Kind: captions
Language: id
dan kini Saya akan perkenalkan satu
jurus korupsi dalam tanda kutip yang
bukan korupsi di mana karena bukan
tergolong korupsi maka 100% legal dan
tidak melanggar hukum
[Musik]
pada tanggal 4 Mei lalu saya Mengunggah
video yang judulnya reformasi ekonomi
Cina itu bukan mmt
di akhir video itu saya menjelaskan
bahayanya mmt apabila diterapkan di
Indonesia karena mmt itu artinya
memberikan keleluasaan bagi pemerintah
untuk memenuhi kebutuhan anggarannya
melalui kebijakan moneter dengan kata
lain otoritas fiskal dan moneter tidak
lagi terpisah melainkan semua berada di
bawah kendali pemerintah saya juga
menjelaskan bahwa kita sudah pernah
mengalami hal itu yakni di zaman
pemerintahan orde baru dimana Bank
Indonesia selaku otoritas moneter berada
di bawah kendali pemerintah hal ini akan
memperbesar potensi terjadinya korupsi
karena itu saya menutup video tersebut
dengan sebuah pertanyaan yang
sesungguhnya tidak perlu dipertanyakan
lagi Mana yang lebih urgent untuk
Indonesia a merubah sistem ekonomi ke
mmt atau b reformasi hukum dan
pemberantasan korupsi kemudian dalam
video berjudul Bang regional Amerika
kembali terancam bank-bank di Indonesia
tetap aman Saya juga menjelaskan krisis
moneter 1998 serta kerugian yang harus
dipikul oleh bangsa ini akibat krisis
tersebut besarnya adalah
527,5 Triliun Rupiah write of ini
dilakukan pada saat BPPN resmi
dibubarkan karena dianggap sudah tidak
mampu lagi mengembalikan kerugian negara
pada tahun 2004 dengan demikian
527,5 triliun tersebut dibiarkan menguap
begitu saja jika dihitung berdasarkan
inflasi rata-rata 4% per tahun maka
hingga tahun 2023 selama 19 tahun sejak
peristiwa itu angka
527,5 triliun tersebut kini jumlahnya
kurang lebih setara dengan 111
36 triliun atau 1,1 quadriliun rupiah
pada saat video itu saya unggah kita
Tengah Dihebohkan dengan pemberitaan
mantan Dirut Waskita Karya destiawan
suwardjono ditetapkan sebagai tersangka
dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung dan
kurang lebih dua minggu sesudahnya kita
semua kembali dikejutkan oleh berita
heboh ditetapkannya menkominfo Johnny G
plate sebagai tersangka korupsi
pembangunan infrastruktur kominfo oleh
Kejaksaan Agung dimana nilai kerugian
negara di perkirakan lebih dari 8
triliun Saya berusaha menggali data
berapa total kerugian negara akibat
korupsi di zaman Orde Baru serta pasca
masa pemerintahan orde baru sayangnya
Sumber data saya terbatas mungkin
teman-teman bisa bantu mengupdate data
saya ini data yang saya ditemukan dari
ICW tahun 2017 itu
29,42 triliun kerugiannya 2018
9,29 triliun 2019 12 triliun
20256,74 triliun 2021
62,93 triliun Kemudian dari Kejaksaan
Agung Tahun 2022
144,2 triliun dan
61,9 juta US Dollar atau
916 miliar Jika dikuruskan dengan kurs
14.800 per dollarnya dengan demikian
total sejak tahun 2017 hingga 2022
menjadi kurang lebih
315,5 Triliun Rupiah Saya tidak punya
data antara tahun 1999 sampai tahun 2017
selama 18 tahun namun jika saya
jumlahkan dengan angka
111,36 triliun kerugian akibat krisis
moneter yang diraih of di tahun 2004
yang saya Sebutkan di atas tadi maka
angkanya menjadi
1426,9 triliun
harap diingat angka ini adalah angka
kerugian langsung karena saya tidak
menghitung kerugian tidak langsung
seperti misalnya terhambatnya
pembangunan infrastruktur peringkat
utang negara yang mengakibatkan beban
bunganya jadi tambah tinggi serta
berbagai kerugian tidak langsung lainnya
semoga rekan-rekan dari berbagai lembaga
anti korupsi bisa memberikan data yang
lebih akurat Sampai tahap ini jika ada
diantara Anda yang masih bertanya-tanya
Kenapa Indonesia kalah maju dibandingkan
negara-negara seperti Singapura atau
China Ya silahkan anda hitung saja
seandainya tidak terjadi kerugian
kuadriliun tersebut bisa kan negara
misalnya menyediakan Fasi proses
pendidikan gratis dan buat yang suka
mengkritisi utang pemerintah Bisakah
misalnya negara menyediakan fasilitas
umum serta infrastruktur yang jauh lebih
baik tanpa berhutang sama sekali bukan
hanya Indonesia yang berjuang menghadapi
korupsi China pun menghadapi persoalan
yang sama siapkan 100 peti mati untuk
para koruptor dan gunakan 99 peti itu
Sisakan satu peti untuk saya bila saya
korupsi ucapan ini sangat terkenal
ketika suroji dilantik menjadi Perdana
Menteri RRC Pada tahun 1998 hukuman mati
untuk korupsi akan tetapi hal ini akan
terkendala karena biasanya akan
ditentang dari perspektif hak asasi
manusia ada sebuah artikel yang diunggah
Komnas HAM pada tanggal 12 Maret 2021
artikel tersebut Meliput tentang diskusi
dari
bertajuk hukuman mati untuk koruptor
Apakah tepat yang diselenggarakan oleh
imparsial bersama narasumber lain
anggota Komisi 3 DPR RI arus sulsani
juru bicara KPK Ali Fikri koordinator
ICW Adnan Topan Husada peneliti in
parsial Amalia Suri dan di moderatory
oleh peneliti parsial Gustika Yusuf
menurut ketua Komnas HAM RI Bapak Ahmad
Taufan Damani Beliau mengatakan vonis
hukuman mati bukanlah solusi yang tepat
untuk memberantas korupsi karena selain
tidak cukup efektif menghadapi tindak
pidana korupsi juga bertentangan dengan
norma hak asasi manusia menurut Taufan
Indonesia tidak saja Dinilai dari
seberapa kuat membangun sistem
pencegahan dan penindakan terhadap
praktek korupsi tetapi juga akan dinilai
Seberapa jauh memiliki komitmen
kepatuhan terhadap standar hak asasi
manusia
padahal tidak ada korelasi antara
penerapan hukuman mati dengan upaya
pencegahan dan efek Jera di dalam
pemberantasan tidak korupsi ungkap
beliau hal ini didasarkan atas data
bahwa skor indeks korupsi China di tahun
2020 sebagai salah satu negara yang
gencar menerapkan hukuman mati bagi
pelaku korupsi
tercatat di angka 42 dari skala 0 sampai
negara-negara yang memiliki skor lebih
tinggi antara
85-87 seperti Denmark Selandia Baru
Finlandia Swedia dan switchlan padahal
sudah lama menghapuskan hukuman mati
juru bicara KPK Ali Fikri turut turun
pendapat tuntutan pidana mati
disampaikan ahli Fikri adalah sebagai
pemberatan bukan menjadi pokok dalam
undang-undang pemberantasan tindak
pidana korupsi
Ia menyampaikan bahwa prioritas bagi KPK
adalah pendidikan dan pencegahan baru
kemudian penindakan Oke gini jika
hukuman mati bukanlah solusi maka
setidaknya ada dua solusi yang menurut
saya bisa ditempuh yang pertama adalah
rancangan undang-undang perampasan aset
tindak pidana di mana hal ini sudah
diusulkan oleh pemerintah pada tanggal
15 Desember 2022 dan sudah masuk dalam
proyekness atau program legislasi
nasional dan menunggu proses pembahasan
oleh Komisi 3 DPR RI
yang kedua adalah transparansi negara
kita sebenarnya sudah memiliki
undang-undang nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
dimana dalam undang-undang ini
sesungguhnya sudah jelas dinyatakan
bahwa
Keterbukaan Informasi Publik merupakan
sarana dalam mengoptimalkan pengawasan
publik terhadap penyelenggaraan negara
dan badan publik lainnya dan segala
sesuatu yang berakibat pada kepentingan
publik seharusnya dengan mengacu pada
undang-undang ini seluruh penyelenggara
negara termasuk badan publik institusi
pemerintah beserta seluruh aparatnya
menyediakan
keterbukaan informasi secara transparan
dengan kemajuan teknologi informasi
seharusnya transparansi data ini
sesungguhnya sudah sangat bisa dilakukan
caranya adalah semua anggaran dan akun
bank penyelenggara negara dibuka semua
secara transparan sehingga lembaga anti
korupsi seperti KPK beserta aparat
penegak hukum sangat mudah untuk
memantau Seluruh aktivitas transaksi
pemerintah mulai dari pusat sampai ke
daerah
transparansi data ini juga berlaku
hingga ke rekening pribadi para pejabat
negara semuanya dibuka secara transparan
toh lhkpn juga tujuannya untuk
transparansi kan
transparansi ini adalah faktor penting
dalam pencegahan terjadinya praktek
korupsi sesungguhnya zaman sekarang ini
cara menghasilkan kekayaan melalui
korupsi itu sudah sangat kuno dan sudah
sangat ketinggalan zaman Kenapa demikian
karena dengan semakin majunya teknologi
maka transparansi data ke depan akan
semakin nampak jelas
KPK saat ini mendefinisikan 30 jenis
korupsi mulai dari penyuapan gratifikasi
penggelapan pemalsuan pemerasan
perbuatan curang yang selengkapnya Anda
bisa baca sendiri pada link website
pusat edukasi anti korupsi yang saya
sertakan di deskripsi
dan kini Saya akan perkenalkan satu
jurus korupsi dalam tanda kutip yang
bukan korupsi dimana karena bukan
tergolong korupsi maka 100% legal dan
tidak melanggar hukum
korupsi yang bukan korupsi Oke kayak
gimana itu gini kita semua tahu bahwa
memasuki tahun 2020 kita semua mengalami
pandemi covid-19 kita jadi bekerja dari
rumah saja alias work from home di awal
pandemi banyak yang memperkirakan bahwa
pandemi ini akan berakhir hanya dalam
hitungan bulan saja namun ternyata
hingga berjalan setahun memasuki tahun
2021 dunia malah dihadapkan dengan
varian Delta di awal tahun 2021 saya
memperoleh data periodik transaction
report dan menariknya ini adalah laporan
transaksi saham dan derivatif yang
disubmit dimasukkan oleh Nancy veloci
House of representative dari partai
Demokrat alias ketua dpr-nya Amerika
Serikat
ke-60 sebelum dia digantikan oleh Kevin
makery Dia pernah menjabat sebagai ketua
DPR Amerika sebanyak dua kali yakni
periode tahun 2007 sampai 2011 kemudian
tahun 2019 hingga 2023 menariknya adalah
yang dibeli oleh Nancy veloci adalah
instrumen derivative sebuah instrumen
derivatif yang memberikan leverage yang
sangat besar sehingga dengan demikian
kalau underline assetnya naik dia akan
untung besar namun jika saham induknya
nggak naik jangankan turun nggak naik
atau flat sideway saja maka call option
tersebut hangus
seluruh uang yang digunakan untuk
membeli kolop options jadi hangus jumlah
transaksinya juga tidak
tanggung-tanggung ratusan ribu hingga
jutaan dollar nampaknya dia sangat yakin
bahwa saham Apple Tesla dan Disney akan
naik menariknya hampir bersama dengan
tanggal pelaporan transaksi tersebut
pada tanggal 21 Desember 2020 kongres
Amerika meloloskan
rancangan undang-undang yakni
dekonsolidate a propositions Age yang
kemudian bisakan Donald Trump pada
tanggal 27 Desember 2020
konsoliday ini pada dasarnya adalah
paket stimulus kedua sesudah coronavirus
AIDS and economic security atau
yang disahkan pada bulan Maret 2020
paket yang pertama nilainya 2,2 triliun
dan paket kedua nilainya mencapai 900
miliar dolar di atas semuanya itu masih
ada dua paket stimulus lagi yakni di
bulan maret 2021 American Rescue plane X
senilai 1,9 triliun
Rescue plant X part 2 di bulan Desember
2021 sekitar bulan oktober 2021 ada
viral sebuah cuitan di Twitter yang
menunjukkan data perbandingan performa
investor Top Dunia
investor Walters
15.3%
16,9% Warren buffet 20% George 20% pita
lines 29% Medan
ini adalah fun management paling top di
dunia yang didirikan oleh Profesor Jim
sign Bapak kuantitatif trading system
dan memperoleh 66% Namun ternyata
semuanya ini kalah performanya oleh
Nancy pellosi yang mencapai
69% akun Twitter ini kemudian di-ban
oleh Twitter namun screenshot cuitan itu
semakin bertambah viral di berbagai
media sosial
sehubungan dengan viralnya cuitan itu
muncul desakan guna melarang anggota
kongres melakukan transaksi saham dan
derivatif akan tetapi Nancy veloci
menentang usulan itu dengan alasan
Amerika ini adalah free market ekonomi
jawaban dan si veloci ini sontak membuat
pemberitaan mengenai performa investasi
pelogy menjadi semakin bertambah viral
dan pada bulan Oktober 2022 menjelang
berakhirnya masa jabatannya the
Washington freebicon mengungkapkan
bahwa dia akhirnya mendukung proposal
yang melarang anggota kongres melakukan
transaksi saham dan derivatif sesudah
nilai kekayaannya bertumbuh sebesar
140 juta US Dollar yang kalau
dirupiahkan nilainya lebih dari 2
triliun
di mana sebagian besar dihasilkan dari
transaksi saham dan derivatif yang
dilakukan oleh suaminya
sejak kejadian itu muncul sebuah website
Dimana Kini kita dapat mengikuti seluruh
transaksi saham dan derivatif yang
dilakukan oleh masing-masing anggota
kongres Capital treats.com namanya saya
sertakan linknya di deskripsi kini
melalui website Capital treats.com Anda
bisa melihat anggota kongres Amerika
siapa saja yang melakukan transaksi
saham dan bukan hanya itu Anda juga bisa
melihat daftar saham perusahaan yang
paling banyak dimiliki oleh para anggota
kongres ini bahkan jika anda klik kode
sahamnya Maka akan muncul informasi yang
lebih detail Siapa saja anggota kongres
Amerika yang memiliki saham tersebut
Berapa banyak belinya tanggal berapa
hingga berapa banyak yang transaksi beli
maupun jual menarik dari anggota Partai
Demokrat maupun republik dan berita
bagusnya lagi website ini anda bisa
akses secara gratis sampai tahap ini
anda mungkin bertanya apakah aktivitas
transaksi saham dan derivatif anggota
kongres ini tergolong korupsi saya sudah
bolak-balik meneliti ke 30 jenis korupsi
yang disebutkan KPK dalam website pusat
edukasi anti korupsi namun saya tidak
menemukan satupun yang secara jelas
menyatakan ini sebagai korupsi namun
saya menyadari keterbatasan saya saya
bukanlah ahli hukum beberapa ahli hukum
Mungkin ada yang beranjak dari
perspektif konflik kepentingan konflik
of Interest karena sebagai pembuat
undang-undang mereka tentunya mendapat
informasi lebih dulu daripada masyarakat
itu sebabnya saya tadi menyebutnya
sebagai korupsi dalam tanda kutip yang
bukan korupsi ya korupsi tapi bukan
korupsi
Bagaimana pendapat anda ketik di
komentar ya Dan seperti biasa bilamana
anda merasa video ini bermanfaat mohon
dukungannya dengan klik like pastikan
anda sudah subscribe di channel ini
Nyalakan tombol lord-nya supaya YouTube
bisa mengirimkan notifikasi kepada anda
Setiap saya Mengunggah video terbaru
dari kami Terima kasih semuanya sukses
selalu dan sampai jumpa
[Musik]