Resume
lQC-if6jLbc • ASN Belajar Seri 42 | 2025 - Open Governance, Active Citizen
Updated: 2026-02-12 02:05:19 UTC
Back Source
Prev Next

Berikut adalah ringkasan komprehensif dan terstruktur dari Webinar ASN Belajar Seri 42 Tahun 2025.

Transformasi Pemerintahan Modern: Strategi Open Governance dan Peran Active Citizen Menuju Indonesia Emas 2045

Inti Sari (Executive Summary)

Webinar ASN Belajar Seri 42 tahun 2025 membahas pentingnya transformasi pemerintahan menuju konsep "Open Governance" yang melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif, bukan sekadar objek pembangunan. Melalui sinergi transparansi, partisipasi publik, dan inovasi digital, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan, akuntabilitas, dan efektivitas layanan publik. Diskusi ini menyoroti tantangan, strategi praktis, serta benchmarking internasional dalam mewujudkan warga negara yang kritis, kolaboratif, dan berdaya.

Poin-Poin Kunci (Key Takeaways)

  • Paradigma Baru: Pemerintahan modern harus berubah dari "Government-centric" menjadi melibatkan masyarakat sebagai Active Citizen dalam setiap siklus pembangunan.
  • Tiga Pilar Utama: Open Governance bertumpu pada transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas (kolaborasi lintas sektor).
  • Peran UU KIP: Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum bagi masyarakat untuk mengakses data dan mengawasi pembangunan.
  • Tantangan Digital: Rendahnya literasi digital, ketidakterbukaan data OPD, dan resistensi birokrasi menjadi hambatan utama yang harus diatasi.
  • Strategi Inklusi: Pemerintah perlu menyederhanakan informasi yang kompleks dan menyediakan kanal komunikasi yang mudah diakses (termasuk konvensional dan media sosial).
  • Kanal Partisipasi: Pemanfaatan Musrenbang, SP4N Lapor, dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah instrumen kunci untuk Collective Intelligence.
  • Benchmarking Internasional: Negara seperti Korea Selatan (e-People), Taiwan (Join Taiwan), dan Prancis (Participatory Budgeting) menjadi contoh sukses penerapan tata kelola terbuka.

Rincian Materi (Detailed Breakdown)

1. Pembukaan & Landasan Filosofis Open Governance

Webinar dibuka oleh host Lukman Ali dan sambutan dari Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Dr. Ramlianto, SPMP. Acara ini diselenggarakan pada Kamis, 30 Oktober 2025, oleh JM Corporate University BPSDM Jawa Timur.
* Tema Utama: "Open Governance, Active Citizen: mendorong sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan yang transparan dan berdampak."
* Filosofi: Pemerintah tidak boleh hanya bekerja untuk rakyat, tetapi harus bekerja dengan rakyat. Partisipasi bermakna mengubah warga dari objek menjadi subjek yang menciptakan solusi.
* Tujuan: Membangun kepercayaan (trust) sebagai mata uang utama birokrasi modern, di mana inovasi lahir dari dialog dan keterbukaan, bukan sekadar ruang rapat tertutup.

2. Implementasi Open Governance & Tantangan di Lapangan (Sesi 1)

Narasumber pertama, Edi Purwanto (Ketua Komisi Informasi Jawa Timur), menjelaskan penerapan Open Governance berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik.

  • Karakter Active Citizen: Warga aktif ditandai dengan kemampuan memberi masukan, menggunakan data publik (seperti DIP dan laporan keuangan), serta mengawasi proyek anggaran.
  • Hambatan: Di Jawa Timur, keterlibatan masyarakat dalam mengakses informasi masih minim. Banyak aplikasi pemerintah yang tidak maksimal karena kurangnya kolaborasi dan konsensus dengan masyarakat.
  • Solusi & Inovasi:
    • PPID: Wajib dibentuk di setiap badan publik untuk melayani dan mendokumentasikan informasi.
    • Forum Warga: Pemerintah harus inisiasi forum khusus untuk kelompok rentan, difabel, perempuan, dan anak muda agar suara mereka didengar dalam Musrenbang.
    • Transparansi Anggaran: Publikasi perencanaan hingga realisasi APBD harus dilakukan secara terbuka untuk mencegah korupsi dan kesalahan sasaran (mistargeting).
  • Studi Kasus Daerah:
    • Surabaya: Aplikasi "Wargaku" dan forum warga inklusif.
    • Bojonegoro: Forum OGP lokal yang memfasilitasi dialog langsung antara Bupati dan warga untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan stunting.

3. Strategi Nasional & Transformasi Pelayanan Publik (Sesi 2)

Narasumber kedua, Akik Dwi Soeharto Rudolfus (Sekretaris Deputi Pelayanan Publik Kemen PAN RB), membahas perspektif nasional dan global.

  • Nilai Utama: Open Government bukan sekadar definisi, melainkan praktik membangun kepercayaan melalui transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kolaborasi.
  • Tantangan Partisipasi:
    • Rendahnya pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat.
    • Koordinasi lintas lembaga yang lemah (program tumpang tindih).
    • Input masyarakat sering tidak diakomodir, menyebabkan apatis.
  • 6 Pilar Pendekatan Partisipasi (OECD): Menetapkan konteks, formulasi kebijakan, tujuan, metodologi, pemangku kepentingan, dan rencana aksi.
  • Transformasi Pelayanan Publik (5 Pilar):
    1. Kebijakan Berkualitas (Standar pelayanan).
    2. Layanan Partisipatif (Forum Konsultasi Publik/FKP).
    3. Layanan Inklusif (Mall Pelayanan Publik/MPP).
    4. Layanan Inovatif (Kompetisi inovasi).
    5. Layanan Berkelanjutan.
  • Kanal Partisipasi:
    • SP4N Lapor: Kanal pengaduan mikro (responsif).
    • SKM: Survei makro untuk pengukuran kepuasan dan tren.
    • FKP: Forum meso untuk pengambilan keputusan.

4. Studi Kasus Layanan di Daerah 3T & Benchmarking Internasional

Pada sesi tanya jawab, dibahas strategi penanganan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta contoh luar negeri.

  • Layanan di Wilayah 3T (Contoh Sumenep): Menggunakan pendekatan Omni Channel yang menggabungkan layanan langsung, layanan bergerak (mobile service seperti jemput bola ibu hamil dari pulau), layanan digital, dan self-service.
  • Benchmarking Internasional:
    • Korea Selatan: Portal e-People untuk petisi dan pengaduan elektronik dengan SLA respon cepat (3 hari) dan dashboard publik.
    • Taiwan: Platform Join Taiwan untuk deliberasi online dan offline guna mencapai konsensus awal.
    • Prancis: Participatory Budgeting (anggaran partisipatif) yang mengalokasikan 5% belanja modal untuk dipilih dan diusulkan langsung oleh warga.

Kesimpulan & Pesan Penutup

Webinar diakhiri dengan penegasan bahwa Open Governance adalah investasi strategis untuk membangun legitimasi dan kepercayaan publik. Pemerintah dan ASN diimbau untuk:
1. Mengubah fokus layanan dari berbasis kewenangan menjadi berbasis kebutuhan masyarakat.
2. Memanfaatkan teknologi dan data (SP4N, SKM, Musrenbang) sebagai sistem saraf kolektif untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.
3. Terus meningkatkan literasi digital dan inklusivitas, memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam proses pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Catatan Administrasi: Peserta diingatkan untuk mengisi presensi di semestabank.id selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB guna mendapatkan e-sertifikat dari BPSDM Provinsi Jawa Timur.