karena adanya injeksi
obligasi reka pemerintah sebesar 60
triliun. Namun jangan lupa saat itu
obligasi rekap ini peringkatnya adalah
jang bon sangat tidak liuid dan tidak
bisa dijual sewaktu-waktu.
Obligasi rekap itu hanyalah janji bayar
pemerintah sebesar 11%. Di mana itu pun
pada periode 2002 sampai 2004 pemerintah
melakukan restrukturisasi atau reproving
obligasi rekap di hampir semua bank
penerima. Kupon diturunkan bertahap dari
12% jadi cuman 3 sampai 4% aja. Jangka
waktu dipanjangkan dan beberapa seri itu
ditebus lebih awal.
Nah, saya ingin menutup video ini dengan
satu pertanyaan sederhana.
Jika 5,6 triliun itu terlalu murah,
pertanyaannya adalah mengapa konsorsium
Standard Chartered Bank Astra
Internasional AntiC Singapura, kemudian
konsorsium Bank of America Rajawali
Group, kemudian konsorsium DBS Bank
Singapura dan konsorsium UKbased Bank
HSBC
tidak mengajukan penawar yang lebih
tinggi dari konsorsium faralon capital
PT Jarum Garing Farindo.
Analogi yang sama, jika Anda merasa
harga Bitcoin di tahun 2010 itu terlalu
murah, pertanyaannya adalah kenapa kok
ndak beli Bitcoin di tahun 2010 atau
kenapa kok Anda tidak beli saham Nvidia
di tahun 2010 misalnya?
Nah, Sahabat Akela, jika Anda ingin
konsultasi sehubungan dengan trading
maupun investasi di Bursa Efek
Indonesia, bursa saham Amerika, Forex,
Gold, hingga Bitcoin dan aset kripto,
ikuti Akela live streaming di channel
ini setiap hari Kamis malam pukul 19.30
WIB di mana Akela akan hadir guna
menjawab seluruh pertanyaan Anda. Semoga
bermanfaat, sukses selalu dan sampai
jumpa.