Berikut adalah rangkuman komprehensif dan terstruktur mengenai konten video yang Anda berikan.

***

# Polemik Kepemilikan Tanah Warga Non-Pribumi di Yogyakarta: Sejarah, Regulasi, dan Dampaknya

### Inti Sari (Executive Summary)
Video ini membahas secara mendalam mengenai larangan kepemilikan hak atas tanah (Hak Milik) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan non-pribumi—khususnya Tionghoa, Arab, dan Eropa—di wilayah Yogyakarta. Pembahasan menguraikan akar sejarah regulasi ini sejak era Kesultanan dan kolonial Belanda, dasar hukum pasca-kemerdekaan yang masih berlaku, serta berbagai kasus hukum dan reaksi masyarakat yang muncul akibat kebijakan tersebut. Meskipun telah mendapat rekomendasi untuk pencabutan dari lembaga seperti Komnas HAM, praktik diskriminatif ini tetap bertahan hingga kini.

---

### Poin-Poin Kunci (Key Takeaways)
*   **Larangan Historis:** Larangan kepemilikan tanah bagi non-pribumi di Yogyakarta telah ada sejak tahun 1918 melalui regulasi Kesultanan dan Kadipaten, yang kemudian dilanjutkan melalui Perda dan surat keputusan Gubernur pasca-kemerdekaan.
*   **Status Hak Milik:** WNI keturunan non-pribumi hanya dapat memiliki Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, atau Hak Guna Usaha, namun dilarang memiliki sertifikat Hak Milik (SHM).
*   **Dasar Hukum Ganda:** Kebijakan ini bersandar pada UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, namun bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria dan UU HAM.
*   **Gugatan Hukum:** Beberapa kasus hukum (Handoko, Felix Juanardo Winata, Willy) telah diajukan untuk menentang aturan ini, namun banyak yang gagal atau ditarik karena alasan birokrasi dan teknis hukum.
*   **Dinamika Masyarakat:** Sebagian besar warga Tionghoa di Jogja memilih untuk "mengakali" aturan demi kebutuhan hidup daripada mengajukan gugatan, sementara Komnas HAM dan Ombudsman menyatakan aturan tersebut diskriminatif dan maladministratif.

---

### Rincian Materi (Detailed Breakdown)

#### 1. Latar Belakang Sejarah dan Regulasi Awal (Era 1918)
*   **Konteks Feodal & Kolonial:** Sebelum tahun 1918, seluruh tanah di Yogyakarta dikuasai oleh Kesultanan dan bangsawan. Pada tahun 1918, terjadi reformasi agraria di mana Sri Sultan Hamengkubuwono VIII membagikan tanah kepada rakyat jelata (*inlander*) sebagai bentuk kepemilikan dengan kewajiban pajak/upeti.
*   **Regulasi Pembatasan:** Melalui *Rickblad* Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat No. 16/1918 dan *Rixblat* Kadipaten Pakualaman No. 18/1918, pemerintah melarang orang asing (Eropa, Arab, Tionghoa) memiliki tanah.
*   **Tujuan:** Kebijakan ini bertujuan melindungi kepentingan rakyat lokal dan menjaga struktur sosial saat Jogja masih menjadi negara dependen di bawah Belanda.
*   **Pengecualian:** Terdapat pengecualian bagi bangsawan keturunan Tionghoa yang sudah dianggap bagian dari istana (seperti *Trahtan Jin*).

#### 2. Kontinuitas Regulasi Pasca Kemerdekaan (1950–2012)
*   **Integrasi ke NKRI:** Setelah resmi bergabung dengan Indonesia tahun 1950, aturan lama tidak dicabut. Pemerintah Daerah DIY mengeluarkan **Perda DIY No. 5 Tahun 1954** yang melarang orang asing memiliki tanah.
*   **Surat Keputusan 1975:** Pada tahun 1975, Kepala Daerah DIY (KGPA Pakualam 8) mengeluarkan surat yang secara eksplisit menyatakan "WNI non-pribumi" (keturunan Tionghoa, Arab, India, Eropa, Jepang) tidak dapat memiliki Hak Milik. Mereka hanya dibatasi pada HGB, Hak Pakai, dan HGU. Aturan ini berlaku di seluruh wilayah DIY (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul, Kota Jogja).
*   **UU Keistimewaan:** Kebijakan ini kini mendapat legitimasi melalui **UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY**, yang memberikan kewenangan pengaturan tanah merujuk pada hukum adat dan peraturan Sultan.

#### 3. Kasus Hukum dan Perlawanan
Beberapa individu telah mencoba menantang atuan ini melalui jalur hukum:
*   **Kasus Handoko:** Menggugat Instruksi Kepala Daerah DIY No. K898/I/A/1975 ke PTUN dan Mahkamah Agung. Gugatan ditolak karena instruktur tersebut dianggap bukan produk legislasi yang bisa diuji materi.
*   **Kasus Felix Juanardo Winata (2019):** Mahasiswa UGM yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 Ayat 2 Huruf D UU Keistimewaan DIY. Ia berargumen bahwa aturan tersebut bertentangan dengan UU Agraria yang menjamin Hak Milik bagi semua WNI tanpa diskriminasi rasial.
*   **Kasus Willy:** Warga keturunan Tionghoa di Sleman yang ditolak BPN saat mengurus sertifikat Hak Milik karena dianggap bukan "pribumi". Willy akhirnya menyerah dan menandatangani pernyataan pengembalian tanah ke negara, lalu menyewanya kembali (Hak Pakai).
*   **Kasus Siput Lokasari:** Pengusaha Tionghoa yang menjadi korban skandal bank dan mengalami kesulitan kepemilikan aset di Godean meski memiliki kedekatan dengan keluarga Keraton.

#### 4. Respon Masyarakat dan Lembaga Negara
*   **Strategi "Mengakali":** Sebagian besar warga Tionghoa di Jogja memilih tidak berkonfrontasi demi menghindari kesulitan birokrasi. Mereka seringkali menyembunyikan identitas asli mereka atau menggunakan nama orang lain untuk membeli tanah, menganggap kepemilikan tanah sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dengan segala cara.
*   **Rekomendasi Komnas HAM:** Pada tahun 2014 dan 2015, Komnas HAM merekomendasikan agar Sultan Hamengku Buwono X mencabut aturan tersebut karena bertentangan dengan UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras, dan UU Agraria.
*   **Maladministrasi:** Tahun 2018, Ombudsman menyatakan bahwa BPN telah melakukan maladministrasi dengan tetap menerapkan aturan tahun 1975 tersebut. Namun demikian, hingga video ini dibuat, larangan tersebut masih berlaku dan diterapkan di lapangan.

---

### Kesimpulan & Pesan Penutup
Video ini menyimpulkan bahwa larangan kepemilikan tanah bagi warga non-pribumi di Yogyakarta adalah warisan sejarah yang kompleks, bertahan di tengah konflik antara hukum nasional (yang menjamin persamaan hak) dan keistimewaan daerah (yang menjaga hukum adat Kesultanan). Meskipun ada kritik tegas dari lembaga pengawas HAM dan kasus-kasus ketidakadilan yang dialami individu, perubahan hukum berjalan sangat lambat. Konten ini mengajak penonton untuk memahami sejarah di balit aturan ini, bukan untuk memicu konflik SARA, melainkan untuk melihat realitas hukum yang dihadapi oleh minoritas di Yogyakarta.
