Kind: captions
Language: id
[musik]
Zaman yang [musik] terus bergerak,
sambut dengan penuh semangat.
Saatnya kita melangkah.
Hadapi segala tantangan. [musik]
Tingkatkan setiap kompetensi
untuk pelayanan berdampak.
Bersama ASN
belajar.
Ciptakan SDM unggul berprestasi [musik]
selalu inisiatif dan kolaboratif
untuk [musik] inovasi yang
berkelanjutan.
Menjadi ASN berakhlak mulia. [musik]
Siap menyongsong Indonesia emas.
ASN
belajar wujudkan pemerintahan
berkelas [musik] dunia satukan tekad
pantang menyerah
jadi ASN [musik] getar berkualitas
belajar wujud
pemerintahan
selalu dunia
bukan tekad [musik] pantang menyerah
jadi
berkuita [musik]
belajar
semangat
membara [musik]
di era digital terus berkarya
berkolaborasi [musik]
inisiatif tinggi
inovasi cempalak [musik] Jawa Timur
terus melaju bersama BPSTI
[musik] kita terus melesat untuk
Indonesia emas [musik]
prestasi hebat ASNU
tiada yang tertinggal no [musik] one
left behind. Kita terus melangkah
berkolaborasi
inisiatif tinggi
inovasi [musik] cemerlang Jawa Timur
terus melaju. Bersama BPSDM
Jatim kita terus [musik] melesat untuk
Indonesia emas. Prestasi her [musik]
aset unggur tiada yang tertinggal.
No one left behind. Kita [musik] terus
melangkah
berkolaborasi
inisiatif tinggi
inovasi [musik] cemelah Jawa Timur terus
melaju. Bersama BPSDM
Jatim kita terus [musik] melesat.
Untuk Indonesia emas [musik] prestasi
hebat bersama kampus satelit [musik]
PPSM
Jatim. No one left behind. I unggul
[musik] dan berkualitas.
Melesa tinggi
Indonesia jaya.
[musik]
bersama membangun asa
menuju cipta [musik] yang mulia.
Kami hadir, kami berkarya untuk Jawa
Timur yang berjaya. [musik]
Langkah pasti menitipi zaman
dengan semangat [musik] pembaruan.
Ilmu dedikasi dan harapan
menjadi [musik]
bekal masa depan.
PPS Jatim Pusat unggulan [musik]
tempat lahirnya insan berkualitas
[musik]
mencetak STM berkompetensi
tangguh [musik] cerdas dan inovasi
bersatu dalam visi [musik]
yang terang menjawab tantangan jangan
gemilang
[musik] PPSDM Jawa Timur Center of Exens
masa depan demil
[musik]
bersama membangun asa
menuju cita yang mulia.
Kami [musik] hadir, kami berkarya untuk
Jawa Timur yang berjaya.
Langkah pasti [musik]
mengiti zaman
dengan semangat pembaruan
ilmu dedikasi dan [musik] harapan
menjadi bekal masa depan.
BPSM [musik]
Jatim pusat unggulan
tempat lahirnya insan berkualitas
mencetat [musik] SDM berkompetensi
tangguh cerdas penuh inovasi bersatu
dalam visi yang terang [musik] menjawab
tantangan jangan gemilang
PPSDN Jawa Timur senter [musik] ofans
masa depan
[musik]
Kami mencoba [musik]
menjadi yang terbaik. Melayani bangsa
dengan sepenuh hati. Marha kami [musik]
junjung teguhkan diri
dan jadikan pedoman serta kekuatan.
[musik] Hadir di sini untuk mengabdi
laksanakan tugas ke bangga negeri.
Memertaut
melayani bangsa dengan akuntabilitas
[musik]
tinggi.
Ho.
Kami dari sini
dengan hati
tunjukkan [musik]
kompetensi dalam harmoni. melayani
bangsa loyal tanpa batasannya
[musik]
dan berkolaborasi
bergandeng tangan satu tujuan [musik]
untuk menjadikan ASN lebih berakhlak
bekerja sepenuh hati tulus [musik]
membantu sesama dengan bangga kami
melayani [musik]
bangsa
[musik]
Kami dari sini tegas dengan hati.
Tujukan kompetensi [musik] dalam
harmoni.
Lay bangsa loyal tanpa batasannya.
Kalau adaptif [musik] dan berkolaborasi
bergandeng tangan satu tujuan [musik]
untuk menjadikan air yang lebih beragung
mengerjas penuh hati [musik]
tulus membantu tetap dibangan kami
[musik]
melayani
kami melayani
bilangan kami melayani
[musik]
B
[musik]
H
[musik]
Asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Selamat pagi sobat ASN di
seluruh Indonesia. Senang sekali pada
pagi hari ini saya Lukman Ali dapat
kembali menyapa sobat ASN dalam acara
webinar ASN belajar seri 42 tahun 2025
persembahan spesial Corpu SDGIS BPSDM
Provinsi Jawa Timur. Saya juga ingin
menyapa untuk sobat ASN yang tengah
menyaksikan acara ini melalui live
YouTube BPSDM Jatim TV ataupun yang
tengah menyaksikan acara ini melalui
platform Zoom meeting. Semoga bisa
mendapatkan inset yang bermanfaat untuk
dapat diaplikasikan di unit kerja
masing-masing. Sobat ASN di era tata
kelola pemerintah modern paradigma
pembangunan tidak hanya berpusat pada
pemerintah semata, namun lebih dari itu
juga menempatkan masyarakat sebagai
mitra aktif dalam prosesnya. Di tahun
2011 sendiri terkenal sebuah prinsip
open governance yang menjadi landasan
penting bagi terciptanya pemerintah yang
transparan, partisipatif, dan juga
akuntabel. Tentunya prinsip ini menjadi
salah satu upaya untuk menyelesaikan
permasalahan ekonomi dan sosial dan
tentunya hingga memperbesar peluang
ketercapaian target-target pembangunan
melalui konsolidasi dari berbagai aktor
pembangunan. Selengkapnya akan kita
bahas di webinar ASN Belajar seri 42
tahun 2025. Open Governance Active
Citizen mendorong sinergi pemerintah dan
masyarakat dalam pembangunan yang
transparan dan berdampak.
Baik, Sobat ASN. Untuk membuka webinar
ASN Belajar seri 42, mari kita dengarkan
bersama opening speech yang akan
disampaikan oleh Dr. Ramlianto, SPMP
selaku Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur.
[musik]
Asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam sehat dan salam
sejahtera untuk kita sekalian. Sobat ASN
di seluruh tanah air. Selamat bertemu
kembali dalam webinar series ASN
Belajar, sebuah wahana pengembangan
kompetensi aparatur sivil negara
persembahan JM Corporate University
Badan Pengembangan Sumber dan Manusia
Provinsi Jawa Timur. Hari ini Kamis
tanggal 30 Oktober 2025, ASN belajar
telah memasuki seri yang ke-42. Kami
menyampaikan terima kasih dan apresiasi
atas antusiasme sobat ASN di seluruh
negeri untuk terus mengikuti secara
aktif program ASN belajar ini.
Sebagai bentuk terima kasih kami, kami
selalu berkomitmen sekaligus berikhtiar
untuk menyajikan topik-topik
pengembangan kompetensi yang menarik,
kekinian, dan tentu berdampak secara
nyata terhadap peningkatan kompetensi
dan kinerja aparatur sipil negara di
Indonesia.
Sobat ASN, hari ini ASN Belajar seri
ke-42 tahun 2025 ini menyajikan salah
satu topik yang sangat relate dengan
arah perkembangan paradigma pemerintahan
saat ini dan ke depan yakni terwujudnya
transparansi dalam sebuah tatanan open
governance. sebuah konsep yang bukan
sekedar berbicara tentang keterbukaan
informasi, tapi juga tentang cara baru
memaknai hubungan antara pemerintah
dengan masyarakat. Dari yang bersifat
satu arah menjadi kolaboratif, dari yang
sekedar memberi layanan menjadi bersama
membangun sebuah perubahan.
Karena tema ini sangat tepat untuk kita
elaborasi secara luas dan mendalam, maka
ASN belajar seri ke-42 tahun 2025 ini
mengangkat topik open governance, active
citizen, mendorong sinergi pemerintah
dan masyarakat dalam pembangunan yang
transparan dan berdampak. Nah, sudah
menjadi tradisi akademik dalam ASN
belajar bahwa topik menarik ini akan
kita bahas secara intensif dari beragam
perspektif bersama para narasumber yang
sangat kompeten di bidangnya.
Sobat ASN di seluruh tanah air,
sebagaimana yang kita tahu, open
governance adalah manifestasi dari tiga
pilar utama, yakni transparansi,
partisipasi publik, dan kolaborasi
lintas sektor. Ketiganya bukan berdiri
sendiri, tetapi membentuk sebuah
ekosistem pemerintahan yang hidup dan
responsif.
Transparansi memungkinkan masyarakat
memahami arah kebijakan. Partisipasi
memberi ruang bagi warga untuk berperan
dalam pengambilan keputusan dan
kolaborasi melahirkan inovasi yang tidak
mungkin muncul dari satu sisi saja.
Birokrasi yang modern adalah birokrasi
yang membuka data, membuka hati, dan
membuka ruang partisipasi publik secara
bermakna. Karena transparansi bukan
sekedar membagikan informasi, melainkan
membangun kepercayaan tras yang menjadi
mata uang utama pemerintahan modern.
Namun transparansi tanpa partisipasi
ibarat panggung tanpa penonton.
Keterbukaan harus diikuti oleh
keterlibatan. Inilah esensi active
citizen, warga negara yang tidak sekedar
menonton jalannya pemerintahan, tetapi
ikut menulis bab demi bab dalam buku
pembangunan.
Ketika masyarakat diberi ruang untuk
berpendapat, mengawasi, dan
berkontribusi, pemerintahan menjadi
milik bersama.
Di situlah makna of the people, by the
people, for the people. menemukan bentuk
sejatinya bahwa pemerintahan bukan hanya
dijalankan untuk rakyat, tetapi bersama
dengan rakyat. Partisipasi yang bermakna
akan mengubah warga dari objek
pembangunan menjadi subjek peradaban
dari penerima manfaat menjadi pencipta
solusi.
Sahabat ASN di seluruh tanah air,
inovasi pelayanan publik misalnya tidak
lahir dari ruang rapat semata, tetapi
dari dialog, dari keterbukaan, dan dari
kemauan untuk mendengarkan.
Sinergi pemerintah dan masyarakat bukan
hanya idealisme, melainkan keniscayaan
bagi birokrasi yang berdampak. Program
pembangunan akan lebih efektif ketika
warga ikut merasa memiliki. Kebijakan
akan lebih legitimate ketika publik ikut
memahami dan mengawasinya.
Dan kepercayaan sosial akan tumbuh
ketika birokrasi menunaikan tugasnya
dengan transparansi, akuntabilitas, dan
empati. Inilah semangat open governance,
active citizen. Menyatukan niat
pemerintah yang melayani dengan semangat
warga yang berpartisipasi agar
pembangunan tidak hanya berjalan, tapi
bermakna. Mari kita jadikan keterbukaan
sebagai budaya, bukan sekedar slogan.
Mari kita rawat partisipasi sebagai
kekuatan bukan sekedar formalitas.
Karena masa depan pemerintahan bukan
tentang siapa yang memimpin, tapi
bagaimana kita memimpin bersama.
Sobat TSN di seluruh tanah air, untuk
membahas lebih lanjut topik menarik ini,
kami telah mengundang para narasumber
luar biasa yang sudah barang tentu
sangat kompeten di bidangnya. Kami
menyampaikan terima kasih dan apresiasi
kepada para narasumber hebat yang telah
berkenan hadir dan akan berbagi berbagai
informasi strategis kepada Sobat ASN di
seluruh tanah air.
Pertama kami menyampaikan terima kasih
dan apresiasi kepada Bapak Dr. Otok
Kuswandaru, Sos, M.Si. Beliau adalah
Deputi Bidang Pelayanan Publik
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi. Kedua,
kami menyampaikan terima kasih dan
apresiasi kepada Bapak Edi Purwanto,
S.Si, M.Si. Beliau adalah Ketua Komisi
Informasi Jawa Timur. Dan ketiga, kami
menyampaikan terima kasih dan apresiasi
kepada Bapak Dr. Suko Widodo, M.Si.
Beliau adalah akademisi dari FISIP
Universitas Erlangga Surabaya. Nah,
Sobat ASN, mari kita simak dengan
seksama webinar ASN belajar seri ke-42
tahun 2025 ini. Semoga bermanfaat.
Wasalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
[musik]
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih
kepada Bapak Dr. Ramlianto, SPMP selaku
Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur atas
opening speech yang telah disampaikan.
Dan sobat ASN sebelum kita dengarkan
materi dari narasumber pertama kita,
mohon izin kami informasikan bahwasanya
link presensi sudah dapat Anda akses
melalui laman semestabangkom.id.
Anda bisa lihat laman atau link ini
melalui running tex yang tersedia di
bawah dan mohon dipastikan untuk dapat
mengisi presensi ini sebagai syarat
untuk mendapatkan sertifikat dari pihak
penyelenggara. Dan kami juga akan
membagikan berbagai hadiah menarik untuk
penanya-penanya selama sesi. Jadi,
pastikan Anda mengikuti dan menyimak
dengan baik-baik materi dari berbagai
narasumber kita yang sangat luar biasa.
Oke, kita akan masuk ke narasumber
pertama kita kali ini. Kita akan
mendengarkan materi secara langsung dari
Ketua Komisi Informasi Jawa Timur, Bapak
Edi Purwanto, S.Psi., M.Si. Si.
[musik]
I telah bergabung bersama dengan kami
Bapak Edi Purwanto. Saya akan sapa
beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Pak
Edi.
Pagi, Pak Edi. Mohon izin
apa terdengar
baik. Mohon maaf Bapak, Ibu, Sobat ASN
sekalian. Kami masih mencoba terhubung
dengan narasumber kita di pagi hari ini.
Untuk narasumber pertama dari Ketua
Komisi Informasi Jawa Timur, Bapak Edi
Purwanto, S.Psi., M.Si. Ya, sekali lagi
kami izin untuk mengingatkan bahwasanya
untuk link absensi ini Bapak, Ibu, Sobat
ASN bisa akses melalui laman
semestacom.id.
Baik, saya sudah terhubung dengan Pak
Edi. Saya ingin sapa beliau. Sekali lagi
selamat pagi Pak Edi. Kabar baik.
Selamat pagi Mas. Kabar baik Masman.
Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak ya.
Baik Pak Edi. Nanti kita akan
mendengarkan paparan materi dari Pak Edi
kurang lebih selama 30 menit ya. Nanti
kita juga akan buka sesi diskusi dan
tanya jawab. Untuk Sobat TSN pastikan
untuk menyimak nanti kita akan berikan
hadiah menarik untuk Sobat ESN yang
bertanya kepada narasumber. Baik tanpa
perlu berlama-lama saya persilakan
kepada Pak Edi untuk menyampaikan
materinya. Silakan, Pak Edi.
Baik, terima kasih ee Mas Ali. Selamat
pagi dan selamat pagi juga Pak Akik.
Ngapunten mengganggu waktunya saya
duluan. Ng mudah.
Salam kenal nih Pak Edi.
Iya iya. Ee saya mencoba untuk share
maaf
share materi ya. Ee baik terima kasih.
Ee jadi
saya mau mencoba untuk menyampaikan
sebagaimana disampaikan oleh moderator
tadi bahwasanya ee kita memang ee hari
ini membahas tentang active citizen,
keaktifan masyarakat ya. Jadi saya akan
mencoba untuk melihat perspektif ini
dalam konteks Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik yaitu Undang-Undang 14
Tahun 2008. ee bahwasanya memang kami
punya mandat khusus untuk keterbukaan
informasi, tapi memang ee isu sekarang
sudah berkembang tidak apa itu ngomongin
tentang OGP ya, open apa OG, open eh
governance gitu kan. Nah, maka dari itu
saya mau menyampaikan bahwasanya ini
adalah ee keterbukaan dalam sebuah
proses ee pembangunan atau dalam
pemerintahan itu memang sebuah ee
keniscayaan ya. ee ini memang menjadi
pondasi awal dalam ee terciptanya good
governance. Ini harus menjadi catatan
awal bahwasanya tidak ada pemerintah
yang baik yang kemudian tidak didasari
rasa keterbukaan atau tidak didasari
oleh prinsip-prinsip keterbukaan begitu.
Karena keterbukaan ini nanti akan
berdampak pada partisipasi. Partisipasi
ini akan mendorong keaktifan masyarakat
dalam memberikan inputan, memberikan
masukan, memberikan ee apa namanya?
inovasi-inovasi yang kemudian
terciptanya sebuah akuntabilitas begitu.
Nah, ee dalam konteks hari ini ee dalam
proses pembangunan memang tantangannya
tidak sekedar dalam hal perencanaan dan
pendanaan. Perencanaan dan pendanaan itu
sudah menjadi problem juga sih
sebenarnya apalagi dalam hari ini
kondisinya adalah efisiensi begitu. Ini
menjadi tantangan. Tapi ee menurut saya
adalah ada hal yang yang saya kira juga
menjadi tantangan danut menjadi
perhatian oleh pemerintah kita, yaitu
terkait dengan transparansi,
partisipasi, dan akuntabilitas. Yaitu
terkait dengan bagaimana sebenarnya
masyarak, maaf pemerintah memberikan
ruang yang lebih kepada masyarakat untuk
ikut serta dalam proses ee pembangunan.
Artinya apa? Masyarakat tidak mungkin
bisa ikut terlibat dalam proses
pembangunan ketika pemerintah itu tidak
terbuka. Nah, open governance ini
menjadi salah satu eh ruang satu metode
yang kemudian ee bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk bisa tetap
berkolaborasi dan pemerintah ee memberi
ee bisa memberikan ruang kepada
masyarakat agar masyarakat ikut terlibat
dalam proses-proses pengawasan,
proses-proses penentuan, dan
proses-proses dalam ee proses
pembangunan itu. Nah, eh
sebagaimana tadi yang saya sampaikan
bahwasanya eh konsep open governance itu
hadir sebagai ruang untuk sinergi antara
masyarakat dengan pemerintah dalam
konteks-konteks mulai dari hal
perencanaan, pelaksanaan sampai proses
pelaporan. Nah, ini ini memang ee selama
ini belum banyak masyarakat terlibat
walaupun toh kemudian memang ee ada
beberapa ee orang tertentu atau kemudian
kelompok tertentu yang sudah terlibat
tapi secara keseluruhan masyarakat
memang banyak belum terlibat terkait
dengan ee proses-proses pembangunan yang
ada itu. Nah, ee sebagaimana yang saya
sampaikan di sini, konsep open
governance itu adalah ee tadi juga
disampaikan oleh ee beliau pada sambutan
bahwasanya pemerintah yang terbuka,
partisipatif, dan kolaboratif ini
penting catatannya adalah jadi eh dengan
paradigma open governance ini kita
mendorong ee pemerintahan yang semakin
terbuka. yang terbuka itu nanti akan
berdampak pada apa saja
informasi-informasi yang dimiliki atau
kemudian data yang dimiliki atau
kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah
itu dibuka kepada publik sehingga publik
mengetahui, publik melakukan koreksi,
publik melakukan ee apa itu analisis
terhadap seluruh kebijakan atau seluruh
ee ee pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah. Maka kemudian
masyarakat atau publik akan ikut
berperan serta dalam proses mengawasi.
dia akan ee mengawasi, dia juga akan
memberikan masukan-masukan yang baik.
Nah, maka dari itu nanti akan terjadilah
kolaborasi antara masyarakat dengan
pemerintah. Nah, ini yang terpenting
dalam proses open karena ee titik equal
antara masyarakat dengan pemerintah itu
adalah harapan kita semuanya yang
kemudian penentu dari kebijakan atau
penentu dari ee ee pembangunan yang ada
di negara kita itu adalah ee penentunya
adalah masyarakat. Melalui apa? melalui
ee forum-forum warga yang kemudian
diciptakan oleh pemerintah atau
diciptakan secara mandiri oleh warga
begitu ya. Nah, ee memang sebagaimana di
dalam prinsip open governance itu tadi
sudah saya sampaikan yaitu transparansi,
partisipasi, dan akuntabilitas. Hal ini
tentu ee selaras dengan ee Undang-Undang
14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi sekaligus juga ee Komisi
Informasi juga menerbitkan peraturan
Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021
tentang standar layanan informasi
publik. Yang ini juga menopang terkait
dengan transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas. di mana seluruh informasi
yang dimiliki oleh ee badan publik atau
pemerintah mereka harus mengumumkan,
mereka harus menyediakan informasi
berkala dan kemudian mereka juga harus
membuat pengecualian ketika misalnya ada
informasi yang dikecualikan. Nah, ini
tentu ee menjadi pondasi dalam ee
terbentuknya open governance begitu ya.
Nah, ee warga yang aktif itu sebenarnya
yang seperti apa sih sebenarnya? Nah,
kami mengidentifikasi bahwasanya ee
warga yang aktif itu adalah warga yang
kemudian selalu aktif, selalu kemudian
memberikan masukan dalam konteks musang
misalnya begitu. Karena tidak mungkin
terjadi musang, tidak mungkin juga
masukannya berkualitas tanpa didahului
dari ketahuan mereka. Jadi ee masyarakat
tahu terhadap informasi yang dimiliki
oleh pemerintah, masyarakat baru
kemudian bisa memberikan masukan kepada
semuang. Kalau masyarakat tidak
mengetahui informasi-informasi yang
kemudian dipapar atau dimiliki oleh
pemerintah, maka kemudian hampir bisa
dipastikan masyarakat tidak memberikan
data yang akurat terhadap ee musuh bank
itu sendiri. Nah, masyarakat yang aktif
lagi yang masyarakat yang seperti apa?
masyarakat yang senantiasa
menggunakan data-data atau informasi
yang dimiliki oleh pemerintah dalam
konteks ee pembangunan itu misalnya
adalah daftar informasi publik yang
dimiliki oleh ee pemerintah atau DIP
termasuk laporan keuangan, termasuk juga
program daerah. Nah, ini memang di
beberapa kabupaten kota di Jawa Timur
khususnya
mohon maaf memang tidak banyak
masyarakat yang kemudian melakukan ee
analisa atau mengakses
informasi-informasi yang ee dimiliki
oleh pemerintah. Padahal sebenarnya
pemerintah baik provinsi, kabupaten,
maupun kota pun juga ee
instansi-instansi vertikal yang ada di
Jawa Timur itu mereka
memiliki PPID, semuanya memiliki pejabat
mengelola informasi dan dokumentasi yang
kemudian menyediakan, mengumumkan
beserta juga melakukan ee pelayanan
terhadap pemohon informasi yang ada.
Tapi kemudian memang belum banyak
masyarakat yang ikut terlibat dalam
proses ee permohonan informasi itu. Ini
kami akui memang. Nah, masyarakat yang
aktif lagi bagaimana? Masyarakat yang
kemudian mereka ikut serta dalam proses
pengawasan pelaksanaan proyek anggaran.
Nah, ee bagaimana kemudian ini bisa
dilaksanakan kalau toh kemudian
pemerintahnya tidak terbuka. Maka dari
itu, keterbukaan itu menjadi pondasi
awal dalam konteks keaktifan masyarakat.
Nah, masyarakat bisa memberikan inputan,
masyarakat bisa memberikan ee pengawasan
terhadap program dan ee pelaksanaan ee
pembangunan yang ada itu dan kemudian
bisa memberikan masukan-masukan ini
kurangnya apa kira-kira korupsinya atau
kira-kira ada penyelewengan di mana dan
seterusnya. Nah, pengawasan ini menjadi
penting karena ee ini akan berdampak
pada kehati-hatian pemerintah dalam
proses penganggaran sekaligus proses
pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dan
yang terpenting lagi
adalah dalam konteks keaktifan warga itu
adalah mendorong inovasi sosial. Jadi ee
inovasi sosial itu memang tidak bisa
hanya muncul ansih di dari pemerintah.
Misalnya sekarang mungkin ee kita amati
banyak sekali bertebaran
ee
maaf aplikasi-aplikasi yang kemudian itu
katanya mempermudah gitu ya, mempermudah
ee pelayanan misalnya begitu. Tapi
kemudian ini ee tidak kenapa kemudian
ini tidak selalu bisa dimanfaatkan
secara maksimal karena memang aplikasi
ini salah satu dugaan saya adalah ini
tidak kemudian muncul dari kolaborasi
dengan masyarakat gitu sehingga
aplikasi-aplikasi ya ada semuanya
inovasi-inovasi dalam bentuk aplikasi
ada cuman itu tidak banyak dimanfaatkan
oleh masyarakat karena apa karena memang
ini tidak dibuat berdasarkan pada
konsensus khusus antara masyarakat
dengan pemerintah gitu kan. Jadi ee itu
hanya ada tapi tidak bermanfaat secara
lebih ee detail atau kemudian bermanfaat
untuk perkembangan pengetahuan
masyarakat karena memang ini tidak
dibuat secara ee maaf tidak dibuat
secara bersama-sama masyarakat, tidak
ada dialog yang kemudian ada. Nah, maka
dari itu sebenarnya ee harus ada
konsensus yang baik atau kalau kemudian
bikin aplikasi ya bikinlah aplikasi yang
sebenarnya satu sistem sajalah dengan
banyak ee pelayanan begitu. Tidak
kemudian satu dinas bikin aplikasi, satu
dinas bikin tiga aplikasi dan
seterusnya. Yang itu justru tidak
menginformasikan kepada masyarakat,
justru itu membingungkan masyarakat.
Untuk ngurusi akta ini harus aplikasi
ini, untuk urusin ini harus e dan
seterusnya. Itu membingungkan
masyarakat. Nah, terkait dengan ee
keaktifan warga dalam konteks
pembangunan ini, saya kira ini adalah
modal pembangunan yang sangat luar biasa
yang dimiliki oleh pemerintah yang
tentunya ini berdampak pada eh perbaikan
dan good governance di negara kita ini.
Nah, apa lantas apa itu maaf eh
keterkaitan antara open governance
dengan Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik? Sebenarnya ini ada
keterkaitan dan bahkan sebenarnya ada
gabungan ya. Ini menjadi salah satu
bagian saja yang kemudian ee menjadi
tujuan kita di Undang-Undang 14 tahun
2008. Bahwasanya di Undang-Undang 14
tahun 2008 itu secara konstitusi secara
konstitusi sudah dijamin bahwasanya
setiap orang punya hak untuk tahu
sebagaimana ini yang sebenarnya
diturunkan dari Undang-Undang 1945
Pasal 28 huruf F gitu ya. yang kemudian
juga di pasal 3. Jadi tujuan dari
Undang-Undang KIP itu memang
meningkatkan partisipasi masyarakat dan
mendorong penyelenggaraan negara yang
transparan. ini persis sebagaimana ini
kongruen dengan apa yang sebenarnya di
menjadi tujuan dari open governance tadi
bahwasanya terciptanya masyarakat yang
aktif, terjadinya kolaborasi antara
masyarakat dengan negara, terciptanya ee
inovasi sosial yang diciptakan antara
masyarakat dan negara dan tentu ee
inovasi masyarakat inovasi yang lahir
dari masyarakat atau kolaborasi dengan
masyarakat itu tidak mungkin terjadi
tanpa adanya keterbuka gitu ya. Nah,
maka dari itu juga di ee memang ee kalau
kemudian kita mengacu pada Undang-Undang
14 Tahun 2008 ee ada kewajiban
pemerintah dalam konteks keterbukaan
yaitu menyediakan informasi publik yang
akurat, mutakhir, dan mudah diakses. Ini
ee menjadi menjadi kewajiban pemerintah
ya atau kewajiban badan publik. dalam
hal ini kita diskusi hari ini adalah
pemerintah bahwasanya pemerintah punya
kewajiban untuk menyediakan data yang
akurat, mutakhir, dan mudah diakses.
Kenapa demikian? Karena hari ini yang
memiliki otoritas atas informasi yang
dikeluarkan oleh pemerintah sebenarnya
pemerintah. Kenapa Hari ini itu
bermunculan banyak sekali? Karena bisa
jadi salah satu sebabnya adalah
pemerintah sebagai pemilik otoritas dari
informasi itu tidak menginformasikan.
pemerintah cenderung menutup
informasi-informasi yang sebenarnya
dibutuhkan oleh publik. Maka tidak
heran, tidak mengherankan kalau banyak
masyarakat yang
tidak tahu harus mencari informasi ke
mana sehingga informasi yang datang
dianggap sebuah kebenaran. Dan kebenaran
yang atau kebohongan yang dilakukan
secara terus-menerus atau ha yang
dilakukan atau disebarkan secara
terus-menerus menjadi keyakinan dan
menjadi kebenaran ini berbahaya. Nah,
maka dari itu karena ini sudah di ee di
apa itu di ada termaktub dalam
undang-undang, maka kemudian memang
pemerintah wajib memberikan data-data
yang mutakhir, ya. Nah, selain itu juga
di Undang-Undang 14 tahun 2008 ee
pemerintah ya atau badan publik itu
diwajibkan untuk membentuk yang namanya
pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi dalam konteks ee memberikan
pelayanan, memberikan ee melakukan apa
itu klasifikasi terhadap
informasi-informasi yang dimiliki,
melakukan pendokumentasian, melakukan ee
inovasi atau membuat inovasi-inovasi
terhadap pelayanan informasi dan
seterusnya Yang ini juga saya kira ini
akan sangat sama sangat sangat amat
untuk apa itu menjadi penentu juga dalam
ee apa namanya open governance di daerah
gitu ya. Nah
ee berikutnya adalah terkait dengan
pilihan sinergi ee masyarakat dan
pemerintah. Ini penting. Tadi kita sudah
berbincang tentang keterbukaan, kita
ngomongin tentang partisipasi atau
ngomongin bercerita tentang keaktifan
masyarakat. Nah, ini kira-kira apa itu
apa yang kemudian bisa dilakukan oleh ee
masyarakat dan pemerintah. Satu adalah
ini terkait dengan pemerintah yaitu
pemerintah memang harus membuka datanya
gitu ya. Jadi keterbukaan data dan
informasi itu menjadi penting melalui
portal-portal yang dimiliki oleh ee
oleh pemerintah baik itu portal apa itu
sosial media ataupun yang lainnya pun
juga demikian. Tidak, tidak. Walaupun
sudah zamannya zaman digital, kita tentu
tidak bisa melupakan atau meninggalkan
ee paparan-paparan informasi kepada
masyarakat melalui forum apa melalui
cara-cara yang konvensional yaitu forum
warga, papan informasi dan seterusnya.
Nah, ee juga berikutnya adalah terkait
dengan kolaborasi kebijakan
ee pemerintah dan masyarakat atau
pemerintah harus menginisiasi
forum-forum publik yang kemudian
mempertemukan antara warga dengan
pemerintah. Jadi tidak ee kalau kita
lihat ee Musren bank, kita lihat
forum-forum warga yang hari ini ada,
barangkali kan kita masih melihat ini
forum forumnya adalah forum elit warga
masyarakat yang elit dengan pemerintah
sehingga tidak bisa memberi menyerap
informasi-informasi atau menyerap
aspirasi-aspirasi dari kelompok-kelompok
lain. Maka dari itu kolaborasi kebijak
forum warga di sini yang saya maksudkan
adalah forum warga yang itu beragam.
Kalau misalnya ee kita pengin ngobrol
sama teman-teman kelompok rentan, ya
kita harus kumpulkan kelompok rentan itu
mereka bisa berbincang apa dan kita
dengarkan mereka. Kalau kemudian mereka
kita campurkan jadi satu, mereka akan
tersingkir. Atau kelompok laki-laki dan
perempuan itu kalau misalnya dalam satu
forum mereka akan banyak perempuan itu
minder dan ee kelompok apa kelompok
laki-laki yang kemudian akan dominan.
Nah, maka kemudian kita harus bikinlah
forum ee forum publik itu yang kemudian
menspesifikasikan itu atau kemudian
kelompok seniman sebenarnya mereka
pengin ada forum forum kelompok seniman,
ada forum anak muda, ada forum ee
kelompok apa itu masyarakat yang sepuh
atau anak-anak, forum anak yang kemudian
itu bisa menjadi ruang-ruang yang
kemudian memunculkan ee elaborasi atau
memunculkan inovasi-inovasi sosial
tertentu dan kita bisa mendengar seluruh
kesah mereka apa dan treatmennya dari
negara itu nanti atau dari pemerintah
itu apa begitu ya. Nah, apa yang
kemudian dilakukan oleh pemerintah lagi
yaitu terkait dengan ee transparansi
anggaran. Pemerintah harus
mempublikasikan perencanaan sampai
realisasi APBD termasuk juga laporan
pembangunan ya. ini harus diumumkan di
website atau di portal-portal yang
dimiliki oleh ee pemerintah untuk
informasi yang memang wajib diumumkan
gitu dan disediakan oleh pemerintah ee
di ee PPID masing-masing karena terkait
dengan realisasi APBD, laporan
pembangunan dan seterusnya ini bukan
informasi yang dikecualikan dan justru
ini adalah masuk dalam informasi yang
terbuka. Nah, inovasi digital tadi sudah
saya sampaikan ee pemerintah juga bisa
membuat inovasi digital dalam bentuk
misalnya EPID, aplikasi warga atau
daspor keterbukaan. Aplikasi warga ini
adalah aplikasi yang kemudian bisa
mengambil atau menyerap
informasi-informasi atau masukan-masukan
dari warga. Ini contoh saja barangkali
nanti bisa ada banyak sebenarnya
inovasi-inovasi digital yang bisa
dikolaborasikan antara yang bisa
mempertemukan antara masyarakat dengan
pemerintah. Ada Em Rembanglah atau apa
dan seterusnya. Saya kira banyak ee
kabupaten kota ataupun OPD di Jawa Timur
yang sudah melakukan inovasi-inovasi
terhadap ee pertemuan atau mempertemukan
antara warga dengan pemerintah. Cuman
yang butuh kita ee catat adalah sejauh
mana sebenarnya inovasi digital ini
mempermudah masyarakat bertemu dengan
pemerintah atau negara gitu. sejauh mana
sebenarnya ini bisa mewakili betul bisa
berkomunikasi yang equal antara
masyarakat dan negara ini yang butuh
nanti kita apa namanya butuh kita
diskusikan gitu ya. Terus kemudian yang
kelima adalah butuh ee pemerintah harus
atau ee butuh melakukan penguatan
literasi publik. Jadi ee karena memang
ee sebagaimana tadi saya sampaikan di
awal bahwasanya ee kejelian e maaf
keterlibatan masyarakat dalam mengakses
informasi, keterlibatan masyarakat dalam
proses melakukan analisis terhadap ee
materi-materi yang kemudian dilakukan di
pembangunan yang kemudian menjadi
masukan kepada pemerintah itu memang
partisipasinya masih rendah. Maka dari
itu memang Mas pemerintah harus
melakukan penguatan literasi kepada
publik, kepada masyarakat terkait dengan
pentingnya informasi, pentingnya mereka
tahu terhadap proses-proses pembangunan
mulai dari perencanaan sampai pada
pelaksanaan gitu ya. Nah, ee ini saya
mencoba untuk mensepil sedikit saja.
Saya kira banyak ee kabupaten kota yang
sudah melakukan inovasi-inovasi terkait
dengan open governor. Ee saya mencoba
untuk melihat di misalnya ini beberapa
saja ya. Jadi ini tidak kemudian
mengistimewakan yang di sini sebagai
contoh, tapi kebetulan saya mengambil
beberapa contoh ini. Satu adalah
misalnya ee di Provinsi Jawa Timur. Jawa
Timur itu sudah mencoba untuk melakukan
inovasi dalam bentuk EPPID dengan ee
daftar informasi yang tematik. Jadi ini
sudah diinisiasi oleh ee Provinsi Jawa
Timur. Maka kemudian saya kira itu bisa
kita jadikan salah satu prototip terkait
dengan bagaimana sebenarnya ee daftar
informasi publik itu dibuat. daftar
informasi itu dikelola dan daftar
informasi publik itu benar-benar menjadi
ee menu dalam memberikan pemahaman
kepada masyarakat bahwasanya di badan
atau di pemerintah atau kabupaten kota
atau di Provinsi Jawa Timur itu yang
dimiliki informasinya ABCD dan
seterusnya. Nah, ini saya kira penting
begitu. Yang kedua adalah di Surabaya.
Surabaya itu ee memiliki aplikasi
wargaku dan USB yang kemudian ini ee
menginisiasi atau kemudian
memberikan
apa namanya pengungkit kepada masyarakat
agar masyarakat bisa masuk di ruang itu.
Nah, selain kemudian aplikasi-aplikasi
ini, Surabaya juga ee melakukan ee
model-model forum warga yang ee saya
kira menarik. mereka sudah
menspesifikasikan untuk kelompok muda
ditemui secara mandiri sendiri, untuk
kelompok ee perempuan, untuk kelompok
rentan, untuk kelompok-kelompok divabel
mereka buatkan forum-forum ters sendiri
sehingga ee berbagai aspirasi, berbagai
apa itu kegalauan atau berbagai
keinginan yang kemudian diinginkan oleh
masyarakat dalam segmen-segmen ee apa
namanya masyarakat tadi itu bisa
diterima dan kemudian ee nanti itu akan
dimasukkan DE Musembang dan DE Musembang
itu nanti masyarakat bisa memantau
sejauh mana sebenarnya proses-proses itu
dijalankan dan kemudian ditetapkan. Nah,
ini saya kira contoh-contoh saja. Nah,
kemudian juga di Bojonegoro ini beberapa
tahun yang lalu saya mudah-mudahan di
Bojonegoro masih ada ya forum apa itu
OGP lokal yang kemudian mempertemukan
antara ee pemerintah dengan pemerintah
Kabupaten Bojonegoro dengan masyarakat
yang dilakukan dengan cara-cara yang apa
namanya dialog bareng, ngobrol bareng ee
temu antara kabupaten e antara bupati
dengan masyarakat yang kemudian tatap
muka memberikan atau mendengarkan
seluruh keluhan-keluhan warga terhadap
berbagai pembangunan, masalah pribadi,
masalah yang lain yang kemudian
urusannya dengan ee apa itu pengantasan
kemiskinan, urusannya tentang penurunan
angka stunting, kemudian penurunan angka
kemiskinan dan atau kemudian ee ee
penurunan angka putus sekolah dan
seterusnya itu menjadi ee forum yang
kemudian mempertemukan antara pemerintah
dengan masyarakat gitu ya. Baik. Ee ini
yang kemudian beberapa hal yang ee kami
rangkum dari ee
manfaat dari open government satu adalah
meningkatkan kepercayaan publik dan
legitimasi pemerintah. Tentu ini karena
apa? Karena masyarakat sudah tahu,
masyarakat paham, masyarakat
menganalisa, dan masyarakat akan
memberikan masukan-masukan. Nah, dengan
ee dengan masukan-masukan yang ada atau
kemudian dengan keterbukaan ini tentu
akan meningkatkan kepercayaan ee
masyarakat. Masyarakat percaya, oh
ternyata ee pemerintah itu mengelola
keuangannya dengan benar. Oh, pemerintah
itu benar-benar memiliki program yang
baik yang kemudian untuk pengatasan
kemiskinan misalnya. Begitu. Yang kedua
adalah menurunkan potensi korupsi dan
penyalahgunaan anggaran. Kenap? Nah, ini
penting. Karena apa? karena masyarakat
memantau karena kita sudah buka mulai
dari proses perencanaan ya proses KUAPS
itu sampai kemudian ee menjadi APBD
sampai kemudian programnya apa saja
dijalankan di mana saja, siapa saja
pelaksana proyeknya, tendernya bagaimana
perjalanannya sampai kemudian
pelaporannya seperti apa. Masyarakat
bisa memantau kalau kemudian pemerintah
itu benar-benar membuka informasinya
itu. Jadi ee potensi korupsi itu sangat
kecil ya kalau misalnya itu dibuka
secara blak begitu dan masyarakat aktif
untuk memantau memberikan koreksi,
memberikan masukan dan juga sekaligus
melakukan analisis dan evaluasi terhadap
proses pembangunan itu. Berikutnya
adalah memperkuat efektivitas
pembangunan berbasis kebutuhan nyata di
masyarakat. Tentu karena memang sudah
dibuka ee jadi apa namanya kesalahan
treatment atau kemudian sasaran
pembangunan ini benar-benar bisa
menyesar menyasar kepada
kelompok-kelompok yang diinginkan yaitu
kelompok rentan, masyarakat miskin,
kelompok-kelompok yang kemudian ee
kekurangan secara sosial dan seterusnya.
Ini kalau informasi itu dibuka gitu ya.
Satu misal ee terkait dengan bansos gitu
ya. Kalau dibuka masyarakat sama-sama
bisa mengkoreksi siapa sebenarnya
penerima manfaat itu. Loh, ini tetangga
saya itu dia dalam ee dalam hal di
masyarakat dia tidak masuk dalam
kategori miskin kok dapat bantuan dan
seterusnya. Nah, itu baru nanti ada
korektif, upaya korektif dan perbaikan
gitu ya. Nah, ee itu ee berikutnya
adalah terkait dengan yang penting harus
dilakukan terkait dengan keterbukaan
dalam siklus pembangunan daerah. tadi
saya sudah sampaikan juga. Jadi misalnya
dalam hal perencanaan RPJMD itu memang
harus dibuka disampaikan kepada
masyarakat ini bahwasanya ini adalah
rencana pembangunan jangka menengah
daerah yang usianya 5 tahun. Tahun
pertama mau ngapain? Tahun kedua mau
ngapain, tahun ketiga sampai tahun
kelima mau ngapain, visi misi dan
strateginya seperti apa? Termasuk juga
RKPD yang tahunan itu rencana kerja
pemerintah daerah itu juga bukan
informasi yang dirahasiakan. Renang,
prioritas pembangunan AP dalam konteks
penganggaran itu juga APBD. sumber dana
alokasi program dari mana saja, apakah
ini dari PAD atau dari apa itu ee ee
dari APBN dalam bentuk apa namanya ee
dalam bentuk ee keuangan dari apa
sharing dan seterusnya atau kemudian
dari pihak lain yang kemudian memang ee
tidak mengikat yang kemudian memberikan
bantuan kepada ee daerah tertentu begitu
ya. ya. Nah, ini dalam konteks
penganggaran, dalam konteks pelaksanaan
proyek progres fisik, keuangan,
kontraktor dan pelaksana itu ee juga ini
menjadi informasi yang memang
benar-benar harus buka karena ee
belakangan memang ee agak ramai
disampaikan terkait dengan open tender
itu ya ee terkait dengan keterbukaan
dalam konteks pengadaan barang dan jasa
begitu. Karena selama ini harus ada itu.
Kenapa? Karena selama ini ada beberapa
pemerapa yang beberapa yang kemudian
indikasinya ada penyelewengan kewenangan
bahwasanya yang memenang tender adalah
orang-orang itu saja yang kemudian dalam
konteks pelaksanaan tender itu sudah
diatur begitu. Maka kemudian ee kami
juga di Komisi Informasi mengeluarkan
peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun
2021 yang kemudian di dalamnya juga
bercerita terkait dengan tender tadi itu
ber ter ber ter ber terkait dengan
pengadaan barang dan jasa yang kemudian
seluruh prosesnya mulai dari awal sampai
akhir itu masuk dalam informasi yang
wajib diumumkan sehingga semua orang,
semua masyarakat, semua pihak ketiga
atau apa itu ee perusahaan-perusahaan
yang kemudian pengin mau ngakses apa itu
anggaran atau ingin berkompetisi dalam
proses pengadaan barang dan jasa itu
mereka sama-sama tahu gitu ya. Nah,
berikut juga yang kemudian harus dibuka
dalam konteks ee siklus pembangunan
daerah yaitu terkait dengan evaluasi dan
pelaporan, realisasi anggaran, capaian
kinerja, hasil audit, dan beberapa hal
yang lain. Jadi misalnya hasil audit
yang sudah dilakukan oleh kabupaten
tertentu, maka kemudian itu tidak sama
sekali menjadi informasi yang
dikecualikan. Loh, audit saya kan
hasilnya jelek, ini disklaimer dan
seterusnya. Walaupun disclaimer atau
kemudian misalnya ee nilainya tidak
begitu baik, enggak apa-apa sampaikan
saja kepada masyarakat. Dengan demikian
memang itu adalah hasil dari kinerja
panjenengan dalam konteks 1 tahun
anggaran begitu. Apapun hasilnya itu
harus menjadi korektif. Itu pun harus
diumumkan sehingga masyarakat paham
sehingga bisa sehingga bisa menjadi
upaya korektif terhadap proses
perjalanan pembangunan. sekaligus
aktor-aktor yang menjadi pelaksana
pembangunan menjadi semakin berhati-hati
dan ee mereka akan benar-benar
mengerjakan projeknya sesuai dengan
rencana yang sudah dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan sebagaimana ee
yang telah menjadi perencanaan itu
sehingga tidak ada satu rupiah pun ee
anggaran itu yang ee terlempar atau
kemudian nyasar ke tempat yang lain.
Nah, ini beberapa hal yang kami
tawarkan. Nah, yang pertama adalah ee
kita harus mengintegrasikan keterbukaan
informasi ke dalam perencanaan
pembangunan baik di RPJMD maupun RENSRA.
Jadi, keterbukaan informasi dan spirit
of governance itu memang harus menjadi
satu bagian dalam konteks ee pembentukan
RPJMD atau visi misinya bupati ya atau
walikota ataupun gubernur atau siapapun
yang kemudian menjadi apa itu pimpinan
badan publik, mereka harus menyertakan
konteks keterbukaan informasi. Menurut
saya ini penting gitu ya. Nah, yang
kedua adalah ee kita atau kemudian
pemerintah di seluruh sektor dari ee
pemerintah provinsi sampai tingkat
kelurahan ataupun desa mereka wajib
membentuk PPID yang aktif. PPD yang
kemudian tidak sekedar memaparkan
informasinya saja, tapi kemudian dia
juga aktif dalam melakukan melakukan
edukasi literasi kepada masyarakat
bahwasanya
ini adalah informasi yang dimiliki oleh
pemerintah. Maka, maka silakan Anda
memanfaatkan informasi ini untuk
pengembangan pengetahuan, untuk
penelitian, untuk peningkatan kapasitas
atau kemudian menambah ee energi ee
dalam proses ee pembelajaran yang ada di
daerah masing-masing gitu. Yang ketiga
adalah membangun kanal digital. Tadi
sudah saya sampaikan ada website,
aplikasi, dan media sosial.
Nah, ee
yang terpenting lagi adalah mendorong
warga menjadi pengguna dan pengawas
informasi. Jadi, ee kalau saya melihat
di Jawa Timur
belum sepenuhnya masyarakat itu menjadi
subjek atas apa itu subjek atas
informasi itu sendiri. Jadi mereka ee
apa namanya? hanya hanya sebagai objek
saja bahwasanya dia yang diceritakan,
tapi kemudian dia tidak sama sekali
secara aktif untuk melihat, menelaah dan
kemudian memberikan catatan terhadap
informasi-informasi yang ada, gitu ya.
Terus kemudian yang nomor lima adalah
melakukan evaluasi keterbukaan informasi
secara berkala. Ee bisa dalam bentuk
indeks ya. Tapi ee sampai hari ini ee
indeks keterbukaan informasi itu hanya
diukur di level provinsi yang kemudian
dilakukan oleh ee Komisi Informasi
Pusat. Nah, ee sampai kita belum tahu
nanti ke depan apakah diperlukan ee
pengukuran indeks keterbukaan informasi
di level kabupaten kota sehingga kita
benar-benar bisa melihat sejauh mana
sebenarnya keterbukaan informasi di kota
A, kota B, dan kota C. Tapi walaupun
tidak ada indeks keterbukaan informasi,
kami melakukan sebagai komisi informasi
di Jawa Timur melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap seluruh badan publik
yang ada di Jawa Timur, baik kabupaten,
kota, OPD termasuk juga instansi
vertikal yang ada di Jawa Timur ee yang
itu bisa menjadi indikator dan ee
indikator dan evaluasi terhadap ee
keberadaan badan publik tersebut.
Baik. Ee sedikit lagi ya ee jadi
keterbukaan
dan dampaknya. Jadi kepercayaan publik
itu meningkat, partisipasi marga juga
semakin aktif, anggaran juga semakin
tepat sasaran. Jadi yang sebelumnya
kalau misalnya tidak menerapkan
keterbukaan informasi publik ee maka
anggaran banyak yang tidak terserap dan
tidak tepat sasaran karena ee masyarakat
tidak bisa mengkoreksi. Terus kemudian
pengawasan masyarakat menjadi kuat gitu.
Nah, ada beberapa tantangan yang
kemudian menjadi catatan Komisi
Informasi di Jawa Timur yaitu pertama
adalah rendahnya literasi digital
masyarakat. Ya, kita tahu di Jawa Timur
sendiri mulai dari Pacitan sampai pada
Banyuwangi ee mulai dari Bojonegoro
sampai ee Sumenep itu tentu banyak
sekali tantangan-tantangannya terkait
dengan digitalisasi informasi. Maka dari
itu ee pemerintah harus melakukan ee
atau membuat program-program yang secara
aktif melibatkan masyarakat
yang ada di ee daerah-daerah terpencil
itu. Entah modelnya ee seperti apa, tapi
kemudian ini bisa dilakukan di
masing-masing daerah melalui pemerintah
ee provinsi sampai pada level kelurahan
ataupun desa gitu ya. Nah, ee kami juga
mencatat tantangan yang lain adalah ee
kurangnya data yang terbuka di instansi
di instansi. Jadi, ini umumnya adalah
terkait dengan ee kepedulian ya. Jadi
ee kepedulian, ketidaktahuan dan juga
kemudian komitmen dari pimpinan gitu.
Ini menjadi catatan kami juga. Solusinya
adalah ee ini harus diintegrasikan
sistem informasi antar OPD sehingga ee
bisa saling check and balance satu sama
yang lain. Nah, yang keempat adalah
resistensi birokrasi. Nah, saya kira ini
juga menjadi ee tantangan tersendiri
karena tidak semua birokrasi yang ada di
Jawa Timur atau pimpinan yang ada di
Jawa Timur ini mereka mau terbuka. Ee
tentu ini ee tergantung dari pimpinan
yang ada. Kalau pimpinannya pengin
terbuka dan kemudian mereka visioner
pengin kolaborasi, pengin mendapatkan
inovasi dari masyarakat yang banyak
terkait ee dan kebijakannya itu
benar-benar menyentuh masyarakat, maka
pimpinannya harus punya komitmen untuk
terbuka. Nah, ini ini tantangan betul
yang ini. Terus kemudian yang terakhir
adalah terkait dengan keterbatasan
sumber daya manusia di PP. ini juga
catatan kami ee dari hasil monitoring
dan evaluasi yang kami lakukan beberapa
tahun terakhir dan terakhir tahun 2025
ini kami sudah memfinishkan itu yaitu ee
kami berharap bahwasanya seluruh ee
pemerintah baik kabupaten, provinsi
maupun pemerintah desa, kelurahan dan
lain sebagainya harus benar-benar aktif
untuk memberikan penguatan literasi
tidak ada kepada masyarakat tapi
kemudian juga kepada pejabat-pejabat
pengelola informasi dan dokumentasi.
yang mereka tidak belum begitu paham itu
terkait dengan bagaimana
mengklasifikasikan informasi, bagaimana
memberikan pelayanan yang maksimal
terhadap masyarakat, bagaimana mereka ee
melakukan pengecualian terhadap
informasi dan lain sebagainya. Saya kira
itu ee saya kembalikan kepada
Mas Lukman. Terima kasih.
[musik]
Baik, terima kasih Pak Edi untuk
materinya yang sangat menarik sekali.
Berarti pemerintah memang harus inklusif
dan transparan, tapi masyarakat juga
harus bertransformasi juga ya karena
literasi kita masih rendah ya. Dan saat
ini kita akan membuka untuk sesi tanya
jawab. Silakan bagi sobat ASN yang ingin
bertanya bisa mengacungkan atau
mengaktifkan fature hand ataupun bisa
drop question di kolom ee live chat
YouTube BPSDM TV. Sebelum saya
persilakan kepada Sobat ASN untuk
bertanya sedikit ee pertanyaan dari
saya, Pak Ei. Ee ini kan informasi yang
diberikan oleh ee pemerintah seringki
kita kaitkan juga dengan kemampuan
literasi atau pemahaman masyarakat atas
informasi tersebut. Apakah ada strategi
yang dilakukan oleh pemerintah agar
memastikan bahwa informasi itu mudah
dimengerti oleh masyarakat yang memiliki
tingkat literasi yang cenderung belum
optimal, Pak Edi?
Betul. Jadi memang ee konsep ee
penyebaran informasi itu atau kemudian
akses informasi itu memang ada prinsip
namanya prinsip keadilan. Artinya
begini, ee pemerintah harus adil
memberikan layanan informasi kepada
siapapun juga. Tidak peduli mereka ee
kelompok rentan atau kelompok divabel
atau kelompok yang lain. Maka pemerintah
yang pertama harus dilakukan adalah satu
membuat informasi yang super rumit itu
semisal ee contohnya adalah APBD. ini
tidak semua masyarakat ee bisa memahami
APBD, maka pemerintah harus mengkemasnya
menjadi hal yang menjadi informasi yang
paling sederhana yang menggunakan bahasa
yang sederhana dan mudah dimengerti oleh
masyarakat yang ini disampaikan dengan
berbagai platform. Kalau platformnya
sekarang misalnya ada TikTok dan
seterusnya ya pemerintah harus
mengcreate itu.
Tapi kemudian tidak boleh juga
meninggalkan ee platform-platform yang
konvensional seperti forum warga yang
saya kira itu juga lumayan masih efektif
gitu ya atau papan-papan informasi dan
seterusnya. Nah, maka yang harus
dilakukan oleh pemerintah adalah dalam
konteks bagaimana mengkonstruksi atau
membuat informasi ini lebih sederhana
ee dipahami dan kemudian
ee dijalankan oleh masyarakat. Maka
pemerintah memang harus benar-benar
kreatif untuk menterjemahkan seluruh
informasi-informasi yang rumit itu
menjadi informasi yang sederhana
dan mudah dipahami.
Heeh.
Melalui berbagai platform yang dimiliki
itu. Begitu, Mas.
Baik, baik. Terima kasih Pak Edi untuk
jawabannya yang sangat menjawab sekali
ya pertanyaan saya tadi. Baik, saya akan
undang untuk penanya kita yang sudah
bergabung bersama dengan kami. Saya
ingin sapa beliau terlebih dahulu.
Selamat pagi Bapak.
Pak Usmar.
Mohon izin, Bapak untuk mik-nya masih
terunmute. Boleh dibantu untuk
Sudah.
I oke
sudah. I
baik silakan Bapak boleh dibantu
perkenalkan nama dan asal instansi
sekaligus disampaikan pertanyaannya.
Saya Usmar Hadiati dari PU Binomarga
Provinsi Jawa Timur. Pak Edin, saya mau
tanya yang pertama, bagaimanakah
mengkolaborasikan,
menyandingkan, dan memilah antara
Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik dengan
panca prasetria korpin du yang
menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan
negara serta memegang teguh rahasia
jabatan dan rahasia negara.
Kedua,
untuk masukan di Musering Bank banyak
masyarakat tidak diikut sertakan dalam
rapat. Bagaimana untuk menjaring
aspirasi masyarakat?
Mungkin itu, Pak Edi.
Nggih. Nggih. Terima kasih. Gimana, Mas
Lukman? Langsung atau gimana?
Iya, langsung saja dijawab, Pak Edi.
Silakan, Pak.
Baik. Baik. Yang nomor dua dulu ya, Pak.
Jadi yang nomor dua itu bagaimana
sebenarnya atau kemudian apa yang harus
dilakukan untuk menjaring seluruh
aspirasi masyarakat begitu karena memang
ee yang kita libatkan di Musang tidak
mungkin semuanya begitu. Nah, maka dari
itu sebenarnya memang harus dilakukan
secara terstruktur.
Yang pertama adalah kita harus
menenjaring tadi sebagaimana tadi yang
saya sampaikan di awal harus ada
kelompok-kelompok yang harus yang
didengar suaranya ya. ada forum warga
untuk perempuan, forum warga untuk
kelompok divabel, forum warga untuk
kelompok-kelompok ee yang kemudian
rentan atau kemudian kelompok-kelompok
yang kemudian anak-anak, pemuda dan
seterusnya itu memang harus di didengar
semuanya informasi-informasi itu. Nah,
baru kemudian setelah mereka melakukan
apa me me apa namanya berembuk di
masing-masing forum itu, masing-masing
forum itu membawa usulannya untuk dibawa
ke Musen bank. sehingga usulannya itu
tidak berdasarkan pada keakuan karena
saya bisa merasionalisasikan karena saya
memiliki informasi ini dan merasa
mewakili teman-teman sebelum mereka
melakukan rembukan. Kadang kala yang
terjadi kan begitu kadang kala yang ikut
Mus Rembang itu merasa bahwasanya dia
menyuarakan suaranya banyak orang tapi
kemudian rupanya tidak dia tidak sadar
kalau dia menyuarakan dirinya sendiri
begitu kan. Nah, ini ini menjadi
problem. Nah,
lupa masyarakat
kami masih mengalami kendala sinyal ya,
Pak Edi. Masih mengalami kendala sinyal.
Kami masih mencoba terhubung dengan
narasumber kita untuk memandu di sesi
tanya jawab. Pak Usmar ee mohon izin
juga kami ingin menginformasikan
bahwasanya jangan lupa untuk mengirim
alamat domisili Bapak untuk pengiriman
hadiah dari tim BPSDM Provinsi Jawa
Timur. Baik, saya izin untuk undang
kembali Pak Edi apakah sudah bergabung
atau belum. Baik, masih belum bergabung
dan sekali ee sekali lagi kami
menginformasikan ya untuk sobat ASN
semua bahwasanya untuk link presensi ini
jangan lupa untuk diisi di laman
semestacom.id
ID untuk mendapatkan e-certificate dari
BPSDM Provinsi Jawa Timur. Dan untuk
link presensi ini akan kami tutup hingga
pukul 12 siang waktu Indonesia Barat.
Dan karena traffic presensi saat ini
sedang tinggi, jadi nanti kami harapkan
Sobat ASN bisa mencoba secara berkala
laman ini untuk ee melakukan presensi.
tadi menarik sekali apa yang sudah
disampaikan oleh Pak Edi ya terkait
dengan prinsip utama dari eh open
governance ini adalah transparansi,
partisipasi dan juga akuntabilitas. Jadi
kita tidak hanya berfokus pada
pemerintah saja, tapi baga